Memugar Kembali Citra Desentralisasi

Penulis: Sukardi Hasan, Peneliti PSIK Universitas Paramadina, Jakarta

Sumber_Media Indonesia http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=148084

Terungkapnya korupsi di daerah serta marak dan meningkatnya penggundulan hutan pascaotonomi daerah membuat publik mengerutkan dahi. Inikah kebijakan desentralisasi?

Pada mulanya, kebijakan desentralisasi melahirkan sikap optimisme dan harapan besar terciptanya jawaban atas kerumitan persoalan yang mendesak dan mendera pascaruntuhnya rezim ‘devolepmentalisme’ Orde Baru. Kebijakan ini dijanjikan sebagai kutub berlawanan terhadap sistem politik dan struktur keuangan terpusat yang digunakan mantan Presiden Suharto sebagai cara mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di Indonesia.

Sistem itu juga menyingkirkan masyarakat dari mata pencarian mereka. Tetapi kebijakan ini juga ditolak sebagai upaya sinis pemerintah pusat membohongi penduduk untuk percaya bahwa pemerintah pusat bersedia berbagi kekuasaan, sedangkan dalam kenyataannya mereka enggan melakukannya. Otonomi daerah juga menjadi mantra adiguna di tengah krisis multidimensi. Pada 2001 pemerintah memberlakukan otonomi daerah. Ide besar itu bertujuan menciptakan daya kreasi daerah dalam menangani sumber daya alam.

Kegamangan otonomi

Namun, selama tujuh tahun terakhir, otonomi daerah ternyata melahirkan oligarki lokal dan elitisme. Otonomi daerah gagal membangun akuntabilitas keterwakilan dan mandatnya, baik dalam hubungan pusat daerah maupun pengelolaan daerah.

Memang terjadi perubahan konteks, tetapi ada kesinambungan perilaku.

Ada perubahan prosedural, tetapi terjadi kesinambungan substansi. Ada perubahan rezim, tapi terjadi kesinambungan elite. Kebijakan desentralisasi yang diikuti lahir dan munculnya pemekaran wilayah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Tidak ada bedanya kondisi rakyat sebelum dan sesudah otonomi daerah. Gagasan otonomi daerah dan desentralisasi memang bukanlah hal baru karena pernah muncul di era kolonialisme hingga awal kemerdekaan. Namun sekarang semua kalangan mengatakan desentralisasi dan otonomi daerah baru muncul 2001. Akibatnya, pemerintah pusat maupun daerah sama-sama belum siap untuk mendesentralisasi dan berotonomi daerah. Akhirnya hanya melahirkan kegamangan otonomi.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah semula diharapkan mampu mewujudkan tatanan sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis, mempercepat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta meningkatkan kapasitas publik. Kenyataannya sungguh jauh berbeda. Jika

kita dapat simpulkan, penyebab tidak berdayanya ide besar itu karena; Pertama, perilaku para elite penyelenggara pemerintahan daerah tetap memakai paradigma lama, paradigma orde baru. Maka yang muncul bukanlah sikap melayani pemenuhan distribusi keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Tapi, memperdaya rakyat sebagai pemenuhan kepentingan raja-raja kecil dalam bingkai otonomi daerah. Kedua, adanya kesenjangan besar antara perubahan pada tataran konseptual dengan perubahan pada tingkat pemahaman dan perilaku penyelenggara pemerintahan daerah.

Ketiga, terjadinya perselingkuhan antara elite penguasa dan elite masyarakat. Yang pada akhirnya, tak berjalannya partisipasi masyarakat disebabkan terjegal pada dominasi elite penguasa dan masyarakat.

Jika otonomi daerah hanya memperkaya dan mempersubur penguasa lama dan baru. Maka selayaknyalah ditinjau kembali dan menggugat mimpi otonomi daerah dan desentralisasi. Pertama, keharusan merekonstruksi pemahaman desentralisasi dan otonomi daerah, yang selama ini munculnya pemekaran wilayah hanya didasarkan pada muatan politik bukan pada pemenuhan akan hak-hak kesejahteraan rakyat. Kedua, merehabilitasi mental penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pelayan publik dan bukan penguasa serta raja-raja kecil.

Republik dibangun di atas prinsip pemenuhan kebaikan bersama dalam kebinekaan, di mana dalam ikatan politik nation-state tiap-tiap warga negara bertanggung jawab dan berusaha keras untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sudah selayaknyalah kita menggugat gagasan otonomi daerah yang kian linglung. Dengan merevitalisasi kesucian dan kejernihan gagasan pemuliaan terhadap hak-hak rakyat melalui otonomi daerah sebagai wahana distribusi keadilan bersama. Negara besar bukan karena kekayaan elite penguasa dan kroni-kroninya. Tapi, karena ketulusan dan kebesaran jiwa para abdi negara dan abdi pemerintah untuk mendistribusikan kesentosaan bersama.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s