Awal

Masyarakat Adat merupakan unsur terbesar pembentuk Negara Bangsa (Nation State)  Indonesia, komunitas-komunitas adat ini memiliki Potensi sumber daya alam yang melimpah yang merupakan warisan leluhur sebagai modal dasar bagi kehidupan masyarakat adat dalam mempertahankan kehidupannya secara berkesinambungan yang dibingkai oleh aturan adat yang disebut dengan Hukum Adat, Hukum adat dan sistem kepercayaan asli tentang hutan merupakan pranata sosial yang paling penting bagi masyarakat untuk mengamankan sumberdaya kehidupan tersebut dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak-pihak dari luar, namun ironisnya masyarakat adat semakin terpingirkan akibat nyata dari proses implementasi berbagai kebijakan negara. 

Meskipun Negara dan kelompok-kelompok dominan terus mempertanyakan kesahihannya sebagai hukum, bahkan lebih dari itu juga berupaya untuk melenyapkan atau memaksakan mengenakan identitas hukum modern (hukum negara), tetapi system adat mempunyai kemampuan untuk bertahan selain karena strategi asimilasi yang juga disebabkan oleh pembelaan yang panjang terhadap keberadaannya. Organisasi social-politik atau disebut juga kelembagaan adat komunitas local inipun mampu menyelengarakan organisasi pengaturan diri sendiri (self governement), organisasi inipun bukan hanya kontruksi dari normal, aturan dan kelembagaan tetapi lebih dari itu pengaturan tersebut didasari oleh perangkat nilai dan pandangan hidup yang menjadi rujukan pada pembentukan norma dan tata aturan adat. 

Keberadaan system lokal/ adat di tanah Rejang sudah berlangsung untuk kurun waktu yang cukup lama, jauh sebelum agama Islam masuk ke Tanah Rejang dimulai ketika zaman Ajai dan Bikau, negeri yang terletak disepanjang Bukit Barisan ini penduduknya sudah lama melaksanakan tata tertib peradilannya menurut hukum adat. Pada masa penjajahan peradilan adat tetap bertahan sebagai suatu bentuk peradilan “orang asli” berhadapan dengan peradilan “gouvernement rechtsspraak” terutama di daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, tetapi ada pengakuan dari Pemerintahan Belanda terhadap peradilan adat, pengakuan ini dilakukan secara berbeda dengan landasan hukumnya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka peradilan adat ini menjadi tidak berdaya setelah disyahannya UU Darurat No 1 Tahun 1950 yang menghapus beberapa peradilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan atau menghapus secara berangsur-angsur peradilan swapraja di beberapa daerah dan semua peradilan adatnya.   

Walaupun mengalami tekanan berat, banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam, sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.

Pranata-pranata adat dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan ini, lewat berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan secara sistematis oleh Rejim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 dasawarsa, sengaja dihancurkan, Kebijakan-kebijakan sektoral, UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah awal dari proses memarjinalisasikan hak-hak masyarakat adat, UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang seyogjanya memberikan peluang yang lebih besar bagi komunitas lokal untuk lebih eksis dalam mempertahankan hak dasar adat, kenyataannya hanya merupakan ekspektasi kekuasaan dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan di Daerah yang secara langsung lebih membatasi ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara berkelanjutan.

Otonomi Daerah, dengan segala kelemahan yang diuraikan sebelumnya, juga membuka jalan (peluang) bagi partisipasi politik masyarakat adat/lokal dalam proses-proses penentuan kebijakan alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam di daerah yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama berkaitan dengan kebijakan otonomi asli pada tingkat komunitas masyarakat adat/lokal terendah (disebut dengan “desa”, atau nama lain sesuai budaya setempat).

Kondisi politik nasional yang cenderung semakin demokratis juga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam beberapa tahun ke depan untuk membangun dan memperkuat organisasi-organisasi rakyat (masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan) di berbagai tingkatan, sebagai bagian dari konsolidasi gerakan masyarakat sipil yang lebih besar untuk memperkuat posisi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunitas-komunitas masyarakat adat/lokal harus memiliki kemampuan untuk memperkuat pranata-pranata adat lokalnya dan mengembangkan persekutuan antar komunitas masyarakat adat sebagai wadah pengorganisasian partisipasi politik untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Konteroversi tata batas wilayah adat (Tenurial Geneologis) dengan wilayah konservasi, dan beberapa peruntukan lahan yang izinya di keluarkan oleh Pemerintah merupakan sebuah gambaran adanya koptasi wilayah adat oleh Negara. Kondisi ini semakin mempersempit ruang kelola Masyarakat Adat yang pada akhirnya secara paktual menghilangkan identitas dan integritas komunitas adat sebagai satu persekutuan masyarakat yang pada dasarnya telah terbukti mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan. 

Marjinalisasi peran dan fungsi yang di miliki oleh masyarakat adat tidak hanya di lakukan oleh Pemerintah secara fisiologis melalui kewilayahan adat, akan tetapi juga dilakukan  melalui penghancuran secara terstruktur melalui sistem dan tata aturan kelembagaan adat.

Untuk menjawab persoalan ini maka yang harus dibedah lebih dulu adalah menyangkut posisi masyarakat adat dalam tatanan negara-bangsa Indonesia. Para pendiri negara-bangsa (nation-state) Indonesia sejak semula sudah menyadari bahwa negara ini adalah negara kepulauan yang majemuk. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” secara filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keragaman sosial, budaya dan politik. Dengan semboyan ini para pendiri bangsa telah menempatkan masyarakat adat sebagai elemen dasar dalam struktur negara-bangsa (nation-state) Indonesia.

Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 18B poin (2) pada bab VI yang mengatur tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang“. Pasal ini, walaupun untuk pelaksanaannya masing memerlukan UU, menempatkan komunitas-komunitas masyarakat adat dalam posisi yang kuat dan penting dalam kehidupan berbangsa-bernegara di Indonesia. Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi hak masyarakat adat untuk mengatur dirinya dan menegakkan hukum adatnya.

Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 28I poin (3) pada Bab X A yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28-I Ayat (3) semakin memperkuat kedudukan masyarakat adat dengan mengatakan bahwa: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” merupakan hak azasi manusia yang harus dihormati oleh Negara. Dengan penegasan pasal ini, menjadi sangat jelas bahwa apabila satu komunitas masyarakat adat menyatakan dirinya masih hidup maka Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindungi hak-hak adatnya. Dengan klausal ini maka konstitusi telah menggariskan bahwa penentuan suatu komunitas sebagai masyarakat adat sepenuhnya berada ditangan komunitas yang bersangkutan (self-identification and self-claiming), bukan ditentukan oleh pemerintah atau oleh para akademisi/ilmuwan/peneliti. Artinya kalau suatu komunitas masyarakat adat bisa menunjukkan identitas budayanya dan hak-hak tradisional yang diwariskan dari leluhurnya (penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen menyebut hak ini sebagai hak asal asul) yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, maka negara harus hormatinya.

Inisiatif  lokal di komunitas yang terlupakan secara politik namun diakui secara historis di Jurukalang geliat-geliat perjuangan menuju perubahan ini kemudian di pada tahun 1998 Desa Tapus Kabupaten Lebong salah satu Desa Tertua yang ada di Sumatera Bagian Selatan melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Rejang Tapus Pat Petulai (AMARTA) adalah sebuah organisasi masyarakat adat yang dibangun untuk memperkuat solidaritas perjuangan di antara mereka dideklarasikan melalui Basen Kutai di Desa Tapus yang didikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat Jurukalang. Berdasarkan Basen Kutai tersebut maka ditetapkan Visi AMARTA adalah Memperjuangkan hak akses dan kontrol masyarakat adat Rejang terhadap wilayah adat secara demokratis, berkeadilan dan beradat.

Latar belakang terbentuknya AMARTA  adalah didasari bahwa peran serta masyarakat dan institusinya adalah sebagai subyek pembangunan. Dengan adanya otonomi pemerintahan desa, seharusnya dijadikan upaya strategis untuk melaksanakan revitalisasi dan reaktualisasi kearifan budaya lokal agar sistem perundang-undangan yang dibuat dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Kearifan budaya lokal diapresiasikan oleh sebuah komunitas masyarakat yang terikat kuat secara hukum, sosial, budaya dalam bentuk seperangkat aturan-aturan yang disebut hukum adat, atau yang di Rejang disebut adat pegong pakei. Implementasi sistem penguatan institusi masyarakat dan pranata lokal berbasis rakyat dilakukan dengan cara membuka ruang seluas-luasnya untuk merancang pembangunan di tingkat komunitas secara demokratis dan transparatif.

Dengan keyakinan bahwa perubahan mendasar hanya akan terjadi kalau dimulai dari “desa/kampung” maka posisi dan peran masyarakat adat/lokal menjadi sangat penting, yaitu antara lain dengan terus-menerus membangun otonomi asli yang berakar pada budaya politik lokal dan kearifan adat, menerapkan demokrasi yang partisipatif dalam pengambilan keputusan bersama di tingkat komunitas, dan menumbuh-suburkan keberanian politik pemimpin-pemimpin lokal untuk “merebut” hak politik komunitas adatnya untuk membangun kesepakatan-kesepakatan bersama di kalangan masyarakat adat yang terkait dengan “posisi masyarakat adat terhadap negara, modal dan nilai-nilai baru”. Dari kepemimpinan politik di tingkat komunitas inilah kemudian masyarakat adat memperkuat dirinya untuk memimpin perubahan pada tingkat yang lebih luas, khususnya di tingkat kabupaten, dan baru kemudian memasuki kembali arena advokasi di tingkat provinsi, nasional dan internasinal. (team AMARTA: Salim Senawar, Erwin S Basrin, Madian Sapani, Henderi S Basrin, Sugianto Bahanan, Hadiyanto Kamal, Riza Omami, Bambang Yuroto)

2 comments on “Awal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s