DPRD Tuding Birokrasi Dalangi Perambahan

BE/Jumat, 14-Maret-2008, 03:09:19

 

 

 


MUKOMUKO, BE – Kasus perambahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Mukomuko semakin runyam. DPRD Mukomuko menilai masyarakat tidak sepenuhnya bersalah, meski perambahan hutan harus diusut tuntas sebagai tindak pidana. Lembaga legislatif sendiri menuding pejabat birokrasi di Pemkab Mukomuko ikut bermain menjadi dalang perambahan.

Bahkan melibatkan penguasaan lahan illegal tersebut dalam jumlah besar. Akibatnya hutan perambahan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Hal ini dilontarkan Ketua DPRD Mukomuko, Paulus Sabar Sudiyo S Sos, kemarin.
Semua harus diusut, tapi jangan tebang pilih. Jangan hanya warga biasa punya lahan 2 hektar ditindak. Tapi yang punya lahan 20, 40 sampai ratusan hektar tidak dijamah. Karena orang birokrasi sendiri merambah besar-besaran. Bisa dianggap wajar warga merambah karena memang tidak punya lahan. Kalau perambahan besar-besaran, itu kan berarti rakus, tukas Sabar.

Dia mencontohkan HPT di Sungai Kiang dan Sekendak Lubuk Pinang. Sejak dinas terkait turun langsung menangkap perambah. Penghentian perambahan tidak berjalan sama sekali. Kuat disinyalir puluhan hektar lahan dimiliki oknum pejabat. Selain itu, dia menyesalkan lemahnya pengawasan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Disperhutbun) dan Balai Besar mengontrol kondisi TNKS di lapangan. Di mana aksi perambahan TNKS diperkirakan mencapai 1.500 hektar lebih, berada di Register 67 Pal Batas TN 390 sampai TN 420.

Polhut, Dinas Perhutbun apa fungsinya? Ada perambahan, mereka tidak tahu. Kalau sudah optimal bekerja dan warga masih merambah, memang masyarakat yang harus ditindak. Pal batas di TNKS dan HPT pun tidak pernah jelas. Padahal APBN 2006 menganggarkan Rp 18 M, sesal Sabar.
Terkait dengan kasus yang terus mencuat ini, Sabar mendukung penuh pengusutan tuntas. Untuk itu Disperhutbun dan Polres Mukomuko harus membuktikan komitmen penegakan hukum.

Kepala Disperhutbun Mukomuko, Ir Zamdial Taalidin M Si berjanji menuntaskan kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. Terkait tudingan pihak legislatif, Zamdial mengakui adanya dugaan keterlibatan pejabat teras di Mukomuko. Untuk perambahan TNKS, pihaknya baru mengetahui ketika kasus ini mencuat di media. Dalam waktu dekat Disperhutbun akan menindaklanjuti temuan itu.

Tapi semua harus dibuktikan dulu benar atau tidak. Proses pengusutan sudah kita mulai melalui koordinasi dengan pihak berwajib. Itu untuk perambahan HPT Air Teramang, Sekendak dan Sungai Kiang, terang Zamdial.(123)

One comment on “DPRD Tuding Birokrasi Dalangi Perambahan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s