Membangun Peradaban Baru yang Ramah Lingkungan

Penulis: Herman Hidayat, Koordinator peneliti tim riset hutan dan taman nasional LIPI, PhD-Alumnus Dept of Forest Science The University of Tokyo

 

Sumber_Media Indonesia http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=151185

Minggu lalu, kita saksikan topan Sidr dengan kecepatan 250 km/per jam menghantam wilayah Bangladesh. Dalam peristiwa itu, jutaan warga kehilangan tempat tinggal dan 3.000 orang tewas. Badai Katrina pernah menghantam New Orleans dan kebakaran terjadi di California, AS. Gelombang panas terjadi di Eropa Selatan menghantam Yunani, Rumania, dan Bulgaria. Banjir juga terjadinya di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Gorontalo, Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Kejadian angin puyuh, topan, dan gelombang laut turut melanda pantai utara Jawa dan selatan. Permasalahan topan, kebakaran hutan, gelombang panas, angin puyuh, dan tingginya gelombang laut merupakan indikasi adanya perubahan lingkungan yang serius.

Tanggung jawab bersama

Siapa yang bertanggung jawab atas pemanasan bumi ini? Menurut Konvensi PBB, common differentiated responsibility for us, yakni terletak pada ‘kebersamaan’ baik negara maju maupun berkembang. Isu pemanasan bumi akibat efek rumah kaca dan dampaknya masuk domain ‘politik’. Yakni, termasuk para pelaku usaha baik kecil, menengah, dan skala besar serta pemerintah setiap negara. Organisasi Negara-Negara Penghasil Minyak (OPEC) pada pertemuan di Riyadh, Minggu, 18 November 2007, menyuarakan, “Negara industri maju (G-8) dan negara industri baru seharusnya mengurangi konsumsi minyak mereka yang mencapai 85 juta barel per hari.” Sementara itu, negara industri maju dan industri baru (China, India, Brasil) tetap boros mengonsumsi minyak. Jadi untuk mengatasi dampak negatif atas perubahan iklim, PBB, melalui Komisi Lingkungan telah mengadakan Konferensi Internasional pada 1992 di Rio de Jenairo, Brasil, pada 1997 di Kyoto, dan rencana pertemuan ‘perubahan Iklim’ di Bali, 3-14 Desember, 2007.

Pertemuan di Bali sebenarnya diadakan disebabkan deadlock(jalan buntu) dari hasil Konferensi Kyoto, proyek reforestasi dan aforestasi untuk melaksanakan konsep clean development mechanism (CDM) di negara berkembang, tidak berhasil. Hal itu juga disebabkan minimnya partisipasi negara berkembang yang mempunyai hutan tropis untuk menjaga hutan dan melaksanakan program reforestasi yang berfungsi menyerap gas emisi di atmosfer.

Langkah solusi

Pertemuan di Bali tergolong konferensi besar yang akan dihadiri 10.000 peserta yang terdiri dari 189 negara, 20 kepala negara, 2.000 utusan delegasi PBB, 2.000 wartawan media massa, dan 6.000 peserta aktif. Ada empat agenda utama yang akan dibicarakan para delegasi, yakni masalah mitigasi, adaptasi, transfer of technology, dan finance investment.

Bagi delegasi Indonesia, isu mitigasi, adaptasi dan transfer of technology harus disikapi dengan cermat dan arif dan dapat ditindaklanjuti dengan program aksi yang nyata. Sebenarnya momentum konferensi perubahan iklim di Bali harus menjadi momentum dan bargaining power (kekuatan tawar) besar bagi Indonesia untuk membangun ‘peradaban baru’.

Momentum pertama pernah kita raih pada 1955 ketika Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang dapat menggulirkan ide dan semangat juang untuk mencapai ‘kemerdekaan’ bagi negara-negara terjajah untuk melawan kolonial di benua Asia dan Afrika.

Momentum kedua dilaksanakan di Bali (2007) untuk membangun ‘peradaban baru’ yang ramah lingkungan. Maka itu, peradaban baru yang perlu diperjuangkan dalam konferensi itu, pertama, dalam kaitan agenda transfer of technology untuk merekayasa penggunaan tenaga surya, panas bumi, angin, air, limbah kelapa sawit, dan tanaman jarak untuk digunakan sebagai energi yang ramah lingkungan alias mengurasi produksi gas emisi (CO2). Indonesia sangat kaya dan potensial untuk melakukan rekayasa teknik dari sumber energinya yang bervariasi sebagai negara yang terletak di khatulistiwa. Sampai saat ini, terlihat pengelolaan dan penggunaan energi alternatif masih belum dilaksanakan maksimal.

Pengelolaan energi itu memerlukan penguasaan sains dan teknologi serta modal dan pemasaran. Dalam konferensi itu, negara industri maju berkomitmen membagi pengalaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka kepada negara berkembang, khususnya Indonesia yang mempunyai potensi tersebut. Hal itu akan berdampak positif supaya terhindar dari ketergantungan minyak bumi sebagai sumber fosil yang akhir-akhir ini harganya melambung menjadi US$93 per barel, dan akhir tahun ini diprediksi US$100 per barel. Bahkan bisa mencapai US$200 per barel jika AS menyerang Iran karena keterkaitan dengan isu ‘keamanan’ politik internasional, yakni pengayaan uranium nuklir Iran.

Kedua, posisi Indonesia sebagai negara yang mempunyai hutan tropis terbesar kedua setelah Brasil, yakni 120 juta hektare. Meskipun, kerusakan hutan diduga akibat deforestasi, yang menurut versi Dephut mencapai 1,5 juta-2 juta hektare pada 2000, tutupan hutan yang ada di kawasan hutan konservasi dan lindung seluas 36,5 juta hektare relatif baik jika dibandingkan dengan luas hutan produksi 69 juta hektare yang dikuasai pemilik HPH. Perjuangan mengegolkan konsep reducing emission from deforestation and degradation of forest (REDD) pada intinya berarti negara berkembang yang mempunyai hutan tropis tetap menjaga eksistensi dan mengembangkan komitmen untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management) bagi masyarakat dan dunia. Untuk pengelolaan tersebut, negara berkembang meminta ‘insentif’ sebagai opportunity cost dari negara-negara maju (G-8). Itu sangat rasional dan wajar karena hutan yang baik dan lestari harus tetap dipelihara dan diawasi.

Yang juga penting diwujudkan ialah program pemberdayaan sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar batas dan dalam hutan.

Menurut survei Biro Statistik Pusat 2006, lebih dari 70% tergolong miskin karena pendapatan mereka rendah. Karena itu, masyarakat lokal tidak merambah dan memotong pohon di kawasan hutan, khususnya hutan konservasi dan lindung karena fungsinya yang strategis sebagai tangkapan air dan sumber hidrologi bagi aktivitas pertanian.

Ketiga, perjuangan di Bali memerlukan kepemimpinan yang kuat dibarengi dengan nilai-nilai fairness dan justice. Emil Salim, sebagai pimpinan delegasi pemerintah Indonesia, dan anggota timnya mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk mengegolkan konsep REDD sebagai bagian integral dari konsep mitigasi, adaptasi, dan meminta transfer of technology bagi alternatif energi di negara berkembang yang mempunyai hutan tropis, khususnya Indonesia.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s