Laporan Hasil MUBES AMARTA

Alur Proses

Masyarakat Adat merupakan unsur terbesar pembentuk Negara Bangsa (Nation State) yang memiliki Potensi sumber daya alam yang melimpah ini adalah warisan leluhur sebagai modal dasar bagi kehidupan masyarakat adat dalam mempertahankan kehidupannya secara berkesinambungan, namun ironisnya masyarakat adat semakin terpingirkan akibat nyata dari proses implementasi berbagai kebijakan negara. 

Kebijakan-kebijakan sektoral, UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah awal dari proses memarjinalisasikan hak-hak masyarakat adat, UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang seyogjanya memberikan peluang yang lebih besar bagi komunitas lokal untuk lebih eksis dalam mempertahankan hak dasar adat, kenyataannya hanya merupakan ekspektasi kekuasaan dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan di Daerah yang secara langsung membatasi ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara berkelanjutan.

Konteroversi tata batas wilayah adat (Tenurial Geneologis) dengan wilayah konservasi, dan beberapa peruntukan lahan yang izinya di keluarkan oleh Pemerintah merupakan sebuah gambaran adanya koptasi wilayah adat oleh Negara. Kondisi ini semakin mempersempit ruang kelola Masyarakat Adat yang pada akhirnya secara paktual menghilangkan identitas dan integritas komunitas adat sebagai satu persekutuan masyarakat yang pada dasarnya telah terbukti mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.

Marjinalisasi peran dan fungsi yang di miliki oleh masyarakat adat tidak hanya di lakukan oleh Pemerintah secara fisiologis melalui kewilayahan adat, akan tetapi juga dilakukan melalui penghancuran secara massif, terstruktur melalui sistem dan tata aturan kelembagaan adat, atas nama kepentingan, akumulasi modal dan politik hegemoni.

Dari kondisi di Atas Aliansi Mayrakat Adat Rejang Pat Petulai, sebagai organisasi masyarakat adapt yang ada di Kabupaten Lebong perlu melakukan perbaikan strategi gerakan dan advokasi maupun pembenahan organisasi, Musyawarah Besar (MUBES) adalah forum tertinggi organisasi dalam menyusun agenda organisasi, MUBES ini dilaksananakan beberapa tahapan yang antara lain.

Konsolidasi Komunitas

Sebelum dilaksanakannya MUBES AMARTA dilakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh mayarakat untuk mendapat gambaran dan rekomendasi bagi MUBES, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2011 di Masjid Yayasan Pancasila Desa Suka Negeri, kegiatan ini diawali dengan pembukaan kegiatan oleh Arianto, secara rinci menjelaskan tujuan dan harapan-harapan dari diskusi yang dilaksanakan sehingga melahirkan rekoemndasi yang kuat sebagai material yang tentu sajan sakan dibahasa di MUBES, setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan diskusi yang difasilitasi oleh Sugianto Bahanan, sebagai pengantar diskusi Sugianto memberikan waktu kepada Erwin Basrin sebagai Pendiri AMARTA dan mantan Ketua AMARTA I untuk mengeksplorasi dan mereviue ulang tujuan dibentuknya AMARTA serta perkembangan-perkembangan organisasi, catatan dari penyampaiannya adalah mekanisme pola kepemimpinan AMARTA selama 3 priode terakhir. Pada Priode Pertama kepengurusan dibawah Pimpinan Erwin Basrin AMARTA lebih banyak melakukan kegiatan kampanye dan sosialisasi AMARTA serta melakukan penguatan internal, beberapa capaian organisasi adalah AMARTA menjadi salah satu organisasi pendiri Aliansi Masyarakat Adat Bengkulu, berhasil melakukan konsolidasi masyarakat Rejang dalam kemasan MULANG APEI (kembali ke tanah leluhur di Topos oleh komunitas Rejang), terlibat dalam advokasi kebijakan konservasi di Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong.

Pada priode II yang dipimpin oleh Sugianto Bahanan, AMARTA lebih banyak advokasi Kasus tanah Adat dan kampanye, diantarnya terlibat dalam membantu advokasi hak adat Lembak Suku Tengah Kepunggut, Advokasi tumpang tindih kepemilikan lahan adat di Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong, serta membuat beberapa film documenter sebagai bahan kampanye bagi AMARTA.

Pada Priode III yang dipimpin oleh Hadiyanto Kamal, AMARTA lebih banyak melakukan kerja-kerja implementatif diantaranya pembuatan sanggar adapt “Bikau Bembo”, riset konplik tanah di Marga Jurukalang, simulasi peradilan adapt dan terlibat aktiv dalam pembuatan PERDA Hukum Adat di Rejang Lebong, terlibat aktif dalam meresolusi konplik Tata Batas wilayah Marga Selupu Rejang dan Marga Suku IX, terlibat dalam kampanye nasional melalui Kongres Rakyat Indonesia.

Setelah penyampaian yang disampaiakan oleh Erwin Basrin seperti tersebut di atas, oleh Fasilitator diskusi Sugianto Bahanan memperislakan tokoh-tokoh yang hadir untuk menyampaikan peta harapannya bagi AMARTA ke depan, dari diskusi yang dilaksanakan ini paling tidak didapati 10 poin penting yang akan dibahas di MUBES, antara lain;

–          Perlu dilakukannya perluasan issue dan wilayah kerja AMARTA

–          Penajaman pada strategi kerja internal (capacity building)

–          Perumusan program kerja kongkrit, terstruktur dan terukur (assessment system adapt/hokum, sejarah, tulisan, seni dan pembagian kerja dalam organisasi)

–          Internalisasi organisasi kepada komunitas anggota secara massif

–          Melibatkan secara penuh tokoh-tokoh adat dalam setiap kerja organisasi

–          Perlu disusunnya mekanisme akuntabilitas organisasi (capaian program secara priodik)

–          Penguatan kapasitan organisasi bagi posisi tawar politik

–          Advokasi hak adat

–          Penguatan jaringan kerja

–          Penguatan kapasitas pengurus organisasi

MUBES

Kegiatan MUBES ini dilaksanakan di Gedung Sekolah Dasar Topos pada tanggal 19 Juni 2011, kegiatan ini dibuka secara seremonial oleh pengantar Acara saudara Sugian Bahanan dan secara resmi MUBES ini dibuka oleh Ketua Steering Committee (SC) oleh Saudara Dadang Suroso dan dilanjutkan dengan sidang pembahasan agenda MUBES, Tata Tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang Tetap oleh Pimpinan Sidang Sementara oleh anggota Steering Committee (SC) yaitu saudara Dadang Suroso, Hadiyanto Kamal dan Sugian Bahanan, setelah pembahasan agenda, tata tertib maka dilakukan pemilihan Pimpinan Sidang Tetap antara Lain Nini Fitriani (wakil Perempuan), Amir (Tokoh Adat), Hausen (Pemuda Adat).

Pimipinan siding yang dipimpin Hausen ini pun dimulai dengan membaca agenda siding dimana terdapat 4 agenda besar yang harus diseleikan anatar lain pembahasan anggaran dasar organisasi, program, rekomendasi dan pemilihan pengurus AMARTA Priode 2011-2014, peserta kemudian bergabung di 3 komisi yang dipimpin oleh satu orang pimpinan sidang disetiap komisi yang dibantu oleh panitia MUBES. Dari tiga komisi yang paling sengit terjadi pada komisi I yang membahas Anggaran Dasar terutama pada pasal Nama Organisasi dimana Aliansi Masyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai, dan Kata Topos akan dihilangkan berdasarkan kebutuhan pada pertemuan Pra MUBES agar AMARTA ini memperluas wilayah kerjanya dan menghilangkan sektarianisme dan primordialisme sempit dalam organisasi.

Setelah masing-masing komisi menyelesaikan sidangnya dengan agenda masing-masing, Komisi I tentang Organisasi yang dipimpin oleh Hausen, Komisi II tentang Program yang dipimpin Nini Fitriani dan Komisi III tentang Rekomendasi yang dipimpin oleh Amir. Hasil sidang komisi ini dibawa ke sidang Pleno.

Pada sidang Pleno ini untuk Pembahasan Hasil Sidang Komisi Anggaran Dasar atau Organisasi ada 3 poin penting yang sangat sengi dibahas, pertama tentang Nama Organisasi dimana Kata Topos Akan dihilangkan, perdebatannya sengit dimana masing-masing pihak mengeluarkan bahwa kata Topos tersebut masih penting untuk menguatkan identitas dan sejarah organisasi, sedangkan pihak yang ingin menghilangkan Kata Topos adalah untuk kepentingan perluasaan kerja organisasi sehingga akan mendapatkan dukungan masyarakat Rejang secara luas dan menghilangan issue sekrarianisme yang sempit. dari perdebatan yang panjang kemudian kata Topos dihilangkan sehingga nama organisasi yang sebeleumnya Aliansi MAsyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai menjadi Aliansi Masyarakat Adat Rejang Pat Petulia, negosiasinya adalah dengan menajamkan pasal-pasal di struktur organisasi. Poin ke 2 adalah soal Azas Organisasi yang sebelumnya organisasi ini berasaskan Pancasila dan Hukum Adat, perdebatannya adalah apakah Hukum Adat dulu atau Pancasila kemudian disepakati menjadi Pancasila dan Sistem Hukum Adat Rejang. Poin ke tiga adalah Struktur Organisasi yang sebelumnya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal menjadi Sekretaris Pelaksana dan 9 orang Dewan Adat.

Pada Komisi Program, poin-poin yang sangat tajam didebatkan adalah soal penguatan internal organisasi diantaranya Penguatan Kapasitas Organisasi, Kemandirian organisasi dan memastikan Topos sebagai Pusat adat dan Budaya Rejang. Pada komisi III tentang Rekomendasi, ada 6 poin penting rekoemndasi yang dihasilkan diantaranya 1) tentang kejelasan sikap Pemerintah atas ruang kelola Masyarakat Adat Jurukalang, Bermani, Selupu Lebong, Marga Suku IX dan Marga Suku VIII yang terkoptasi dalam beberapa kawasan konservasi di Kabupaten Lebong dan memberikan penjelasan secara akademik mengenai perlunya isu-isu pengelolaan kawasan konservasi dan lingkungan kepada masyarakat adapt di Kabupaten Lebong  yang diatur secara khusus di dalam peraturan daerah yang dibuat secara partisifatif dengan melibatkan masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan kawasan konservasi, yang berasaskan: Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Pengakuan dan Kepemilikan Masyarakat Adat, Asas Keadilan dan Demokrasi, Asas Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik, Asas Holistik, Asas Kehati-hatian dini, Asas Eko-Efisiensi, Asas Perlindungan Optimal dan Keanekaragaman Hayati, Asas Pluralisme Hukum, 2) tentang ketegasan Pemerintah dalam menyelesaikan kontroversi tata batas wilayah Administratif Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara yang mengkoptasi wilayah adat Selupu Lebong dan Marga Suku IX, 3) tentang penataan antara kepentingan masyarakat adat/lokal, dunia usaha dan pemerintah dalam pemanfaatan, akses dan kontrol terhadap kawasan konservasi termasuk penyelesaian kontroversi tata batas kawasan dan reposisi ruang kelola masyarakat adat. 4) Pemerintah Daerah dan para pihak terkait di Kabupaten Lebong harus memperioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal sebagai basis bagi pembangunan kabupaten Konservasi dengan cara membangun model-model percepatan pembangunan desa tertinggal, 5) Kepastian ruang pelibatan masyarakat adat dalam semua tahapan pembuatan kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat adat termasuk dalam pembuatan kebijakan Tata Ruang wilayah Kabupaten Lebong, 6) Menolak semua bentuk politisasi adat untuk kepentingan hegemoni politik serta politik primordialesme sempit di Kabupaten Lebong.

Agenda terakhir dari rangkaian MUBES AMARTA adalah pemilihan pengurus organisasi, maka Forum memilih orang-orang yang akan memimpin kerja-kerja organisasi untuk priode 2011-2014 antara lain;

Dewan Adat:

Ketua:              Dadang Suroso

Anggota:          No Harli

Senbuhari

Amir

Japiah

Yon

Sugian Bahanan

Rully Sumanda

Erwin BAsrin

 

Sekretaris Pelaksana: Dhendi Novianto Saputra

Iklan
By Akar Foundation Posted in Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s