Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

JANEDJRI M GAFFAR Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam dari berbagai sisi, baik geografis, ras, suku, bahasa, maupun agama. Keragaman tersebut membentuk keragaman sistem bermasyarakat dan adat istiadat yang dipatuhi serta dijalankan masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki struktur dan norma-norma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi anggotanya inilah yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Keragaman bangsa Indonesia telah diakui para pendiri bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.Dalam semboyan tersebut terkandung makna pengakuan adanya perbedaan dan tekad untuk menjadi satu bangsa,yaitu bangsa Indonesia tanpa menghilangkan keragaman yang ada.

Karena itu, salah satu tujuan nasional yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Frasa ’’segenap bangsa Indonesia” menunjuk pada pengakuan atas realitas keragaman,yang semuanya harus mendapatkan perlindungan. Namun,pengakuan pada tataran konstitusional tersebut tidak selalu sejalan realitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa.Eksistensi masyarakat hukum adat belum pernah mendapatkan perhatian nyata.Kebijakan sebelum reformasi lebih mengarah kepada sentralisasi dan penyeragaman yang meminggirkan,bahkan tidak mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat.

Hal itu dapat dilihat antara lain dalam Undang- Undang (UU) No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.Masyarakat harus mengikuti struktur dan norma bermasyarakat yang asing bagi mereka,bahkan dalam banyak hal tidak sesuai tata nilai yang mereka yakini.Hal itu menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan yang tidak jarang mengarah pada konflik sosial. Kesadaran perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat kembali menguat pada masa reformasi.

Desentralisasi dan pembangunan berbasis pada kearifan lokal menjadi salah satu arus utama menggantikan kebijakan sentralisasi dan penyeragaman di masa lalu.Hal itu selanjutnya ditegaskan dalam ketentuan UUD 1945 hasil perubahan. Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas budaya,juga terhadap eksistensinya sebagai subyek hukum. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan konstitusional tersebut memiliki dua unsur penting.Pertama adalah jaminan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Sementara unsur kedua adalah pembatasan,yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang nantinya diatur dalam undangundang. Kedua unsur tersebut akan menjadi landasan untuk menentukan kriteria suatu kesatuan masyarakat dapat disebut kesatuan masyarakat hukum adat yang akan diatur dalam undang-undang.

Pengertian diatur ’’dalam” undang- undang berarti bahwa pengaturan masyarakat hukum adat tidak harus dengan satu undang-undang tersendiri, tetapi dapat diatur dalam suatu undang-undang yang terkait, misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah.Di dalam undang- undang tersebut,di samping kriteria kesatuan masyarakat hukum adat,juga harus diatur hak-hak masyarakat hukum adat,lembaga yang berwenang menentukan serta bagaimana mekanisme penentuannya.

Pada tingkat pelaksanaan, pengakuan, dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta dari tindakan penyelenggara negara. Pada tingkat undang-undang,pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum telah terdapat dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Pasal 51 UU MK memberikan hak hukum kepada kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang,dengan kriteria seperti yang diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Hingga saat ini sudah banyak perkara permohonan pengujian undangundang yang diajukan oleh kelompok yang menamakan kesatuan masyarakat hukum adat, terutama pengujian undang-undang tentang pembentukan atau pemekaran wilayah. Salah satu permasalahan yang muncul dalam perkara-perkara tersebut adalah apakah kelompok masyarakat yang menjadi pemohon tersebut memang memenuhi kriteria sebagai kesatuan masyarakat hukum adat karena belum ada suatu undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Di dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 Ayat (9) juga disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.Selanjutnya, terkait dengan masyarakat hukum adat diatur di dalam bagian pemerintahan desa terkait dengan pemilihan kepala desa.Pasal 203 Ayat (3) UU Pemda menyatakan bahwa pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah (PP).

Ketentuan dalam UU Pemda tersebut menunjukkan bahwa pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat diakui hanya pada tingkat atau terkait dengan pemerintahan desa.Hal itu juga tercermin dalam PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa.Pengakuan tersebut tentu belum memenuhi amanat konstitusi karena aspek hukum yang tercakup dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat tidaklah terbatas pada pemilihan kepala desa.Pengakuan juga harus diwujudkan pada aspek kehidupan masyarakat yang lain,misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain,pengakuan di dalam UU Pemda dan PP tentang pemda seolah mengidentikkan besaran kesatuan masyarakat hukum adat sama dengan wilayah administrasi desa tertentu. Padahal pada kenyataannya, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat mencakup wilayah yang lebih luas dari satu desa, kecamatan, kabupaten/kota, bahkan provinsi.

Karena itu, pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat tidak dapat didelegasikan kepada peraturan daerah,apalagi dengan jelas UUD 1945 menyatakan hal itu diatur dalam undangundang. Ketiadaan pengaturan lebih lanjut tentang kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya di dalam undang-undang mengakibatkan jaminan perlindungan dan penghormatan yang ditegaskan dalam UUD 1945 belum sepenuhnya dapat diwujudkan.Jangankan tindakan nyata untuk melindungi dan menghormati, instrumen hukum untuk menentukan mana kesatuan masyarakat yang dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pun belum terbentuk. Dalam kasus pemekaran wilayah misalnya, aparat pemerintahan sering tidak memperhatikan aspirasi kesatuan masyarakat hukum adat dengan dalih bahwa masyarakat tersebut bukan kesatuan masyarakat hukum adat.

Di sisi lain,masyarakat yang bersangkutan merasa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Jika dibiarkan,kondisi tersebut akan mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional masyarakat hukum adat.Peminggiran dan pengingkaran eksistensi masyarakat hukum adat lambat laun akan terjadi lagi.Karena itu,yang dibutuhkan dengan amat segera adalah pembentukan ketentuan hukum yang mengatur ketentuan tentang kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.Sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945,ketentuan tersebut tidak harus dalam undang-undang tersendiri,tetapi dapat diatur dalam undang-undang lain yang terkait.

Salah satunya adalah UU Pemda. Untuk menentukan kriteria kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat serta sesuai pula dengan prinsip NKRI, tentu bukan hal yang mudah.Karena itu,segera diperlukan pembahasan mendalam dari pihak- pihak yang berkompeten dari berbagai aspek, diikuti inventarisasi dan klasifikasi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.Langkah tersebut akan menjadi pijakan awal bagi upaya selanjutnya sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat sesuai amanat UUD 1945.(*)  

Sumber; http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini-sore/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-2.html

3 comments on “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

  1. kalaupun dipaksakan demikian akan konsp desentralisasi yang masih kabur. maka bukan tidak mungkin penyelenggaran desentralisasi yang ada saat ini adalah sbagai pemaksaan politik. persoalan local stat goverment dan Local stat autonomos merupakan sebuah makan yang dilema jika kita cermati, sebab konstistusi menghendaki konsp negara kesatuan, namun UU 32 th 2004 menghendaki kesatuan tapi sifatnya semi desentralisasi. buktinya mngapa PP nO 21 tahun 2001 masih ada.
    pengakuan konsep ngara mngakui masyarakat hukum adat adalah celah bagi pemda untuk membangun dan mengembangkan kearifan lokal, tentu untuk itu perlu dilakukan distribusi dan separation kekuasaan antara kekuasaan negara/ pemda dengan masyarakata adat. tentu pemisahan dan pmbagian yanga ada ini membutuhkan political will dan balance kekuasaan antara pemda dan masyarakat adat. logika yang paling sderhananya adalah perlu dilakukan pemisahan anatara struktur adat dan pemda. contoh kasus yang paling unik adalah: Fenomena Badan Musyawarah adat yang terdapat di rejang lebong. dimana jelas keberadaan BMA sangat unik dan Mandul bahkan amburadul. hal ini sebagai akibat ketidak pahaman para petinggi birokrasi pemda dan BMA tersebut. uniknya adalah: BMA merupakan bagian dari Pemda, dimana peranan kpala daerah terlalu campur tangan dengan otonomi adat, hal ini dapat dilihat pad tahapan regulasi aturan adat dan pertanggung jawaban kepala adat. ternyata yang menarik juga dari BMA Rejang lebong adalah: persolana penobatan raja adat, dimana kekuasaan politik praktis berhak dan seperti mutlak menjadi raja adat. ada ini?

  2. dari pengalam yang di alami oleh AMARTA sendiri, ada banyak hal yang mesti dibenahi dahulu ketika persoalan hak adat ini dimunculkan, pemahaman tentang adat di tingkat komunitas adat tertentu, kecurigaan pihak eksternal melihat gerakan adat lebih pada gerakan ekslusif, membangkitkan feodalisme dll, pengakuan bersyarat oleh negara, beberapa hal ini memerlukan analisa yang tajam bagi para pegiat gerakan masyarakat adat sehingga bisa meminalisir ancaman-ancaman atas pengunaan isue adat untuk kepentingan politis seperti di Rejang Lebong dengan penomena BMA yang sebenarnya melakukan proses mengenalisir adat itu sendiri (dalam bahasa rejang di sebut ‘pek ulau moi kape’), nah pertanyaan kritisnya adalah apakah persoalan ini akan di biarkan terus atau kita-kita mencoba membuat sebuah geliat untuk perubahan,?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s