Tsk Penyerobot Lahan PT Agri Andalas Jadi 9 Orang Polres: Penahanan Sudah Sesuai Ketentuan!

RB/Kamis, 15-Mei-2008

http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1272

ARGA MAKMUR – Tersangka kasus penyerobotan lahan milik PT Agri Andalas kemarin bertambah tujuh orang. Berarti saat ini tercatat sudah sebanyak sembilan orang warga yang menjadi tersangka.


Dari sembilan warga yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, hanya dua orang yang ditahan. Tujuh orang terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka tidak dilakukan penahanan. Ketujuh warga tersebut bernama Harta Jaya (51), Ahmad Kadim (56), Alman (41), Katim (78), Dehotman (49), Barman (52) dan Rislan (46). Mereka hanya dikenakan wajib lapor. Sedangkan dua warga lainnya yakni Bambang dan Jekson masih mendekam di sel tahanan Mapolres BU.]

Kapolres BU, AKBP Kasmudi, SIK melalui Kasat Reskrim Polres BU, AKP Permadi SP, SIK kepada RB kemarin menegaskan bahwa penahanan dua tersangka serta penetapan 7 warga lainnya sebagai tersangka tidak prematur. Menurut Permadi, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kehutanan No. 18 Tahun 2004 Pasal 47 Ayat 1 dan 2 tentang penyerobotan lahan. Ancamannya, maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

‘’Jadi jelas berdasarkan UU tersebut penahanan bukan prematur. Sebab akibat ulah tersangka telah mengganggu jalannya usaha perkebunan. Bahkan, kedua tersangka yang sejak awal kita tahan ketangkap basah saat sedang menggarap lahan. Jadi kita tidak mungkin melakukan secara paksa jika tidak sesuai dengan ketentuan,’’ bantah Permadi.

Ditegaskan Permadi, dalih yang digunakan para tersangka dalam menggarap lahan yakni pemanfaatan lahan tidur juga tidak tepat sebab lahan tersebut tidak dalam keadaan terlantar. ‘’Kalau memang lahan tersebut merupakan lahan tidur seharusnya masyarakat pamit dulu dong kepada pihak perusahaan. Selain itu lahan juga tidak bisa dimiliki. Kalau tidak melakukan itu, berarti telah melanggar UU kehutanan. Buktinya, pada saat ditangkap, dua tersangka sedang menggarap di lahan perusahaan yang di dalamnya terdapat tanaman sawit. Umurnya berkisar antara 1-2 tahun,’’ terang Permadi.

Permadi mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Jika terbukit, besar kemungkinan tersangka masih dapat bertambah. Selain menetapkan 9 warga sebagai tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa parang, pohon sawit yang sudah ditebang, jerigen dan terpal. (waw)

Sri Rezeki: Masyarakat Hanya Diprovokasi Soal PT AA

RB/Jumat, 16-Mei-2008

http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1293

ARGA MAKMUR – Pihak perusahaan perkebunan PT Agri Andalas meminta pihak penegak hukum untuk dapat menyelesaikan kasus penyerobotan lahan perusahaan sesuai hukum yang berlaku. Selain itu meminta adanya kepastian hukum jaminan terciptanya situasi yang kondusif dalam berinvestasi. Sebab menurut humas PT Agri Andalas, Sri Rezeki, SH, kepada RB kemarin tindakan yang dilakukan masyarakat selama ini diduga diprovokasi dan adanya informasi keliru yang disebar segelintir pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak.


Pihaknya mengimbau agar tidak mempolitisir kasus tersebut. Jangan sampai kasus tersebut menimbulkan gejolak di tengah masyarakat sebab kasus tersebut merupakan tindak pidana murni. ‘’Hasil pemeriksaan saksi ahli dan fakta yuridis serta disahkan pihak yang berkompeten sudah jelas bahwa dusun Anyar sah masuk dalam areal HGU,’’ ujarnya.

Menurut Sri, lahan yang diserobot bukan hanya wilayah Dusun Anyar.Bahkan sampai ke wilayah belakang camp, termasuk kawasan Pondok Kubang dan Padang Tambak. Jika dihitung luas areal yang digarap masyarakat sudah mencapai lebih kurang 700 hektare. ‘’Di areal tersebut sudah dipasang patok-patok dengan tulisan-tulisan milik beberapa pihak. Saya juga tidak tahu mungkin itu hanya perbuatan pihak-pihak tertentu yang ingin memprovokasi masyarakat. Namun fakta yuridis tulisan-tulisan yang mengklaim suatu wilayah milik beberapa pihak bisa dibuktikan dengan jelas di lokasi,’’ ungkapnya.

Yang mengejutkan, menurut Sri ternyata warga yang menyerobot lahan tersebut sebagian besar hanya mengatasnamakan warga Dusun Anyar. Sebab, mereka yang menyerobot lahan PT Agri Andalas hampir sebagian besar merupakan warga dari luar Dusun Anyar.

Bahkan ada yang dari kabupaten lain. ‘’Meskipun demikian, kita tetap mengupayakan adanya kebijaksanaan dari pihak perusahaan dan penyidik terhadap masyarakat awam yang hanya menjadi korban provokasi. Kita juga sudah menyampaikan kepada tokoh masyarakat agar permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik,’’ pungkasnya. (waw)

PT. Agro Diminta Berikan Kompensasi Soal HGU Masuk HPT

RB/Jumat, 16-Mei-2008

http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1292

MUKOMUKO – Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (PPK) Mukomuko Ir. Zamdial Taalidin, M.Si membenarkan ada areal perkebunan PT. Agromuko masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Namun Pemkab Mukomuko tidak bisa berbuat banyak untuk menindak pelanggaran itu. Pasalnya, PT. Agromuko memiliki izin hak guna usaha (HGU) yang sah secara hukum. Saat ini kebun sawit PT. Agromuko di Talang Petai Estate yang dikabarkan masuk dalam kawasan HPT sudah mulai panen.


”Izin perluasan HGU perkebunan PT. Agromuko di Talang Petai Estate itu bukan dikeluarkan oleh Pemkab Mukomuko. Yang mengeluarkan izin adalah Pemkab Bengkulu Utara sebelum Kabupaten Mukomuko dimekarkan. Jadi tidak ada kesalahan Pemkab kita dalam hal ini. Karena sudah terlanjur seperti itu, tidak mungkin Pemkab menebang pohon sawit yang sudah menghasilkan itu. Paling tidak, yang harus dipikirkan bagaimana PT. Agromuko memberi kompensasi untuk daerah kita,” ujar Zamdial.

Menurut Zamdial, perkebunan PT. Agromuko yang masuk dalam kawasan HPT tersebut berkisar 1.216 hektare. Kompensasi yang akan diajukan yakni bisa berbentuk uang tunai, juga bisa berbentuk perjanjian kesepakatan. Namun ia mengarahkan kompensasi itu berupa tindakan nyata yakni penghijauan kembali HPT seluas yang sudah digunakan untuk areal perkebunan. Intinya, keteledoran PT. Agromuko tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

”Dalam persoalan ini pihak PT. Agromuko tidak salah. Yang salah itu pemberi izinnya. Namun tetap saja PT. Agromuko diminta bertanggung jawab atas HPT yang sudah dirusak. Parahnya lagi, ada satu desa yakni Desa Sido Mulya SP 2 Penarik, ketika dicek dalam peta HPT, ternyata masuk dalam lokasi HPT. Kalau sudah seperti ini, maka kita sangat kesulitan membebaskan HPT tersebut. Tidak mungkin warga satu desa diusir dan bangunan rumahnya dibongkar sacara paksa.

Makanya kami berupaya akan mengajukan ke Menteri Kehutanan untuk pengalihan fungsi HPT,” pungkas Zamdial.

Adanya HGU PT. Agromuko yang masuk ke HPT juga diketahui oleh anggota Dewan Muharamin, SP. Bahkan anggota dewan Mukomuko ini sudah merancang biaya untuk penyelesaian polemik HGU PT. Agromuko yang masuk ke HPT tersebut. Muharamin yakin pada APBD 2009 akan dianggarkan dana untuk penghitungan kembali HGU PT. Agromuko.

”HGU PT. Agromuko yang masuk HPT itu memang harus dituntaskan. Kami sudah membahas soal dana pengukuran ulang HGU PT. Agromuko. Tahun depan tidak alasan lagi bagi Pemkab untuk tidak bisa mengetahui HGU PT. Agromuko yang sesungguhnya. Karena HGU PT. Agromuko akan dijadikan patokan penarikan retribusi sebagai sumber PAD,” imbuh Muharamin.(civ)