Anak Buah Dalhadi Dijebloskan ke Sel

RB/Rabu, 02-Januari-2008

 

 

 

 

ARGA MAKMUR . Buntut konflik tapal batas Bengkulu Utara (BU) – Lebong Polres Bengkulu Utara akhirnya menjeblos Kades Padang Bano, Bustamil ke sel tahanan Mapolres BU. Bustamil yang merupakan kades bentukan Pemkab Lebong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemukulan terhadap Kaur Pemerintahan Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya BU, Musdianto yang terjadi Minggu (30/12) lalu.

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, anak buah Dalhadi Umar ini diciduk dari rumahnya Senin (31/12) sore lalu. Beberapa anggota Polsek Giri Mulya membawa Bustamil ke Polsek Giri Mulya. Karena kasus tersebut diambil alih Polres BU, maka Bustamil langsung dibawa ke Mapolres untuk ditahan dan dimintai keterangan.

Setelah diperkuat dengan bukti berupa hasil visum dokter serta keterangan beberapa saksi, akhirnya Bustamil resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemukulan tersebut. Bustamil dinyatakan melanggar pasal 351 tentang penganiayaan. Hingga kemarin, Bustamil masih mendekam di sel tahanan Polres BU.

Kapolres BU, AKBP Kasmudi, SIK melalui Kabag Ops Polres BU, AKP Burkan Rudi S, SIK kepada RB kemarin membenarkan penangkapan tersebut. Menurut Burkan, hingga saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

”Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan sudah kita tahan. Penahanan ini kita lakukan sebab baik bukti berupa visum dokter serta keterangan saksi-saksi sudah menguatkan kesalahan tersangka,” aku Burkan.

Lebong Minta Polres Netral

Sementara itu, Asisten I Pemkab Lebong, Puji Siahaan, SH ketika dikonfirmasi mempersilakan Polres BU memproses Kades Padang Bano. Tapi dalam pengusutan itu, dia meminta Polres BU bersikap netral dan objektif.

Menurut Puji, Pemkab Lebong telah mengutus Camat Padang Bano, Fauzi Taher, SH untuk mengurus supaya Kades Padang Bano, Bustamil tidak ditahan. Tapi hingga tadi malam, dia mengaku belum mendapat laporan bagaimana hasilnya.

Kami harap Polres BU tidak memihak ke sana atau ke sini. Dan kami juga minta Polres BU melihat kondisi bahwa daerah itu masih status quo. Kami tidak berharap, kedepan peristiwa itu malah menjadi preseden yang tidak baik, baik untuk Lebong maupun BU, pungkas Puji.

Akan Ditangguhkan

Namun penahanan tersangka tidak akan lama. Pasalnya, sejak dibawa polisi, pihak keluarga serta pihak Kecamatan Padang Bano (versi Lebong) sudah mengajukan penangguhan penahanan. Bahkan, kabarnya, Camat Padang Bano, Fauzi Taher, SH sendiri langsung menjadi penjaminnya. Informasi terkini yang diterima koran ini, saat ini status sang kades sudah bukan tahanan lagi melainkan wajib lapor.

”Memang benar. Tersangka akan kita kenakan wajib lapor seminggu dua kali. Hal ini memang berdasarkan jaminan dari keluarga tersangka dan juga salah satunya pihak kecamatan. Selain itu, status wajib lapor ditetapkan setelah kita melihat tindakan tersangka yang cukup koperatif dan tidak menyulitkan penyidikan,” aku Burkan.

Dikatakan Burkan, status wajib lapor tersebut akan dilakukan tersangka hingga proses persidangan berlangsung. Meskipun demikian, lanjut Burkan pihaknya berjanji akan terus melanjutkan proses penyidikan kasus tersebut. Bahkan ia berjanji, di bawah 20 hari, kasus tersebut pasti akan dituntaskan.

”Dalam kasus ini tidak ada muatan atau tekanan apapun. Ditetapkannya kades tersebut menjadi tersangka murni karena berdasarkan hukum. Dimana perbuatan tersangka sudah melanggar hukum yakni melakukan penganiayaan dan dijerat pasal 351,” pungkas Burkan.

Seperti dilansir koran ini Senin (31/12) lalu, aksi pemukulan terjadi dilatarbelakangi sentimen terkait konflik tapal batas. Saat itu, Musdianto bersama warga lainnya sedang mendirikan tenda tempat dilaksanakannya bhakti sosial gabungan Ormas, OKP dan LSM. Diduga saat itu Kades Padang Bano, Bustamil tidak terima. Sebab Ia menganggap lahan tempat lokasi kegiatan berada di kawasan desa yang ia pimpin.

Bustamil langsung mencegah pendirian tenda tersebut. Dan setelah berada dekat dengan Musdianto, tanpa ba..bi…bu, Bustamil langsung menghajar Musdianto hingga wajahnya mengalami lebam. Beruntung aksi tersebut tidak sempat meluas. Jika tidak dapat dibayangkan dapat terjadi bentrok antar dua kubu di kawasan perbatasan tersebut.

Pada bagian lain, beberapa kalangan menilai seharusnya tersangka tetap berada di tahanan hingga proses penyidikan selesai dilakukan. Sebab jika terlalu cepat tersangka dilepas, maka dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan gejolak di kawasan tersebut.

”Tahan dulu lah, jangan terlalu cepat dilepas meskipun sudah ada jaminan dari pihak Kabupaten Lebong. Meskipun kasusnya merupakan kasus kriminal murni, namun hal tersebut tetap berpotensi menimbulkan gejolak,” ujar Ketua KNPI BU, Kaisar Robinson, ST, MM.

Gub Harus Tanggungjawab

Mulai munculnya benih kekerasan di kawasan tapal batas BU-Lebong mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Mulai dari Ormas, OKP hingga LSM mengecam aksi kekerasan tersebut dan meminta kepada penegak hukum agar dapat memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

”Kita mendesak kepada penegak hukum dapat memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum dan jalur yang benar,” ujar Ketua Forum Masyarakat Rejang (FMR) Bengkulu Utara, Agus Hariyanto, SE, MM kepada RB kemarin.

Sementara itu Ketua KNPI BU, Kaisar Robinson, ST, MM mendesak Gubernur Agusrin M Najamuddin agar bersikap tegas terkait konflik tapal batas. Sebagai wujud tanggungjawab, Gubernur harus segera mencabut perda pembentukan Kecamatan Padang Bano. Sebab pembentukan kecamatan tersebut menyalahi aturan karena berada di atas perda yang ada,” ujar Kaisar Robinson.

Bukan hanya itu, beberapa kalangan juga menilai, mulai munculnya benih konflik tersebut harus segera disikapi oleh pengambil kebijakan di provinsi dalam hal ini Gubernur Agusrin M Najamuddin.

Bahkan menurut beberapa kalangan, kasus tersebut harus dipertanggungjawabkan Gubernur sebab terjadinya konflik tersebut karena tidak adanya ketegasan Gubernur selaku pengambil kebijakan.

Gubernur harus bertanggungjawab. Terus terang kita kecewa sebab saat ini masyarakat kita di sana dijadikan tumbal akibat ketidaktegasan Gubernur. Kalau memang Gubernur sudah tidak mampu mengurusnya, lebih baik mundur saja, ujar Sekretaris KPP- OTDA, Dondi Gatam geram. (waw/dmi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s