Daerah tidak Membelanjakan Dananya

By_Umar Juoro

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta daerah untuk tidak menyimpan dananya di bank yang kemudian disimpan di SBI. Mereka diminta untuk membelanjakannya bagi pembangunan daerah. Sekarang ini sekitar Rp 96 triliun dana pemerintah daerah disimpan di SBI yang berarti dana tersebut tidak produktif dan BI harus membayar bunganya.

Menko Ekuin mengancam akan memberikan sanksi kepada daerah yang menempatkan dananya di SBI. Keadaan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dari pembangunan daerah bukanlah kekurangan dana, tetapi bagaimana memanfaatkan dana dengan lebih efektif dan efisien, baik yang ada di pemerintah daerah melalui APBD maupun di perbankan.

Kurang optimalnya penggunaan dana di daerah tidak hanya terjadi pada keuangan pemerintah daerah, tetapi juga di perbankan. Pada umumnya kredit yang dialokasikan perbankan di hampir semua daerah jauh lebih kecil dari dana pihak ketiga yang dihimpunnya. Rata-rata LDR (rasio kredit terhadap dana pihak ketiga) adalah sekitar 60 persen yang sebenarnya setaraf dengan di tingkat nasional. Kurang optimalnya belanja pemerintah daerah juga ada hubungannya dengan kurang optimalnya penyaluran kredit perbankan di daerah.

Alasan pemerintah daerah tidak mempergunakan dananya secara optimal, karena untuk daerah-daerah dengan penerimaan tinggi, terutama dari dana perimbangan, seperti Kalimantan Timur dan Riau, adalah karena dana yang diterima jauh lebih besar daripada kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Selain itu, sebagaiman juga di daerah lainnya, ketatnya aturan dalam penggunaan dana, melalui proses tender yang tidak mudah dilaksanakan, dan juga pengawasan yang ketat, menyebabkan daerah enggan untuk mempergunakan dana mereka secara optimal. Apalagi banyak kasus melibatkan pimpinan daerah karena kesalahan dari penggunaan dana menyebabkan pimpinan daerah tersebut dipenjara. Keadaan ini membuat pimpinan daerah dan aparat pemerintahan daerah menjadi khawatir dalam mempergunakan dana mereka.

Tidak optimalnya pemanfatan dana di daerah berimplikasi lebih jauh terhadap perekonomian daerah. Karena, dana yang tidak dipergunakan pada umumnya untuk belanja modal yang berarti untuk pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, akibatnya pembanguunan daerah menjadi terhambat.

Menyedihkan, pada era desentralisasi dan demokrasi ini justru pelayanan publik menjadi lebih buruk di banyak daerah. Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah tidak berjalan baik, pelayanan air minum memburuk, dan begitu pula pelayanan kesehatan di banyak daerah. Pengeluaran swasta terutama dari perbankan juga terhambat.

Jika keadaannya demikian terus, maka perbankan pun hanya akan terus berkonsentrasi pada kredit konsumsi dan terbatas pada mengalirkan kredit yang lebih produktif. Jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja modalnya, maka perbankan juga akan lebih banyak menyalurkan kreditnya untuk kegiatan produktif terutama untuk UKM. Misalnya saja pengeluaran untuk pemeliharaan jalan atau pembangunan sekolah akan membuat kontraktor di daerah menjadi mempunyai akses lebih besar untuk memanfaatkan kredit perbankan karena mereka mempunyai kegiatan dan aliran dana yang memadai, dan selanjutnya akan menciptakan efek berantai bagi perkembangan perekonomian daerah.

Patut disayangkan bahwa hampir semua daerah belum memberikan prioritas pada belanja modal, padahal pengeluaran ini yang mendorong kegiatan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah pada umumnya lebih terfokus pada mendapatkan bagian yang lebih besar DAU (Dana Alokasi Umum) dan kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Padahal korelasi antara DAU dan perkembangan ekonomi daerah tidaklah kuat, karena DAU ditentukan lebih banyak oleh pertimbangan politis yang pada umumnya tidak berkaitan dengan perkembangan ekonomi daerah.

Untuk mengefektifkan penggunaan dana daerah, prosesnya harus disederhanakan tanpa harus mengurbankan aspek akuntabilitas. Semestinya penunjukan langsung untuk proyek-proyek skala kecil dan menengah di daerah dimungkinkan selama aspek akuntabilitas tetap ditekankan. Untuk membuat pemerintah daerah tidak selalu khawatir dalam membelanjakan anggarannya, maka pengertian yang sama terhadap aspek akuntabilitas antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemeriksa dan pengawas harus dikembangkan.

Akuntabilitas tidak akan dapat dicapai secara sempurna dalam waktu dekat, tetapi membutuhkan waktu. Karena itu perlu dibuat penahapan pengembangan kemampuan daerah dalam akuntabilitas penggunaan anggaran yang sejalan dengan proses pengawasannya. Sejauh ini interaksi antara pemerintah daerah dan lembaga yang melakukan pemeriksanaan cenderung kontraproduktif terhadap kerja pemerintah daerah.

Hal serupa juga terjadi di pemerintah pusat. Jika permasalahan ini tidak diselesaikan, maka selama itu pula penggunaan dana daerah tidak akan efektif. Namun ini tidak berarti membiarkan penyalahgunaan anggaran terjadi atas nama pembangunan.

Dengan daerah tidak melakukan belanja modal secara optimal dan ditambah dengan berbagai pungutan daerah maka perekonomian daerah semakin terhambat perkembangannya. Jika saja belanja modal ini dapat ditingkatkan dengan akuntabilitas yang memadai dan perbaikan yang berarti dalam birokrasi daerah terutama dalam memfasilitasi investasi swasta, maka perekonomian daerah akan berkembang dengan pesat.

Pelayanan satu atap (one stop services), misalnya, sangat diharapkan oleh investor untuk mengembangkan kegiatannya di berbagai daerah. Namun pengembangannya tidaklah mudah karena para kepala dinas di pemerintah daerah yang bersangkutan harus bersedia melepaskan kekuasaannya dan mengiintegrasikan dalam pelayanan yang efektif dan efisien demi untuk perkembangan daerahnya sendiri. Beberapa daerah berupaya untuk mengembangkan pelayanan satu atap ini seperti Jawa Timur, Bali, Batam, dan Gubernur Jakarta terpilih juga berjanji akan menerapkannya.

Sumber_http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=304598&kat_id=15&kat_id1=&kat_id2=

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s