DPRD Lebong Sahkan Kecamatan di Perbatasan

RB/Rabu, 31-Oktober-2007

LEBONG – Seolah tak mau kalah dengan tindakan Pemkab BU yang mendefinitifkan Desa Renah Jaya di daerah perbatasan, kini giliran DPRD Lebong yang mengesahkan Perda pembentukan Kecamatan Padang Bano juga di daerah perbatasan. DPRD juga menyetujui pembentukan 5 desa di kecamatan tersebut. Pengesahan kecamatan baru ini dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD Lebong kemarin siang.      

Dari 42 Raperda yang diajukan, setelah dibahas dinyatakan sebanyak 21 Raperda disetujui untuk disahkan menjadi perda. Sementara sisanya akan dibahas lebih mendalam. Dan dari 20 perda tersebut, dua diantaranya adalah Perda pembentukan Kecamatan Padang Bano dan Perda tentang pembentukan Desa Padang Bano, Sebayur, Limes, Kembung dan Uei di Kecamatan Padang Bano, kata Ketua DPRD Lebong Armansyah M, SE.

Sebelumnya, Armansyah mengakui adanya larangan Pemprov Bengkulu untuk melakukan pembangunan di daerah konflik. Namun menurutnya, larangan itu tidak pantas untuk dihormati. Sebab Pemprov tidak bersikap tegas terhadap tindakan Pemkab dan DPRD Bengkulu Utara yang secara terang-terangan lebih dahulu tidak menghormati larangan tersebut. Jadi buat apa pula kita menghormati larangan tersebut, kata Armansyah.

Menurut Armansyah, sangat tidak pantas bila Pemprov melarang insiatif Pemkab dan DPRD untuk memperhatikan masyarakat Lebong yang tinggal dan hidup di daerah perbatasan. Kalau Pemprov memprotes atau melarang itu berarti Pemprov tidak ingin Pemkab dan DPRD memperhatikan masyarakat Lebong di daerah tersebut.

Selanjutnya, kami akan menganggarkan berbagai kegiatan pembangunan. Mulai dari terminal, sekolah, pasar, puskesmas dan fasilitas lainnya. Bahkan, dalam waktu dekat ini baik Bupati maupun DPRD akan berkantor di sana, kata Armansyah.

Untuk diketahui, 18 Perda lainnya yang disahkan meliputi adalah perda tentang Badan Zakat Daerah, Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Alokasi Dana Desa, Perubahan pertama atas Perda Nomor 7 tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, Pajak Hotel, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Puskemas Pembantu, Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.

Kemudian, perda tentang Penetapan Pembayaran Biaya Pemungutan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat, Larangan Pengadaan dan Peredaran Garam Tidak Beryodium, Penetapan Hari Jadi Kabupaten Lebong, Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, Perizinan Tentang Kesehatan Swasta, Larangan Membuang Sampah Pada Sembarang Tempat, Bantuan Keuangan Pada Partai Politik. (dmi)

By Akar Foundation Posted in Lebong

One comment on “DPRD Lebong Sahkan Kecamatan di Perbatasan

  1. Organisasi Amerta ini InsyaAllah tujuan dan niatnya baik. Namun jika dalam perjalanannya nanti bermain dan terpengaruh dalam dunia politik praktis, maka akan menyesatkan bagi kaum muda dan generasi penerus khususnya terkait dengan pemahaman tentang adat dan budaya rejang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s