Dilema Pengelolaan Hutan

Oleh: Hadiyanto Kamal

Kenyataan bahwa bahwa hutan merupakan sumber kehidupan bagi banyak warga negeri ini tidak dapat dipungkiri, masyarakat lokal yang sebagian besar petani menganggap hutan adalah milik mereka, setiap orang berhak memanfaatkan dan mengambil hasilnya.

Berbagai kebijakan dibidang kehutanan yang dikeluarkan pemerintah negeri ini semuanya berselogan “untuk kesejahteraan rakyat”, tapi sering kali slogan itu hanya sebuah kata-kata manis sebab yang terjadi bahwa Dalam pembangunan kehutanan, pengelolaan hutan untuk pemanfaatan ekonomi yang berlebihan, walaupun telah dibarengi berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, selama ini telah mengakibatkan laju kerusakan/degradasi hutan yang sangat luas. Akumulasi degradasi sumberdaya hutan yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama telah menimbulkan dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang secara finansial kerugian yang timbul jauh melebihi manfaat yang telah diperoleh.

Anehnya pengrusakan hutan ini adalah peran para penerbit kebijakan yang memiliki modal dan dengan mempermudah pemeberian izin untuk ekploitasi hutan secara besar-besaran, pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal tidak bisa digolongkan dalam pengrusakan hutan karena tidak mungkin hanya karena untuk pemanfaatan sebagai kayu bakar hutan menjadi hancur.

Pemerintah selalu menyudutkan posisi masyarakat lokal dengan meletakkan KEMISKINAN sebagai pemicunya, dan ini menjadi beban bagi masyarakat dalam menyambung hidupnya. Kearifan yang dimiliki masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam (SDA) selama ini sudah jelas sumbangannya dalam menjaga hutan, tapi negara ini tidak mau mengakui itu.

Masyarakat adat/masyarakat lokal adalah pihak-pihak yang paling banyak menderita akibat kebijakan-kebijakan negara sejak Indonesia merdeka. Kebijakan dan hukum yang secara sepihak menetapkan alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang sebagian besar berada di dalam wilayah-wilayah adat, di bawah kekuasaan dan kontrol pemerintah, Berbagai peraturan perundangan sektoral, telah menjadi instrumen utama untuk mengambil alih sumber-sumber ekonomi yang dikuasai masyarakat adat dan kemudian pengusahaannya diserahkan secara kolusif dan nepotistik kepada perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh segelintir elit politik dan kroni-kroninya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, telah ditetapkan berbagai kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, yang mencakup: pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan serta penguatan desentralisasi kehutanan. Kebijakan prioritas tersebut dimaksudkan untuk mengurangi laju kerusakan sumberdaya hutan, mempercepat pemulihannya, dan memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, secara obyektif, kebijakan tersebut belum mampu memulihkan kondisi sumber daya hutan yang ada.

Permasalahan yang demikian kompleks ini menunjukkan adanya ketidakpatutan dalam hubungan dan posisi antara Negara dengan Masyarakat Adat, sehingga menyebabkan terjadinya pengambil-alihan hak dan kedaulatan mengelola diri sendiri masyarakat adat yang dilakukan oleh negara tanpa melalui proses politik yang adil dan demokratis.

Masyarakat adat, yang memang secara geografis hidup di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan, telah menjadi objek politik. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat adat untuk memperbaiki posisi dan hubungannya dengan institusi-institusi negara selain mengorganisir kekuatannya sebagai bagian dari masyarakat madani yang bercita-cita menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis di Indonesia.

Rangkaian kegagalan dalam upaya (mempertahankan) menuntut pengakuan atas hak-hak masyarakat adat tersebut, terutama hak atas wilayah adat, kemudian menimbulkan pemikiran tentang bentuk perjuangan baru.

Untuk menjawab persolaan ini, maka penting dilakukan berbagai bentuk perjuangan, pada tataran politis dengan penataan sistem pemerintahan lokal (Good governance dan otonomi lokal) dan pada tataran praktis lewat kegiatan perluasan partisipasi politik rakyat. Kegiatan tersebut harus mencakup berbagai bidang seperti sejarah perkembangan komunitas sebagai suatu persekutuan sosial menyangkut sistem hukum, politik dan pemerintahan, peta perubahan penduduk.

Kegiatan ini ditempatkan sebagai strategi proses pembelajaran, penguatan posisi tawar secara politis, dan merancang skenario perubahan yang diinginkan oleh komunitas masyarakat adat. Bidang ekonomi mencakup pola produksi dan pengembangan sistem ekonomi suatu komunitas masyarakat adat termasuk pola pengelolaan sumberdaya alam.

Ada prinsip dasar yang harus dipegang dalam mengembangkan strategi pelaksanaan kegiatan seperti ini adalah pertama, harus ada kriteria yang bisa dipakai baik dari perspektif masyarakat adat maupun dari perspektif publik di luarnya. Demikian misalnya, suatu dokumen sejarah perubahan struktur pemerintahan dalam suatu komunitas harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat adat menurut perspektif mereka dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dari perspektif ilmu pengetahuan. Ia tidak boleh disajikan hanya dari satu perspektif saja, justru karena “kebenaran” dokumen tersebut tidak hanya bergantung kepada perspektif ilmiah belaka, yang seringkali oleh masyarakat adat dipandang sangat normatif. Dan juga tidak pada perspektif masyarakat adat semata.

Kedua, ada manfaat yang jelas bagi keberadaan masyarakat adat khususnya dan kehidupan publik umumnya. Prinsip ini mengandaikan bahwa manfaat yang jelas akan mendorong proses pendokumentasian yang bersifat partisipatif dan mengandung unsur pembelajaran bersama dalam proses penggalian, penelusuran, pengumpulan dan pengujian.

Dari prinsip di atas jelas bahwa salah satu sasaran dari kegiatan pendokumentasian adalah memfasilitasi komunitas masyarakat adat untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang bisa disajikan terutama dalam bentuk dokumen tertulis dan sebagai masukan bagi perencanaan skenario perubahan. Karena itu dalam kaitan dengan menjawab persoalan komunikasi dan informasi di dalam masyarakat adat, kegiatan ini perlu dan harus berjaringan dengan kegiatan lain terutama dengan kegiatan penguatan organisasi masyarakat adat, advokasi, dan pengembangan pendidikan bagi generasi muda yang mengakomodasi perspektif masyarakat adat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s