Kebangkitan Revolusi Hijau Kedua

Penulis: Razali Ritonga, Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik BPS

Kemajuan teknologi di bidang pertanian melahirkan revolusi hijau pertama pada 1968. Disebut revolusi hijau pertama karena aplikasi teknologi masih terbatas yang sesuai dengan lahan subur dan jenis tanaman tertentu, seperti padi, gandum, dan jagung. Sejumlah negara mengalami sukses setelah mengaplikasikan revolusi hijau pertama itu, khususnya China dan India.

Berkat kesuksesan revolusi hijau pertama itu, China, India, dan sejumlah negara lainnya berhasil mengurangi kemiskinan secara meyakinkan. Tidak sedikit penduduk yang terselamatkan dari serangan penyakit dan kematian yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk. Pada gilirannya, peningkatan jumlah penduduk itu menyebabkan bertambahnya angkatan kerja baru, melebihi ambang batas kemampuan dari revolusi hijau pertama. Ketersediaan lahan subur yang tersisa untuk digarap kian menipis. Pada taraf itu pengangguran dan kemiskinan kembali meningkat.

Sebenarnya masih tersisa lahan yang cukup luas untuk digarap, namun celakanya lahan itu kurang subur dan tidak cocok ditanami padi, gandum, dan jagung. Tambahan lagi, teknologi pertanian yang digunakan pada revolusi hijau pertama kurang sesuai diaplikasikan pada lahan yang kurang subur. Fenomena itu selanjutnya melahirkan revolusi hijau kedua. Jenis tanaman pada revolusi hijau kedua berbeda dengan jenis tanaman pada revolusi hijau pertama. Pada revolusi hijau kedua, jenis tanaman yang sesuai antara lain ketela dan shorgum. Tercatat, salah satu negara yang cukup berhasil menjalankan revolusi hijau kedua adalah Sri Lanka (UNDP, 1997).

Maka, di tengah maraknya persoalan kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air, perlu terobosan untuk mengatasinya. Salah satu terobosan dimaksud adalah dengan mengaplikasikan revolusi hijau kedua.

Momentum kebangkitan

Aplikasi revolusi hijau kedua itu tampaknya cukup tepat untuk dilakukan karena adanya momentum meningkatnya harga minyak bumi. Jenis tanaman pada revolusi hijau kedua itu potensial secara ekonomis untuk keperluan bioenergi dan pakan ternak. Hal itu ditunjang oleh ketersediaan lahan yang sangat luas di Tanah Air yang kini belum diusahakan karena kurang subur. Berdasarkan hasil Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan 2004, diperoleh catatan bahwa luas lahan yang sementara tidak diusahakan alias menganggur tercatat seluas 12,4 juta hektare, lebih besar jika dibandingkan dengan luas sawah yang tercatat seluas 7,7 juta hektare. Luas lahan itu belum termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Papua karena data tidak tersedia (BPS, Statistik Indonesia 2005/2006).

Meski demikian, tidak mudah untuk mengaplikasikan revolusi hijau kedua itu. Diperlukan sejumlah upaya agar hal itu bisa terwujud. Pertama, diperlukan inovasi teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi tanah yang kurang subur, terkait dengan pengolahan lahan dan sarana produksi. Terkait dengan itu, tampaknya kita perlu mengadopsi teknologi yang dilakukan Sri Lanka yang telah sukses dalam mengaplikasikan revolusi hijau kedua.

Kedua, terkait dengan ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan lahan kurang subur itu diketahui mayoritas berada di luar Jawa. Dari luas lahan sebesar 12,4 juta hektare yang berstatus menganggur, sekitar 12,3 juta hektare atau sekitar 99,7% berada di luar Jawa (BPS, 2006). Celakanya, ketersediaan tenaga kerja di luar Jawa terbilang jarang. Terkait dengan itu, tampaknya perlu mengintensifkan kembali program transmigrasi yang kondisinya kini tidak segencar seperti semasa Orde Baru. Itu dimaklumi karena pemberlakuan otonomi daerah mengakibatkan program transmigrasi dilakukan antardaerah. Selain itu, kehadiran penduduk pendatang kerap menimbulkan konflik dengan penduduk lokal terkait dengan status penguasaan tanah dan kecemburuan sosial. Maka, agar program perpindahan penduduk bisa berjalan mulus, kiranya perlu dilakukan persiapan secara matang.

Ketiga, pembangunan infrastruktur untuk menunjang kelancaran revolusi hijau kedua. Pengalaman dalam membangun infrastruktur pada revolusi hijau pertama dapat dijadikan acuan untuk membangun infrastruktur revolusi hijau kedua. Infrastruktur mendasar yang perlu dibangun antara lain jalan, jembatan, pengadaan sarana produksi, dan pemasaran.

Desentralisasi pembangunan

Aplikasi revolusi hijau kedua tampaknya sejalan dengan prinsip desentralisasi pembangunan, hal yang selama ini banyak dituntut oleh masyarakat. Meski otonomi daerah telah dilaksanakan sejak 2001, pemerataan pembangunan belum optimal. Kesenjangan pembangunan masih terjadi, terutama antara desa dan kota. Indikasinya, perpindahan penduduk untuk mencari pekerjaan ke daerah kota masih terus berlangsung.

Ditengarai, perpindahan penduduk itu disebabkan minimnya kesempatan kerja di pedesaan. Lahan yang tersisa tidak cukup subur untuk digarap. Celakanya, di daerah kota, kesempatan kerja juga terbatas. Tambahan lagi, penduduk yang pindah itu belum cukup siap bekerja pada sektor nonpertanian terkait dengan minimnya pendidikan.

Atas dasar itu, revolusi hijau kedua sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan kita yang minim pendidikan. Lebih setengah angkatan kerja kita berpendidikan sekolah dasar atau kurang dan mayoritas menetap di pedesaan. Maka, revolusi hijau kedua itu tampaknya sejalan dengan triple track strategy yang digagas oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Adapun substansi dari triple track strategy yang dimaksud adalah pro-job, pro-poor dan pro-growth.

Agar aplikasi revolusi hijau kedua itu tidak menjadi sekadar wacana, pemerintah perlu memasukkan program revolusi hijau kedua itu ke dalam kebijakan pembangunan, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, revolusi hijau kedua perlu diarahkan untuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Di sisi lain, untuk jangka panjang, perlu disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan sumber daya manusia diperlukan untuk menyongsong era industrialisasi yang maju. Itu akan tercapai manakala ditunjang sektor pertanian yang tangguh. Pada era Orde Baru, strategi seperti itu pernah dicanangkan, akan tetapi hasilnya kurang memuaskan. Kita terlalu cepat melompat ke sektor industri dan kurang memerhatikan sektor pertanian. Akibatnya, sektor industri berjalan lambat dan sektor pertanian terpuruk, disusul meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Sumber_Media Indonesia http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=156628

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s