Dalhadi Desak Imron Pasang Merek Mesjid

Selasa, 03 Maret 2009

Sikap tegas itu sangat diperlukan sebagai bentuk penghargaan dan pernghormatan terhadap Agama. ‘’Kalau yang melakukannya (mencopot papan merek) itu bawahan saya, sudah pasti dia akan diberi sanksi. Paling tidak, akan saya perintahkan untuk memasangnya kembali, kata Dalhadi kepada RB, kemarin (2/3).

Dalhadi tidak habis pikir mengapa sampai aparat BU kebablasan mencabut papan mesjid tersebut. Karena tindakan yang diambil sudah masuk ke ranah agama.

Isu atau masalah terkait agama sangat lah sensitif. Jadi tidak bisa bermain-main dengan agama. Kalau sudah masuk ke ranah agama, biasanya upaya penyelesaiannya tidak mudah. Bisa sangat rumit, kata Dalhadi.

Mengenai rencana peresmian Pasar, MCK dan Puskesmas di Padang Bano, Dalhadi mengatakan ditunda terlebih dahulu. Alasannya, dalam waktu dekat ini banyak agenda yang lebih mendesak. Diantaranya, acara pisah sambut Kejari Tubei yang akan digelar hari ini (3/3) dan pelantikan Ketua PN Tubei besok (4/3) di Kota Bengkulu.

Saya sudah perintahkan staf untuk memberitahukan warga. Jangan sampai mereka menunggu, tapi saya tidak datang. Sekaligus mengantisipasi ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan penundaan ini untuk mengadu domba warga, kata Dalhadi.

Secara terpisah, permintaan serupa disampaikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lebong. Menurut Ketuanya Jefriyanto, SP, tindakan aparat BU mencabut papan merek tersebut sudah di luar batas kewajaran. Apabila Imron tidak mengambil sikap atau membiarkannya saja, dikhawatirkan bisa memperkeruh situasi.

Kalau memang dia menghormati agama, dia pasti akan memasang kembali papan merek tersebut. Andai pun dia enggan melakukannya dengan tangan sendiri, dia bisa memerintahkan bawahannya, kata Jefriyanto.

Jefriyanto menduga perbuatan tersebut bukan dilakukan secara sengaja. Analisanya, tidak mungkin aparat yang mencopot atau pun melihat aksi pencopotan tidak membaca tulisan yang tercantum pada papan tersebut. Karena itu, Imron yang telah menyandang gelar Haji mengetahui sangat tidak baiknya perbuatan tersebut dari sisi Agama.

Jangan salahkan mesjid yang merupakan rumah Allah. Jadi, sekali lagi, jika memang dia pemimpin yang menghormati agama, dia harus memasangnya kembali. Jika tidak, silakan tunggu saja balasan yang akan diberikan Allah SWT, kata Jefriyanto.

DPRD BU Marah

Semetara itu DPRD BU menyesalkan Pemkab BU yang dinilai terlalu lemah dalam menyikapi konflik tapal batas BU-Lebong. Akumulasi kekesalan wakil rakyat BU ini tergambar saat sidang paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum DPRD, kemarin.

Ketua DPRD BU, Syaprianto Daud, S.Sos yang memimpin jalannya sidang sampai menggebrak meja. Pemkab harus tegas. Jangan jadi banci. Kita sepakat tidak ada yang namanya Padang Bano di BU. Kita harus berani, segera tindaklanjuti ke MK jangan hanya jadi wacana, ujar Syafrianto sembari menghantamkan telapak tangan kanannya ke meja.

Prakkk terdengar, suara gebrakan meja, yang memecah keheningan ruang sidang. Padang Bano tidak ada, teriak salah seorang anggota DPRD.

Tepuk tangan hangat, terdengar sesat kemudian. Bagaimana pak Wabup. Apakah siap melayangkan ke MK. Kami di dewan ini sebentar lagi juga selesai masa jabataannya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mempertahankan wilayah BU,’’ tanya Syafrianto kepada Wabup yang duduk persis disampingnya.

Wabup, HM. Salamun Haris pun, hanya terdiam melihat semangat wakil rakyat BU dalam mempertahankan wilayah BU. Dengan pelan, Salamun menjawab ya sembari menganggukkan kepalanya. Bahkan saat ditemui usai paripurna, Salamun menilai langkah hukum yang akan ditempuh Pemkab tak hanya akan dilakukan ke MK tapi juga ke KPK. Bukan MK saja tapi langsung ke KPK, tegasnya.

Kenapa mesti ke KPK? Pelanggaran pendirian bangunan perkantoran liar yang ada di tanah BU dinilai Salamun sudah menyalahi aturan. Kalau MK kita masih melihat Tupoksinya. Yang jelas terlihat di depan mata, kesalahan fatal yang dilakukan Lebong. Yakni membangun di wilayah BU. Itu yang perlu diusut, termasuk penyaluran raskin, ujar Salamun.

Membawa persoalan tapal batas ke ranah hukum, menurut dia, sebagai salah bentuk kesalahan yang dilakukan Gubernur yang seolah menutup mata dengan konflik tapal batas. ‘’Kita buka mata pemrov, supaya bisa melihat. Gubernur hendaknya tetap berpihak kepada fakta yang benar, beber Salamun.

Lebih lanjut, dijelaskan Syafrianto, pemerintah pusat hingga saat ini menilai tidak ada yang namanya Padang Bano. Klaim Lebong dilakukan secara sepihak. Kalau mau ambil ya permisi dulu, ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan dewan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan rekomendasi resmi kepada Pemkab sebagai bentuk support kepada eksekutif. Lihat saja tanggapan anggota dewan kita tadi. Kami akan ajukan surat resmi kepada Bupati soal tapal batas ini.

Objektiflah. Apa yang disampaikan Lebong di media sering memutarbalikkan fakta, bebernya.

Baginya kesepakatan antara BU-Lebong sudah final. Antara BU-Lebong sudah ada kesepakatan sebelumnya, waktu itu pak Kapolda Brigjen Pol Sudibyo sebagai saksi (2007 di kantor Gubernur,red). Politik angan dibawa-bawa lah, tidak bisa mentang-mentang satu partai (Gubernur dan Bupati Lebong) masyarakat dirugikan. Berpikirlah sebagai negarawan, tandasnya.

Secara terpisah, pihak Depdagri mengakui telah menurunkan tim ke Bengkulu terkait konflik tapal batas Bengkulu Utara versus Lebong. Namun, hasilnya masih akan dikaji di Depdagri. Seperti diakui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Depdagri, Saut Situmorang kepada RB melalui saluran telepon, kemarin.(oce/dmi/joe)

http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=988

By Akar Foundation Posted in Lebong

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s