DPRD Pesimis Kabupaten Konservasi Bakal Konkret

RB/Senin, 05-Mei-2008

http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1074

LEBONG – DPRD Lebong menyatakan pesimis Pemkab bakal berhasil mewujudkan Kabupaten Konservasi. Pasalnya, Pemkab terkesan masih memiliki keraguan untuk menkonkretkannya dengan cara membuat perda. Padahal, keberdaan perda itu sangat penting. Bukan hanya secara politis dan hukum, tetapi juga penting untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.


“Apa yang berlangsung selama ini masih bisa dikatakan sekadar berwacana. Soalnya, belum ada peraturan daerah menyatakan tentang Lebong sebagai kabupaten konservasi,” kata Ketua DPRD Lebong H. Armansyah M, SE.

Mengenai belum ada produk hukum yang secara spesifik mengatur tentang kabupaten konservasi, kata Armansyah, jangan dijadikan hambatan. Sebab mengacu filosopi bottom–up, pemkab boleh berinisiatif membuat perda. Apalagi beberapa produk hukum yang ada bisa menjadi konsideran penyusunan perda. Diantaranya, UUD 1945, UU No 5/1990 tentang Konservasi SD Hayati dan Ekosistem, UU No 24/1992 tentang penataan ruang, UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan LH, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 32/2004 tentang Pemda dan UU No. 9/2003 tentang Pemekaran Kabupaten Lebong dan Kepahiang “Yang penting, tidak bertentangan,” kata Armansyah.

Jika saja Pemkab merasa kurang percaya diri untuk menyusun draftnya, lanjut Armansyah, Pemkab bisa saja berkerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM yang dinilai memiliki kompetensi. Bila memerlukan dana, DPRD pun siap menyetujui pengalokasiannya. Dengan catatan, hasil kerjasama tersebut menghasilkan draft yang benar-benar layak untuk diperdakan.

“Beberapa tahun ini cukup banyak kerja sama Pemkab dengan perguruan tinggi. Cuma saya lihat tidak ada yang secara spesifik ditujukan menyusun draft perda kabupaten konservasi. Mestinya kerjasama untuk menyusun draft perda itu, ada,” kata Armansyah.

Ditempat terpisah, Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar, B. Sc mengatakan telah memerintahkan instansi terkait untuk menyusun draft raperda tentang kabupaten konservasi. “Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi leading-nya. Kita tunggu saja hasilnya,” kata Dalhadi. (dmi)

By Akar Foundation Posted in Lebong

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s