Izin Prinsip PT NPM Tak Diteken Gubernur

BE/Jumat, 15-Februari-2008


LEBONG UTARA, BE-Persoalan tumpang tindih wilayah operasional antara dua investor pertambangan, PT NPM (Nusa Palapa Mineral) dan PT TME (Tansri Madjid Energy) tampaknya masih berlarut-larut. Hingga saat ini pihak Pemprov dan Pemkab Lebong belum menemukan kata sepakat.

Di sisi lain, berdasarlam informasi yang berhasil dihimpun BE menyebutkan izin prinsip yang dipegang PT NPM–groups PT Sumatera Gold Cooper–, ternyata tak diteken oleh Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin ST selaku kepala daerah. Izin tersebut hanya diteken Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Bengkulu.

Benarkah?
Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Lebong Darsono didampingi staf teknis Distamben Rizal ketika dikonfirmasi BE tak menampik hal itu. “Anda tahu dari mana? Kalau anda sudah tahu, kami tak bisa berkilah. Faktanya memang begitu. Surat tembusan izin prinsip PT NPM yang disampaikan Dinas Pertambangan Provinsi ke kami memang hanya diteken kepala dinas, bukan oleh Gubernur Bengkulu,” kata Darsono.

Sementara itu, menurut Rizal, jika mengacu pada Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 1614 tahun 2004 yang mengatur kewenangan mengeluarkan izin prinsip, seharusnya izin diteken langsung kepala daerah setempat. Dalam hal ini Gubernur Bengkulu.

“Jadi izin prinsip yang dikantongi PT NPM tak mengacu pada Kepmen itu. Padahal izin galian golongan C saja izinnya diteken Bupati bukan kepala dinas,” kata Rizal.
Bahkan hal mendasar yang diabaikan pihak Pemprov itu, ungkap Darsono, terpaksa dibeberkan dalam pertemuan bersama jajaran Pemprov yang dihadiri DPRD Lebong beberapa waktu lalu di Bengkulu. Pertemuan yang tak dihadiri Gubernur Bengkulu Agusrin dan Bupati Lebong Dalhadi Umar itu dipimpin Asisten II Ir Fauzan Rahim.

“Pemkab Lebong sudah dalam posisi disudutkan. Dalam posisi demikian kami lalu angkat ada pokok persoalan yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih itu,” kata Darsono.

Karena sebenarnya, lanjut Darsono, jika saja Pemprov mengikuti prosedur maka persoalan tumpang tindih tidak mungkin bakal terjadi. Sebab, sebelum mengeluarkan izin prinsip, Gubernur perlu mendapatkan rekomendasi dari Bupati. Tahapan ini disebut dengan tata cara pencanangan wilayah.

“Jadi mestinya ada koordiansi lebih dulu. Dinas itu hanya menelaah, lalu memberi pertimbangan ke kepala daerah. Bukan pihak yang meneken langsung izinnya,” timpal Darsono seraya menambahkan bahwa koordinasi pihak Pemprov itu baru dilakukan setelah izin prinsip dikeluarkan.

Lebih lanjut Darsono menjelaskan, izin yang dipegang PT NPM–sudah habis masa berlakunya sejak 26 September 2007 lalu–, bukan kontrak karya melainkan SIPP atau surat izin penyelidikan pendahuluan yang diberikan selama satu tahun. Sementara izin yang dikantongi PT TME—grup PT Sugico adalah KP (Kuasa Penambangan) untuk masa tiga tahun.

“Jadi, langkah membandingkan antara keduanya tidak tepat. Sebab, NPM memang sudah selesai, sementara PT TME belum. Dan selama izinnya belum habis, PT TME masih berhak melakukan aktivitasnya,” kata Darsono.

Di sisi lain, Darsono mengatakan sikap Pemkab Lebong tetap tidak akan membatasi minat PT NPM untuk meneruskan kegiatannya di Kabupaten Lebong. “Kalau SIPP-nya mau dilanjutkan ke KP, maka wilayahnya harus di luar areal yang sudah dikuasai PT TME. Ini rekomendasi resmi Pemkab Lebong. Kalau tidak maka akan kembali tumpang-tindih,” katanya. (467)

By Akar Foundation Posted in Lebong

3 comments on “Izin Prinsip PT NPM Tak Diteken Gubernur

  1. jangan sapai kayak famili raya yang suka menelantar kan penupang.aku suka purusaan minang karna itulah kp halamanku aku puas dengan pelayan npm maju terus moga sukses tikat kan terus kenyamanan

  2. Merupakan kebodohan jika negara tidak menambang sendiri emas yg ada di Bengkulu untuk kemakmuran orang banyak. Saya berharap masyarakat dan pemerintah lokal Bengkulu selalu cerdas dalam menyikapi potensi tambang yang ada. POTENSI suap dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/kelompok dipastikan akan kental dalam urusan ini, bahkan MUNGKIN sedang berjalan. Lebih jauh lagi, tidak tertutup kemungkinan orang lokal/lembaga lokal akan meminta jatah serta mengambil keuntungan dalam urusan tambang ini secara ilegal. Terkadang ada saja cerita orang/lembaga yg bicara banyak, tetapi setelah direkrut perusahaan menjadi sekutunya akan diam seribu basa bahkan memperlancar semua perilaku ilegal yang ada. Pengawasan berbagai pihak secara transparan diperlukan dalam pengelolaan potensi tambang yg ada, awasi hindari media bodrex.

    Perusahaan yg menambang kemungkinan besar dan pasti hanya akan memikirkan keuntungannya sendiri. Ini prisip dasar perusahaan, bahkan kalau bisa tidak perlu ada CSR dan sharing pendapatan dengan pihak manapun. Perusahaan biarpun ada duit tidak akan mengeluarkan uang sama sekali kecuali untuk sesuatu yg sangat terpaksa dan diperlukan. Perusahaan berpikir mencari profit sebesar-besarnya dan berpikir dirinya bukanlah departemen sosial.

    Ingat, perusahaan asing/orang asing tidak akan jauh-jauh datang ke Bengkulu kalau tidak ada potensi bahwa mereka akan pulang dengan berlipat keuntungan. Pasti anda tahu bahwa mereka adalah orang-orang bule yg negaranya sudah lebih jauh makmur dibanding Indonesia. Bangun…bangun…dan sadarlah sobat…!!! Indonesia sudah banyak memiliki ahli geologi kok.., tinggal kebijakan politik aja yg bicara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s