Perjuangan Kemanusiaan di Dunia yang Terbelah

Kompas Jumat 27 November 2007

Maria Hartiningsih

Sekitar 20 tahun lalu, aktivis lingkungan Brasil, Chico Mendes, tewas karena mempertahankan hutan hujan Amazon. Sebelum tewas, ia berbicara tentang ikatan yang menghubungkan perjuangannya di tingkat lokal dengan gerakan global bagi keadilan sosial.

Inilah yang ia katakan: “Awalnya saya mengira saya berjuang untuk menyelamatkan pohon karet. Kemudian saya mengira saya berjuang untuk menyelamatkan hutan hujan Amazon. Sekarang saya sadar bahwa saya berjuang bagi kemanusiaan.”

“Pertempuran” melawan perubahan iklim adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan, begitu dipaparkan Human Development Report (HDR) 2007 Dana Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam laporan setebal 384 halaman yang diluncurkan di Brasilia, Brasil, Selasa (27/11), dihadiri Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Peluncurannya di Jakarta dilakukan Selasa petang (27/11), bersamaan dengan Laporan UNDP terkait dengan Perubahan Iklim dan Kemiskinan di Indonesia, berjudul The Other Half of Climate Change: Why Indonesia Must Adapt to Protects Its Poorest People.

Memenangkan pertempuran membutuhkan perubahan besar di berbagai tingkat kehidupan dalam mengonsumsi, memproduksi, memberi harga energi, dan dalam kerja sama internasional, karena planet Bumi yang satu ini adalah kapal di mana semua makhluk penghuninya menumpang.

Di atas itu semua, adalah tentang ketergantungan ekologis, keadilan sosial bagi orang miskin, tentang hak-hak asasi manusia, serta hak generasi yang akan datang.

Perubahan paradigma

“Laporan ini mengubah perdebatan tentang pembangunan, dari pembangunan yang berpusat pada ekonomi, kepada pembangunan yang memasukkan faktor ekologi, lingkungan dan sosial sebagai satu ekosistem,” ujar Kepala Perwakilan UNDP di Jakarta, Hakan Bjorkman, kepada wartawan, Senin (26/11), tentang laporan bertema “Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World”.

Dampak perubahan iklim sangat diskriminatif. Jejak kaki (baca: emisi CO>sub<2>res<>res< yang dihasilkan dari gaya hidup) penduduk Inggris yang sekitar 60 juta jauh lebih dalam di atmosfer dibandingkan penduduk Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Vietnam, yang seluruhnya berjumlah 472 juta.

Negara bagian Texas di Amerika Serikat yang berpenduduk 23 juta, jejak kakinya di atmosfer lebih dalam dari seluruh negara sub-Sahara di Afrika yang berjumlah 720 juta, 19 juta orang di New York memiliki jejak kaki lebih dalam dibandingkan 766 juta orang di 50 negara kurang berkembang. Hubungan timbal balik antara kerentanan dan tanggung jawab terhadap perubahan iklim belum terjadi.

Dengan prinsip common but differentiated responsibility, salah satu landasan dari kerangka kerja Protokol Kyoto, bukan berarti negara berkembang tidak harus melakukan apa-apa untuk mengurangi emisi CO2. Seperti dikatakan Mahatma Gandhi, kalau India membangun mengikuti cara Inggris membangun, maka dibutuhkan lebih dari satu planet untuk menampung emisi gas-gas pencemarnya.

Tetapi, negara maju yang penduduknya hanya 15 persen dari populasi dunia menyumbang hampir separuh emisi gas rumah kaca dunia, khususnya karbon dioksida (CO2) di atmosfer Bumi, harus membantu negara berkembang memperluas akses pada kebutuhan energinya dan secara konsisten membantu transisi menuju pertumbuhan rendah karbon di negara berkembang. Itulah prinsip dasar kesetaraan dalam pembangunan manusia.

Laporan ini dikeluarkan pada saat yang penting, menjelang Konferensi para Pihak (COP) ke-13 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali tanggal 3-14 Desember 2007. Perundingan diharapkan akan menunjukkan arah bagi persetujuan multilateral setelah berakhirnya masa komitmen Protokol Kyoto tahun 2012.

“Bukan selesai lalu business as usual,” ujar Emil Salim, yang akan memimpin delegasi Indonesia ke meja perundingan di Bali. “Kalau itu terjadi, kenaikan suhu Bumi akan melewati batas dua derajat celcius. Itu artinya kehidupan bubar.”

HDR 2007 menyarankan pendekatan dua jalur yang menggabungkan mitigasi yang ketat untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah dua derajat celcius pada abad ke-21, melalui kerja sama internasional yang diperkuat dalam adaptasi.

Tanggung jawab negara maju

Laporan itu mendorong negara maju mendukung pembentukan dana investasi global sebesar 86 miliar dollar AS setiap tahun untuk membiayai program internasional untuk adaptasi, termasuk memperbesar akses pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi kaum miskin, serta melindungi dan mengentaskan mereka dari kemiskinan.

HDR 2007 menggarisbawahi tanggung jawab negara maju untuk mengurangi emisi karbonnya sampai 80 persen menjelang tahun 2050 dihitung dari tingkat emisi tahun 1990. Laporan itu menganjurkan gabungan pajak karbon, program cap and trade, pengaturan energi, kerja sama pendanaan internasional untuk memungkinkan alih teknologi rendah karbon.

Menurut laporan ini, Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) menciptakan mekanisme yang menghubungkan agenda mitigasi dengan pendanaan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Tetapi, mengandalkan pengurangan emisi dengan CDM adalah ilusi. Laporan itu juga mengungkap jalur yang terputus antara kerangka kerja pendanaan dan alih teknologi.

Sawit-Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada dalam urutan ke-107 dari 177 negara dalam HDR 2007. Namun laporan ini secara khusus menyoroti masalah sawit, terkait dengan masalah deforestasi.

Budidaya kelapa sawit di Indonesia menciptakan nilai sekitar 114 dollar AS per hektar atau hanya sekitar dua persen dari nilai karbon di dalamnya. Pohon yang tadinya tumbuh di situ, tetapi dibakar dan membusuk mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer yang mungkin mencapai 500 ton per hektar dalam hutan hujan yang belum terjamah. Kalau harga karbon 20-30 dollar AS per ton menurut EU ETS (Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa), nilai karbon yang dilepas ke atmosfer besarnya antara 10.000-15.000 dollar AS per hektar.

Angka itu bahkan jauh lebih tinggi dari harga kayu per hektar dari hutan yang dibabat, tetapi tak jadi ditanami kelapa sawit. Menurut penelitian Perkumpulan Sawit Watch (2006), penggundulan hutan atas nama pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit mendatangkan keuntungan 2.100 dollar per hektar.

Selama 25 tahun terakhir, tak kurang 18 juta hektar hutan ditebang untuk perkebunan sawit, tetapi hanya enam hektar yang ditanami. Bank Dunia memperkirakan, sekitar 40 persen persediaan kayu “legal” Indonesia berasal dari konversi hutan untuk perkebunan.

HDR 2007 mengingatkan, pasar karbon saja tidak akan memberikan koreksi secara otomatis terhadap tekanan lebih luas yang menyebabkan deforestasi. Hutan lebih dari sekadar bank karbon. Banyak fungsi ekologisnya yang tidak dapat dipasarkan. Pasar tidak menyentuh nilai 400 spesies tanaman di Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera atau keragaman hayati yang sangat besar di cerrado Brasil atau tanah hutan di padang sabana. Harga nol kerap diasosiasikan dengan nilai ekonomi nol.

Seperti banyak dituliskan, “Ketika konservasi bersaing dengan konversi, konversi akan menang karena nilainya punya pasar, sementara nilai konservasi dipandang rendah. Harga dan nilai adalah dua hal yang berbeda”.

Ketidaksetaraan dalam kekuatan politik adalah sumber deforestasi yang tak mudah dikoreksi lewat pasar. Merangseknya pertanian komersial ke wilayah hutan hujan di Brasil banyak dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi suku asli.

Pelanggaran serupa terjadi di Indonesia ketika hutan dikapling-kapling untuk para saudagar. Seluruh mekanisme perdagangan karbon hutan berpotensi memperbesar pelanggaran. Dari alam sana Chico Mendes mengirim pesan: lanjutkan perjuangan!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s