INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT MENUJU REFORMASI POLITIK PERTANAHAN (BUNDLE OF RIGHTS) DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA

Oleh: Erwin S Basrin

Agenda pemerintahan untuk mereformasikan struktur ekonomi, politik pertanahan sebenarnya bukanlah kebijakan baru, karena di seluruh dunia seperti halnya jargon demokratisasi semua negara harus mengangendakan reformasi atau pembaharuan di bidang pertanahan. Tujuan dari proses pembaharuan agraria ini adalah lahirnya tatanan masyarakat yang berkeadilan yang memungkinkan semua orang mendapatkan akses dan penguasaan tanah yang wajar bagi kehidupan dan usahanya.

System penguasaan tanah ini menjelaskan hak-hak yang dimiliki atas tanah, dalam sejarah agraria di Indonesia hak atas tanah jarang di pegang oleh satu pihak saja. Pada saat yang sama di bidang tanah yang sama, bisa saja terdapat sejumlah pihak yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut secara bersamaan tetapi dengan sifat hak yang berbeda-beda (bundle of rights).[1]

Satu hal yang sangat penting sehubungan dengan sistem penguasaan tanah adalah jaminan kepastian terhadap hak penguasaan. Kepastian atas pengakuan ini hanya mungkin terjadi jika semua pihak mengakui dan mengaskan sistem hukum dan persfektif yang sama, klaim penguasaan tanah antara Masyarakat Adat dengan basis argumen indigenous tenurial system berbenturan dengan beberapa tata aturan sektoral seperti agraria dan kehutanan. Pada Rezim Orde Baru konplik agraria/tanah adalah satu jenis konplik sosial yang berakar dari penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, konplik atas penguasaan dan pemilikan atas tanah, air dan hutan ini sering menjadi dasar dari konplik sosial yang lebih luas.

Di Propinsi Bengkulu Bundle of Rights dapat dilihat claim atas tanah antara Masyarakat Adat dengan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan, Pertambangan, Koptasi Wilayah Administratif, Tanam Nasional dan kawasan yang berfunsi Lindung lainnya, di mana kawasan-kawasan tersebut hak kepemilikan atas tanah di pegang oleh negara, namun setiap warga negara memiliki hak untuk menjunjung tinggi dan menikmati keindahan alam, sementara masyarakat adat yang berada di sekitar (Buffer Zone) memiliki hak untuk memakai (right of use) secara bersyarat sumber daya alam yang terdapat di atasnya untuk kesejahteraan mereka. Disini terlihat betapa satu pihak yang memilki hak untuk menguasai tanah yang kemudian berdampak langsung pada proses pemiskinan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM.

Propinsi Bengkulu ini adalah provinsi termuda di Indonesia sebelum era otonomi daerah dimulai. Provinsi ini ditetapkan pada tahun 1968, sebelumnya adalah bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Luas Provinsi ini adalah 1.978.870 ha dengan penduduk berjumlah 1.571.181 jiwa dan 366.506 KK.[2]

Provinsi ini terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, diapit oleh Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Jambi dan Sumatera Barat. Seratus persen wilayah provinsi ini berada di sebelah barat pegunungan bukit barisan. Provinsi Bengkulu dibagi dalam delapan Kabupaten dan satu Kota. Ada lima Kabupaten baru dalam tiga tahun terakhir ini, Yaitu Kabupaten Lebong, Mukomuko, Seluma, Kepahiang dan Kaur.

Baru-baru ini Kementerian Daerah Tertinggal telah menetapkan bahwa seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah daerah tertinggal, ini adalah satu-satunya Provinsi di bagian barat Indonesia dengan predikat demikian. BKKBN Bengkulu 2004, melaporkan dari 366.506 KK penduduk tersebut, 34,73 persennya hidup di bawah standar kemiskinan (127,298 KK). Sesuatu yang ironis karena sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian dan luas lahan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih sangatlah cukup.

Mata pencaharian utama penduduk Bengkulu adalah pertanian, dimana lebih dari 70 persen berkerja dalam bidang tersebut. Ini dapat dilihat dari distribusi Pendapatan Domestik Bruto Bengkulu yang didominasi sektor pertanian sebesar 42,79 %.[3]

Pemerintah Provinsi sendiri sebenarnya telah menyadari bahwa salah satu hambatan dalam penanggulangan kemiskinan adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya alam/produksi. Tetapi yang terjadi di lapangan sebenarnya pengambil kebijakan semakin hari semakin mengurangi akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya alam/produksi tersebut.

Satu hal yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah, baik Provinsi maupun Kabupaten adalah bagaimana mendatangkan investor apapun yang sebagian besar bergerak dalam bidang eksploitasi sumber daya alam, misalnya HGU untuk perkebunan besar, Kontrak Pertambangan, Izin eksploitasi kayu dan lainnya. Perilaku ini sebenarnya semakin hari semakin menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri karena izin-izin tersebut telah membuat masyarakat adat kehilangan akses terhadap lahan pertaniannya.

Investasi-investasi tersebut memang mendatangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, tetapi sebenarnya tidak dapat menjawab kebutuhan sehari-hari mereka. Pendapatan dari bekerja di perkebunan atau pertambangan jauh lebih kecil bila dibandingkan mereka dapat mengelola lahan secara mandiri. Investasi-investasi tersebut sebenarnya yang menjadi penyebab utama pemiskinan masyarakat terutama masyarakat adat di Bengkulu. Pola penanggulangan kemiskinan selama ini yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak memperlihatkan hasil nyata walaupun telah mengeluarkan biaya sangat besar, karena tidak melihat akar masalah kemiskinan itu sendiri.

Pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ini seperti biasanya melakukan hal-hal yang bersifat karikatif seperti membantu permodalan masyarakat, membantu ternak, memberikan sumbangan peralatan atau bahkan sekarang ini gratis dalam biaya sekolah anak-anak. Suatu hal yang membingungkan, sebenarnya bantuan-bantuan tersebut telah dilakukan selama lebih dari tiga dekade dan tidak memberikan banyak hasil berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat adat yang berada di sentra-sentra sumber daya alam tersebut.

Anggapan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kontak dan konflik sosial baik antar kelompok antara masyarakat dengan masyarakat (horizontal) maupun dengan Masyarakat dengan Negara (vertikal). Di satu sisi akibat penerapan pola-pola lama penguasaan atas tanah oleh Negara yang seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat justru sebaliknya memberikan contoh buruk, bahkan masyarakat selalu dijadikan stigma sebagai kambing hitam pelaku kejahatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam, pada posisi ini rentan terjadi proses pelanggaran Hak Azasi Manusia oleh beberapa aparat Negara.[4]

Hal ini Sangat tidak adil dan keliru, namun demikianlah kenyataan yang terjadi sehingga ditengah masyarakatpun telah terjadi konflik baik vertikal antara masyarakat dengan Pemerintah dan konflik horizontal terjadinya saling tuduh antar masyarakat, dimana masyarakat yang satu dituduh sebagai perusak hutan yang berakibat pada kurangnya debit air dan lain-lain yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri. Begitupun dengan konflik vertikal saling tuding antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya, sementara yang lain ingin menjaga dan melestarikan hutan dan sumber daya alam lainnya dengan baik.

Dari kondisi yang ada tersebut, revitalisasi serta penyedaran yang lebih di tingkat masyarakat dalam melihat lebih jauh atas hak azasinya merupakan bagian dari proses penyelesaian yang adil terhadap konflik-konflik agraria dan merupakan satu keharusan bagi upaya pemecahan atas persoalan-persoalan sosial yang komplek.


[1] RaTA ; Paduan Ringkas Bagi Praktisi Edisi I, World Agroforestry Centre, 2006

[2] Bengkulu dalam Angka, 2004

[3] Pemerintahan Propinsi Bengkulu, 2005

[4] Laporan Proseding Dialog Interaktif Membangun inisiatif local dalam pengelolaan kawasan konservasi, Akar Foundation 2006

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s