Sekali Lagi tentang PP No. 2/2008

Oleh Tigor Gultom

Lahirnya PP No. 2/2008 menuai kontroversi. PP ini bicara tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. PP ini mensyaratkan adanya pengenaan pajak tertentu kepada perusahaan yang menggunakan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau.

PP No. 2/2008 ditujukan untuk 13 perusahaan tambang yang menggunakan kawasan hutan lindung. Namun, peraturan tersebut tidak menyebut dengan jelas 13 perusahaan tambang dimaksud dan terkesan berlaku untuk semua perusahaan tambang.

Presiden SBY berdalih, PP tersebut merupakan kelanjutan dari Perpu No. 1/2004 yang merupakan revisi dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri ditindaklanjuti dengan Keppres No. 41/2004 yang mengatur perizinan kepada 13 perusahaan tambang yang sudah berada di kawasan hutan lindung.

Dari segi ekonomi, eksploitasi sumber daya alam tentu positif bagi pendapatan negara. Namun, eksploitasi yang masif oleh perusahaan tambang justru dapat mendatangkan kerugian yang tidak sebanding dengan keuntungannya. Walhasil, potensi sumber daya alam habis terkuras dan pendapatan negara juga harus terkuras untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak pascapenambangan.

Data dari Jaringan Avokasi Tambang (Jatam) sejak tahun 2000 menunjukkan, terdapat 154 izin konsesi pertambangan di kawasan hutan dengan luas total 11,4 juta hektare yang tersebar pada 26 provinsi dan 85 kabupaten. Sebagian besar dari perusahaan tambang tersebut adalah korporasi asing (transnational corporation) yang dalam UU Penanaman Modal diberikan gerbang yang lapang untuk masuk ke sektor vital di dalam negeri serta diberikan kebijakan dan fasilitas tertentu oleh pemerintah. Kecuali mereka, kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) atau penambang tradisional yang nyaris tanpa pengawasan dan tidak mengerti sama sekali pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, juga banyak. Mereka hampir terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

PP No. 2/2008 dapat ditafsirkan sebagai peraturan untuk tujuan mengejar keuntungan ekonomis jangka pendek dengan mengorbankan hutan lindung.

Data RPJMN 2004-2009 menyebutkan, Indonesia adalah negara dengan luas hutan terbesar dibanding negara ASEAN lainnya. Namun, bersama Filipina, Indonesia memiliki laju deforestasi tertinggi. Laju deforestasi yang pada periode 1985-1997 adalah 1,6 juta ha per tahun meningkat menjadi 2,1 juta ha per tahun pada periode 1997-2001.

Diperkirakan laju kerusakan hutan di Indonesia akan bertambah dengan lahirnya PP No. 2/2008 sebagai payung hukum untuk merambah hutang lindung. Lagi-lagi, yang jadi korbannya nanti adalah masyarakat setempat.

Akibat salah urus hutan, dampaknya terlihat seperti yang dihimpun Walhi. Juni 2006 misalnya, terjadi banjir besar di empat kabupaten, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru di kawasan hutan di Kalsel. Kondisi itu diperparah kebakaran hutan dan lahan pada Oktober 2006 yang menimbulkan kabut asap dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) memperlihatkan kandungan partikulat (PM 10) mencapai 640 u/m3. Padahal batas standar sehat hanya 150 u/m3. Bencana tersebut terjadi bukan karena faktor alam, melainkan lebih disebabkan oleh salah urus sumber daya alam dan lingkungan.

Bappedalda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan, kerusakan hutan akibat kegiatan penambangan timah di seluruh wilayah Babel mencapai 400.000 ha atau 60% dari total luas hutan. Belum lagi terdapat 887 kolong atau lubang bekas tambang timah di Bangka Belitung, yang dibiarkan begitu saja. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah. Pengerukan pasir, batu, dan kerikil secara besar-besaran oleh sejumlah perusahaan tambang merusak sumber-sumber mata air di daerah itu dan masyarakat sekitar mengalami kekurangan air.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menuturkan, PP No. 2/2008 adalah cara pemerintah untuk mendapatkan kompensasi rehabilitasi kawasan hutan lindung yang digunakan perusahaan tambang. Bila terjadi kerusakan lingkungan, dana tersebut dapat digunakan untuk memulihkannya.

Konferensi PBB mengenai perubahan iklim di Bali pada Desember 2007 menekankan kepedulian segenap pemangku kepentingan pertambangan untuk menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ikut serta berpartisipasi dalam upaya menekan dampak negatif perubahan iklim. Upaya tersebut tentunya tidak serta-merta membuat negara harus tidak menyentuh sama sekali kawasan hutan lindung yang punya potensi SDA yang besar karena pembangunan Indonesia dalam 30 tahun terakhir sangat tergantung pada ekstraksi sumber daya alam (Emil Salim, 2005).

Solusi pemanfaatan SDA harusnya mengacu pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Bukan untuk kepentingan sesaat melainkan dengan tidak mengabaikan kepentingan lingkungan sebagai proses jangka panjang (berkelanjutan) dalam pencapaian pembangunan ekonomi tersebut. Artinya ada keseimbangan lingkungan yang tetap terjaga dengan tidak mengabaikan pemanfaatan sumber daya alamnya.

PP No. 2/2008 akan berjalan efektif jika, pertama, pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung tetap dilakukan. Kedua, dana kompensasi/konservasi yang dipergunakan untuk rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terganggu akibat kegiatan penambangan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Terakhir, dilakukan upaya penegakan hukum tegas kepada perusahaan tambang yang melanggar ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.***

Penulis, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Sumber_ http://beta.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=beritadetail&id=15144  

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s