BE/Sabtu, 06-Oktober-2007
KOTA PADANG, BE – Pengakuan warga bahwa terjadi penodongan dengan pistol yang dilakukan oleh oknum TNI saat penggusuran lahan transmirgasi di Desa Lubuk Mumpo Kec Kota Padang beberapa waktu lalu, bakal berbuntut panjang. Pasalnya beberapa LSM bergabung membentuk sebuah aliansi yang dinamakan Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Militer. LSM yang bergabung dalam gerakan tersebut diantaranya LSM Kalam (Karunia Alam), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), Aman (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan LSM Akar Foundation.
Mereka mengadukan masalah tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) pusat, karena mereka menganggap hak kehidupan masyarakat setempat sudah dianggap tidak ada lagi.
Direktur LSM Kalam Dodi Hendra SE ketika ditemui koran membenarkan bahwa aliansi anti kekerasan terhadap militer telah mengadukan persoalan tersebut ke Komnasham pusat.
Ya benar, pasca penggusuran lahan hari pertama kemarin, setelah kita mendengar ada beberapa orang warga yang ditodong dengan pistol oleh salah seorang anggota TNI, maka kita langsung mengadukan masalah tersebut ke Komnasham pusat, karena kami menganggap bahwa sumber penghidupan masyarakat sudah dianggap tidak ada lagi, sedangkan masyarakat berhak mempertahankan sumber penghidupan mereka itu, jelas Dodi Hendra.
Selain itu, anggota KPUD Kab RL itu juga mengatakan, bahwa pihaknya menyanyangkan sikap pemerintah yang melibatkan TNI dalam urusan tersebut.
”Karena menurut kami dalam konteks tersebut TNI inprosedural. Maka hendaknya tidak perlu dilibatkan. Lain halnya dengan polisi, itu memang tugas dan tanggung jawab mereka untuk melakukan pengamanan dan itupun hanya sebatas pengamanan bukan untuk memancing emosi warga, kata Dodi.
Apakah ada saksi yang melihat penodongan pistol oleh oknum TNI itu?
Ya, memang ada yang melihatnya, ungkap Dodi singkat, sayangnya anggota KPUD Kab RL itu tidak bersedia mengatakan siapa saksi yang melihat penodongan pistol yang dilakukan oleh aparat tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, aliansi mengharapkan pemerintah dapat menghentikan tindakan-tindakan tersebut termasuk menarik mundur personil TNI, Polri dan alat berat yang digunakan untuk melakukan penggusuran lahan masyarakat karena saat ini masyarakat sudah sangat ketakutan dengan kondisi tersebut selain itu gabungan LSM itupun mengharapkan kepada pemerintah dan aparat hendaknya dapat menyelesaikan masalah ini dengan mengedepankan unsur pendekatan dan persuasif bukan dengan kekerasan. (131)
Kutai Tun Topos 