Program

Pengumpulan Data dan Informasi tentang Penguasaan Tanah (Rapid Land Tenure Assessment) di Eks Marga Jurukalang Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu

System penguasaan tanah menjelaskan hak-hak yang dimiliki atas tanah, hak atas tanah jarang di pegang oleh satu pihak saja. Pada saat yang sama di bidang tanah yang sama, bisa saja terdapat sejumlah pihak yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut secara bersamaan tetapi dengan sifat hak yang berbeda-beda (bundle of rights).[1]  

Di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu Bundle of Rights dapat dilihat claim atas tanah antara Masyarakat Adat Khususnya Masyarakat Adat Jurukalang dengan Tanam Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Lindung, di mana kawasan peruntukan konservasi (Taman Nasional dan Hutan Lindung) hak kepemilikan tanah di pegang oleh negara, namun setiap warga negara memiliki hak untuk menjunjung tinggi dan menikmati keindahan alam, sementara masyarakat adat yang berada di sekitar (Buffer Zone) memiliki hak untuk memakai (right of use) secara bersyarat sumber daya alam yang terdapat di atasnya untuk kesejahteraan mereka. Disini terlihat betapa satu pihak yang memilki hak untuk menguasai tanah, belum tentu memegang hak kepemilikan atas tanah tersebut sebaliknya kepemilikan secara pasti merupakan sebentuk hak penguasaan.

Satu hal yang sangat penting sehubungan dengan sistem penguasaan tanah adalah jaminan kepastian terhadap hak penguasaan. Kepastian atas pengakuan ini hanya mungkin terjadi jika semua pihak mengakui dan mengaskan sistem hukum dan persfektif yang sama, klaim pengusan tanah antara Masyarakat Adat Jurukalang dengan basis argumen tenurial geneologis berbenturan dengan beberapa tata aturan sektoral seperti agraria dan kehutanan.   

Salah satu hak adat yang terabaikan atas penguasaan tanah di Kabupaten Lebong adalah keberadaan wilayah adat komunitas Jurukalang, dimana tanah ulayat yang mereka kelola sejak lama ikut dimasukkan ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) tanpa ada kompromi.

Selain sejarah secara turun temurun terdapat beberapa dokumen tentang pengakuan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Adat, pernyataan J. Walland tahun 1861 menyatakan bahwa telah terdapat Marga-Marga teritorial di wilayah ini dan diperkuat oleh J Marsden dalam “The History of Sumatera” 1783, komunitas adat Jurukalang yang dikenal dengan sistem Petulai ini adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral dengan sistem garis keturunan yang patrilineal dan dengan cara perkawinan yang eksogami.[2]

Masyarakat warga Petulai menyebut tanah yang di kuasai secara komunal ini dengan penyebutan Imbo Adat/Taneak Tanai yang dikelola secara lokal (adat rian ca’o) di dalam pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga sumber daya alam dan hutan akan mempunyai daya guna dan manfaat ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Karena di dasari atas anggapan bahwa tanah (Imbo Adat/Taneak Tanai) bukan saja persoalan ekonomi melainkan juga mempunyai dimensi sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan yang tinggi.

Anggapan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kontak dan konflik antar kelompok baik masyarakat dengan masyarakat (horizontal) maupun dengan Masyarakat dengan Negara (vertikal). Akibat penerapan pola-pola lama penguasaan atas tanah oleh Negara yang seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat justru sebaliknya memberikan contoh buruk, bahkan masyarakat selalu dijadikan stigma sebagai kambing hitam pelaku kejahatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam ataupun sebagai perusak hutan atau imbo adat.[3]

Hal ini Sangat tidak adil dan keliru, namun demikianlah kenyataan yang terjadi sehingga ditengah masyarakat terjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan Pemerintah dan konflik horizontal terjadinya saling tuduh antar masyarakat, dimana masyarakat yang satu dituduh sebagai perusak hutan yang berakibat pada kurangnya debit air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri. Begitupun dengan konflik vertikal saling tuding antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya, sementara yang lain ingin menjaga dan melestarikan hutan dengan baik.

Dari kondisi yang ada tersebut, masyarakat Jurukalang yang diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat-nya mengharapkan bahwa masyarakat ingin agar Pemerintah dan berbagai pihak lainnya mau mengakui keberadaan wilayah adat komunitas Jurukalang yang kini berada dalam Kawasan Taman Nasional Kerinci  Sebelat tersebut.

Berangkat dari permasalahan yang di hadapi Masyarakat (Jurukalang), maka diperlukan ketersediaan berbagai data dan informasi yang menyangkut keberadaan masyarakat Jurukalang dan pengelolaan wilayah adatnya. Kejelasan data dan informasi tentang kondisi faktual secara fisik dan sosial keberadaan masyarakat adat Jurukalang akan di gali dengan sistem pengalian data dasar. Data dan informasi ini akan menjadi salah satu bahan bagi upaya mendorong pengakuan oleh multi stakeholders terhadap eksistensi, hak akses dan kontrol masyarakat adat Jurukalang atas wilayah adatnya.

Guna memenuhi kebutuhan akan data tersebut maka perlu dilakukan kajian secara detail di empat Desa Administratif (Desa Bandar Agung, Desa Tapus, Desa Tanjung Bajak dan Desa Kota Donok ) ke empat desa ini berada di wilayah adat Jurukalang dan di kenal desa-desa tua dan secara fisik berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Lindung. Kegiatan ini aan dilakukan secara bersama dengan masyarakat di masing-masing Desa dengan mengunakan metode RRA, PRA, FGD maupun dengan metode lokal yang disebut becolomok (diskusi adat).


[1] RaTA ; Paduan Ringkas Bagi Praktisi Edisi I, World Agroforestry Centre, 2006

[2] From Patriliny to Matriliny, Unpublished Ph.D Thesis Canberra,  M.A. Jaspan 1964

[3] Laporan Proseding Dialog Interaktif Membangun inisiatif local dalam pengelolaan kawasan konservasi, AMARTA 2006

Tujuan

1.     Mengumpulkan data baik data sekunder, primer dan data lapangan yang menyangkut kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kearifan lokal (tradisional) dalam pengelolaan SDA dan hutan serta pola dan sistem keruangan wilayah Jurukalang dan TNKS.

2.     Menginventarisir permasalahan-permasalahan terkini yang dihadapi oleh masyarakat Jurukalang  dalam pengelolaan SDA (hutan) dan pihak Balai TNKS.

3.     Melakukan proses belajar bersama dan mengembangkan kegiatan lapangan sehingga aktifitas pemberdayaan masyarakat diharapkan akan membuat mereka lebih tahu akan hak dan kewajiban serta mampu melakukan upaya perjuangan terhadap bentuk-bentuk kebijakan yang menguntungkan masyarakat seperti pengakuan atas hak adat, pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal (tradisional).

Capaian

  1. Adanya dokumen data lengkap tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya, pola dan sistem keruangan di Jurukalang

2.     Adanya dokumen peta konplik dan analisa resolusi terhadap persoalan penguasan tanah atas wilayah adat Jurukalang

3.     Adanya pemahaman lebih bagi 20 orang di masing-masing desa lokasi kegiatan terhadap triagulasi data yang di dapat, dan pemahaman hak dan kewajiban terhadap hak adat, pengetahuan dan kearifan lokal

4.     Dicetaknya dokumen hasil pengalian data dalam bentuk buku sebanyak 400 eksemplar, sebagianya akan didistribusikan ke beberapa pihak terutama ke beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Lebong untuk bahan pelajaran Muatan Lokal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s