Rakyat dan Negara Korban Kebijakan

Republika/Jumat, 08 Februari 2008

Musni Umar PhD
Sosiolog

Rakyat kita sungguh amat menderita sekarang ini. Penderitaan mereka sudah di ambang batas kemampuan untuk menanggungnya karena harga-harga kebutuhan pokok (sembako) terus-menerus mengalami kenaikan harga.

Tidak sedikit yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Mereka tidak sanggup menanggung beban hidup yang berat. Banyak pengusaha kecil dan menengah (UKM) yang bangkrut dan terpaksa menutup usahanya. Banyak pula pengusaha besar yang merelokasi usahanya ke negara lain yang lebih menjanjikan.

Penyebabnya antara lain dagangan tidak laku karena daya beli masyarakat merosot tajam, tidak sanggup membeli bahan baku yang melonjak harganya, perusahaan terus merugi lantaran tidak mampu bersaing, dan banyak pungutan liar maupun resmi. Akibatnya, pekerja kantor dan pabrik (industri) banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pekerja yang tidak terkena PHK, perusahaan tidak mampu menaikkan gaji untuk menyesuaikan kenaikan harga-harga sembako. Dampak itu semua, penganggur meningkat jumlahnya, tingkat kesejahteraan masyarakat merosot, kemiskinan semakin merajalela, dan bertambah ramai anak-anak yang tidak dapat bersekolah.

Mayoritas masyarakat tidak paham mengapa harga-harga sembako di Orde Reformasi terus meroket harganya, dan pemerintah tidak berdaya dan tak sanggup menstabilkan apalagi menurunkan harga. Masyarakat bawah (grass root) dari semua kalangan yang ditemui dan ditanyai di Solo dan Jakarta menyatakan rasa putus asa dan pesimistis karena tidak melihat partai politik dan pemimpin bangsa sekarang ini yang sanggup mengatasi persoalan yang menimpa masyarakat dan mampu memperbaiki keadaan bangsa.

Salah kebijakan
Kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok di Indonesia yang tidak ada henti-hentinya dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah merupakan konsekuensi dari kebijakan ekonomi yang sangat liberal dan pengamalan ‘Washington Consensus’, yang dicetuskan tahun 1989 oleh John Williamson. Kemudian, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengamalkannya.

Konsensus Washington itu ada beberapa. Pertama, liberalisasi perdagangan (trade liberalization), yaitu liberalisasi impor dengan menghilangkan berbagai pembatasan dan proteksi perdagangan (liberalization of import, with particular emphasis on elimination of quantitative restriction (licensing, dan sebagainya), any trade protection to be provided by low and relatively uniform tariffs).

Kedua, liberalisasi investasi langsung (liberalization of inward foreign direct investment). Ketiga, swastanisasi berbagai perusahaan negara (privatization of state enterprises), dan keempat deregulasi, yaitu penghapusan berbagai peraturan yang menghalangi market entry atau yang membatasi persaingan bebas (abolisation of regulations that impede market entry or restriction competition).

Konsensus Washington itu kita amalkan tanpa persiapan dan kesiapan. Dampaknya kita rasakan sekarang seperti melonjaknya harga kedelai, terigu, minyak goreng, dan beras karena komoditas impor dan ekspor itu sedang naik harganya di pasar internasional. Kita tidak memiliki ketahanan pangan sehingga bangsa ini mengalami gonjang-ganjing akibat masalah sembako.

Padahal, negara yang memprakarsai dan menjadi sponsor utama perdagangan bebas, seperti Amerika Serikat, tidak sepenuhnya mengamalkan kebijakan itu. Pemerintahnya tetap melindungi industri dalam negerinya dan berbagai produk pertaniannya dengan memberikan insentif dan mengenakan tarif (bea masuk) yang tinggi. Mereka mencetuskan perdagangan bebas untuk memperluas pangsa pasar mereka di seluruh dunia, tetapi dengan kebijakan itu mereka tidak mengamalkan sepenuhnya di negara sendiri dengan alasan ditolak dan diprotes oleh warganya.

Sektor pertanian
Indonesia sebagai negara agraris yang subur seharusnya mengembangkan sektor pertanian dengan partisipasi para petani. Untuk meraih partisipasi para petani, mereka harus diberi insentif berupa subsidi pupuk, modal kerja, dan pemerintah membeli hasil pertanian mereka dengan harga yang baik.

Sektor pertanian sudah diketahui banyak membuka lapangan kerja, dan dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa Indonesia. Akan tetapi, kebijakan ekonomi yang mengikut pada ‘Washington Consensus’ telah menjadikan bangsa ini dikendalikan oleh kekuatan global dan para kapitalis.

Kita sekarang ini tidak lebih sebagai bangsa konsumen dan pengimpor. Seharusnya menurut Dr Mohamad Hatta menjadi bangsa produsen untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan menjual kepada bangsa lain. Kebijakan ekonomi yang ditempuh bangsa Indonesia terutama di Orde Reformasi secara sadar dan tidak sadar telah semakin memiskinkan rakyat, menghancurkan industri pertanian dalam negeri dan ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, liberalisasi investasi langsung di atas kertas menguntungkan karena arus modal masuk ke Indonesia sehingga menyemarakkan perkembangan bisnis, dan memberi dampak positif pada pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi, terbuka lapangan kerja baru, alih teknologi, dan sebagainya.

Akan tetapi, dalam kenyataan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya karena mereka dapat membeli pejabat dan hukum. Banyak perusahaan dalam negeri yang bubar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing. Mereka leluasa mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam kita dan membawa keluar keuntungan yang amat besar dengan meninggalkan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan generasi kita.

Memiskinkan negara
Kemudian, swastanisasi berbagai perusahaan negara. Kebijakan ini telah memiskinkan negara karena swastanisasi yang populer dengan istilah privatisasi tidak lain ialah menjual kepemilikan negara di perusahaan-perusahaan BUMN kepada pihak asing, seperti penjualan PT Indosat (Persero) kepada perusahaan BUMN Singapura.

Terakhir adalah kebijakan deregulasi, yaitu penghapusan berbagai peraturan yang membatasi persaingan bebas. Tidak habis pikir, masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih miskin dan kurang berpendidikan tidak dilindungi oleh negara. Mereka dilepas untuk bersaing bebas dengan pihak asing yang unggul dalam segala bidang, seperti sumber daya manusia, modal, jaringan, dan teknologi. Kebijakan di bidang ekonomi telah membuat negara kita semakin hancur dan rakyat bertambah miskin.

Malaysia dan Singapura tidak pernah mengalami gejolak kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok (sembako/sembilan bahan pokok) seperti di Indonesia. Ini terjadi karena pemerintahnya memproteksi rakyatnya dengan memberi subsidi kebutuhan pokok.

Berdasarkan undang-undang, pemerintah mengawal atau mengontrol suplai, demand, dan harga-harga sembako. Tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas seperti di Indonesia.

Sebagai contoh, pada bulan April 2007 Pemerintah Malaysia menaikkan gaji pegawai negeri sebesar 45 persen dengan rata-rata kenaikan gaji semua golongan dari pegawai rendah sampai pegawai tinggi sebesar 500 ringgit atau sekitar Rp 1,5 juta/bulan. Kebijakan itu sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga sembako di pasar.

Ada pedagang yang coba menaikkan harga, tetapi ketika aparat menerima laporan dengan sikap langsung menangkap pedagang itu. Demikian juga di Singapura pada akhir 2002 saya masuk ke negeri itu dan makan siang di suatu tempat. Pada akhir 2007 saya kembali makan siang di tempat itu dengan harga yang sama, hanya 3,5 dolar Singapura.

Artinya, dalam rentang waktu lima tahun tidak ada kenaikan harga. Ketika ditanya, pemilik restoran menjelaskan bahwa kebutuhan pokok di Singapura dikontrol harganya oleh pemerintah. Tidak ada yang berani menaikkan harga karena dapat ditangkap dan dimasukkan ke penjara.

BUMN pilar
Dalam bidang pengembangan perekonomian nasional, Malaysia dan Singapura menjadikan BUMN sebagai pilar untuk mengukuhkan dan memajukan negara mereka. Kedua negara jiran itu justru mengembangkan dan memajukan perusahaan negara (BUMN) sebagai pilar perekonomian nasional mereka.

Kalau perdana menteri kedua negara itu keluar negeri yang dibawa adalah para direksi BUMN. Kalau ada transaksi bisnis, maka yang mendapatkannya adalah perusahaan BUMN.

Kedua negara itu tidak termasuk daftar dari 14 negara yang anti terhadap ‘Washington Consensus;. Walaupun begitu, mereka tidak mau terperangkap oleh kebijakan global yang bersifat neoimperialisme dan neoliberalisme. Pemerintah Singapura dan Malaysia mempunyai kebijakan tersendiri terhadap BUMN.

Mereka tidak mau menjual kepemilikan negara di BUMN kepada swasta dengan alasan apa pun. Kalau ada BUMN yang tidak sehat diganti direksinya dengan mengambil dari kalangan profesional yang pakar dan hebat dengan gaji yang tinggi.

Menurut mereka kalau terjadi krisis ekonomi, yang dapat menyelamatkan negara dari kehancuran ekonomi hanya BUMN yang dimiliki negara. Tidak mungkin swasta yang dimiliki pribadi, apalagi asing. Ketika terjadi krisis 1997, Malaysia berhasil menahan kehancuran ekonominya dan sanggup menolak kehadiran IMF karena Petronas memiliki dana yang cukup besar sehingga dapat membantu pemerintah menahan kejatuhan ringgit terhadap dolar Amerika Serikat dan menstabilkan ekonomi.

Sudah saatnya kita belajar dari kegagalan dan belajar dari kesuksesan negara lain untuk membangun ekonomi yang melindungi, mengayomi, dan menyejahterakan masyarakat. Saatnya kita mengubah kebijakan ekonomi dengan mengambil ‘jalan baru’, seperti dipopulerkan oleh Dr Rizal Ramli dan Dr Fuad Bawazier. Kita tidak harus anti ‘Washington Consensus’, tetapi yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, kita ambil dan amalkan. Yang merugikan apalagi yang mencelakakan harus ditolak, seperti privatisasi BUMN.

Nasib rakyat, bangsa, dan negara tidak seharusnya diserahkan kepada mekanisme pasar yang dikendalikan para kapitalis. Pasar harus dikendalikan oleh pemerintah dengan membuat instrumen undang-undang untuk melindungi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pemerintah terasa adanya tidak seperti sekarang.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s