Sengketa Batas Terkait Potensi Batu Bara?

RB/Jumat, 04-Januari-2008

LEBONG – Rumitnya penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara disinyalir karena banyak kepentingan di belakangnya. Bahkan disebut-sebut salah satunya adalah terkait potensi batu bara yang terkandung di bawahnya. Hal ini diungkapkan Direktur Akar Foundation Erwin S Basrin kepada RB, siang kemarin.

“Informasi terakhir yang kami peroleh menyebutkan sudah ada perusahaan yang melakukan kegiatan untuk memanfaatkannya. Bahkan katanya, izin perusahaan itu bisa keluar karena ada kesepakatan antara Pemerintah kedua kabupaten yang bersengketa dan Provinsi Bengkulu,” kata Erwin.

Dilanjutkan mantan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat-Bengkulu ini, pihaknya pun pernah menyampaikan permasalahan tapal batas tersebut pada Mendagri pada saat pelaksanaan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Mendagri mengatakan masih menunggu hasil upaya yang dilakukan Pemprov. Jika mengalami kebuntuan, Mendagri akan turun tangan langsung.

“Kami melihat kebuntuan itu tidak lain karena pemerintah kedua kabupaten lebih melihat pada soal administrasi. Tetapi, kurang mengkaji aspek sosial historis. Padahal, kalau aspek sosial historis tersebut tidak dikaji, maka solusi yang dibuat berpotensi memutuskan ikatan sosial historis khususnya antara masyarakat Marga Selupu Lebong dan Marga Suku IX yang mendiami wilayah tersebut, kata Erwin.

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Lebong Darsono ATP membenarkan bahwa di daerah Kecamatan Padang Bano menyimpan potensi batu bara. Bahkan, Darsono menambahkan kalau di daerah tersebut juga menyimpan potensi biji besi. Hanya saja pihaknya belum tahu jumlah kandungan potensi batu bara dan biji besi tersebut.
“Direncanakan tahun 2008 ini kami baru akan mensureveinya,” kata Darsono.

BU Ingin Merebut Wilayah?

Sementara itu, Ketua DPRD Lebong H Armansyah M, SE mengatakan kendati sangat mungkin di daerah tersebut terdapat potensi batu bara dan biji besi, namun upaya yang dilakukan Lebong lebih pada upaya mempertahankan luas wilayah Lebong.

Walaupun diakuinya pula, permasalahan tapal batas juga disebabkan ulah mantan seorang kepala daerah yang pada masa jabatannya merubah-ubah batas wilayah terkait potensi sarang burung walet dan lahan perkebunan. “Bukan karena ada apa-apanya. Tetapi untuk mempertahankan hak Lebong. Jadi perlu kami jelaskan bahwa apa yang kami lakukan bukanlah merebut wilayah. Bengkulu Utara lah yang ingin merebut wilayah Lebong,” kata Armansyah.

Apabila di dasarkan pada peta, lanjut Armansyah, pembentukan Kecamatan Padang Bano itu masih terkategori menguntungkan Bengkulu Utara. Sebab tidak seluruh wilayah Lebong yang akan dipertahankan keberadaannya. Tetapi kalau didasarkan peta yang dimiliki, maka sebagian daerah Kecamatan Padang Jaya pun masuk dalam wilayah Lebong.

“Itu diakui Kapolda dan petugas BPN Arga Makmur sewaktu melihat peta. Nah, terkait pernyataan Ketua DPRD BU bahwa tidak perlu melihat sejarah, tentunya itu sangat kami sesalkan. Itu mengindikasikan kalau dia tidak menghargai suku Rejang,” kata Armansyah.

Di bagian lain, Armansyah menilai masih belum tuntasnya penyelesaian sengketa tapal batas tersebut karena ada ketidakseriusan Pemprov dalam melakukannya. Indikasinya, janji melakukan penetapan titik nol di tahun 2007 tidak direalisasikan.

“Tinggal sekarang ini, kami tunggu hasil kerja tim yang dibentuk baru-baru ini. Kalau tidak juga selesai, tentu itu akan menjadi preseden buruk bagi Pemprov,” kata Armansyah. (dmi)

By Akar Foundation Posted in Lebong

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s