Masyarakat Adat merupakan unsur terbesar pembentuk Negara Bangsa (Nation State) yang memiliki Potensi sumber daya alam yang melimpah ini adalah warisan leluhur sebagai modal dasar bagi kehidupan masyarakat adat dalam mempertahankan kehidupannya secara berkesinambungan, namun ironisnya masyarakat adat semakin terpingirkan akibat nyata dari proses implementasi berbagai kebijakan negara. 

Kebijakan-kebijakan sektoral, UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah awal dari proses memarjinalisasikan hak-hak masyarakat adat, UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang seyogjanya memberikan peluang yang lebih besar bagi komunitas lokal untuk lebih eksis dalam mempertahankan hak dasar adat, kenyataannya hanya merupakan ekspektasi kekuasaan dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan di Daerah yang secara langsung membatasi ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara berkelanjutan.

Konteroversi tata batas wilayah adat (Tenurial Geneologis) dengan wilayah konservasi, dan beberapa peruntukan lahan yang izinya di keluarkan oleh Pemerintah merupakan sebuah gambaran adanya koptasi wilayah adat oleh Negara. Kondisi ini semakin mempersempit ruang kelola Masyarakat Adat yang pada akhirnya secara paktual menghilangkan identitas dan integritas komunitas adat sebagai satu persekutuan masyarakat yang pada dasarnya telah terbukti mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.

Marjinalisasi peran dan fungsi yang di miliki oleh masyarakat adat tidak hanya di lakukan oleh Pemerintah secara fisiologis melalui kewilayahan adat, akan tetapi juga dilakukan melalui penghancuran secara massif, terstruktur melalui sistem dan tata aturan kelembagaan adat, atas nama kepentingan, akumulasi modal dan politik hegemoni.

Dari kondisi di Atas Aliansi Mayrakat Adat Rejang Pat Petulai, sebagai organisasi masyarakat adapt yang ada di Kabupaten Lebong perlu melakukan perbaikan strategi gerakan dan advokasi maupun pembenahan organisasi, Musyawarah Besar (MUBES) adalah forum tertinggi organisasi dalam menyusun agenda organisasi, MUBES ini dilaksananakan beberapa tahapan yang antara lain.

Konsolidasi Komunitas

Sebelum dilaksanakannya MUBES AMARTA dilakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh mayarakat untuk mendapat gambaran dan rekomendasi bagi MUBES, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2011 di Masjid Yayasan Pancasila Desa Suka Negeri, kegiatan ini diawali dengan pembukaan kegiatan oleh Arianto, secara rinci menjelaskan tujuan dan harapan-harapan dari diskusi yang dilaksanakan sehingga melahirkan rekoemndasi yang kuat sebagai material yang tentu sajan sakan dibahasa di MUBES, setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan diskusi yang difasilitasi oleh Sugianto Bahanan, sebagai pengantar diskusi Sugianto memberikan waktu kepada Erwin Basrin sebagai Pendiri AMARTA dan mantan Ketua AMARTA I untuk mengeksplorasi dan mereviue ulang tujuan dibentuknya AMARTA serta perkembangan-perkembangan organisasi, catatan dari penyampaiannya adalah mekanisme pola kepemimpinan AMARTA selama 3 priode terakhir. Pada Priode Pertama kepengurusan dibawah Pimpinan Erwin Basrin AMARTA lebih banyak melakukan kegiatan kampanye dan sosialisasi AMARTA serta melakukan penguatan internal, beberapa capaian organisasi adalah AMARTA menjadi salah satu organisasi pendiri Aliansi Masyarakat Adat Bengkulu, berhasil melakukan konsolidasi masyarakat Rejang dalam kemasan MULANG APEI (kembali ke tanah leluhur di Topos oleh komunitas Rejang), terlibat dalam advokasi kebijakan konservasi di Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong.

Pada priode II yang dipimpin oleh Sugianto Bahanan, AMARTA lebih banyak advokasi Kasus tanah Adat dan kampanye, diantarnya terlibat dalam membantu advokasi hak adat Lembak Suku Tengah Kepunggut, Advokasi tumpang tindih kepemilikan lahan adat di Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong, serta membuat beberapa film documenter sebagai bahan kampanye bagi AMARTA.

Pada Priode III yang dipimpin oleh Hadiyanto Kamal, AMARTA lebih banyak melakukan kerja-kerja implementatif diantaranya pembuatan sanggar adapt “Bikau Bembo”, riset konplik tanah di Marga Jurukalang, simulasi peradilan adapt dan terlibat aktiv dalam pembuatan PERDA Hukum Adat di Rejang Lebong, terlibat aktif dalam meresolusi konplik Tata Batas wilayah Marga Selupu Rejang dan Marga Suku IX, terlibat dalam kampanye nasional melalui Kongres Rakyat Indonesia.

Setelah penyampaian yang disampaiakan oleh Erwin Basrin seperti tersebut di atas, oleh Fasilitator diskusi Sugianto Bahanan memperislakan tokoh-tokoh yang hadir untuk menyampaikan peta harapannya bagi AMARTA ke depan, dari diskusi yang dilaksanakan ini paling tidak didapati 10 poin penting yang akan dibahas di MUBES, antara lain;

-          Perlu dilakukannya perluasan issue dan wilayah kerja AMARTA

-          Penajaman pada strategi kerja internal (capacity building)

-          Perumusan program kerja kongkrit, terstruktur dan terukur (assessment system adapt/hokum, sejarah, tulisan, seni dan pembagian kerja dalam organisasi)

-          Internalisasi organisasi kepada komunitas anggota secara massif

-          Melibatkan secara penuh tokoh-tokoh adat dalam setiap kerja organisasi

-          Perlu disusunnya mekanisme akuntabilitas organisasi (capaian program secara priodik)

-          Penguatan kapasitan organisasi bagi posisi tawar politik

-          Advokasi hak adat

-          Penguatan jaringan kerja

-          Penguatan kapasitas pengurus organisasi

MUBES

Kegiatan MUBES ini dilaksanakan di Gedung Sekolah Dasar Topos pada tanggal 19 Juni 2011, kegiatan ini dibuka secara seremonial oleh pengantar Acara saudara Sugian Bahanan dan secara resmi MUBES ini dibuka oleh Ketua Steering Committee (SC) oleh Saudara Dadang Suroso dan dilanjutkan dengan sidang pembahasan agenda MUBES, Tata Tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang Tetap oleh Pimpinan Sidang Sementara oleh anggota Steering Committee (SC) yaitu saudara Dadang Suroso, Hadiyanto Kamal dan Sugian Bahanan, setelah pembahasan agenda, tata tertib maka dilakukan pemilihan Pimpinan Sidang Tetap antara Lain Nini Fitriani (wakil Perempuan), Amir (Tokoh Adat), Hausen (Pemuda Adat).

Pimipinan siding yang dipimpin Hausen ini pun dimulai dengan membaca agenda siding dimana terdapat 4 agenda besar yang harus diseleikan anatar lain pembahasan anggaran dasar organisasi, program, rekomendasi dan pemilihan pengurus AMARTA Priode 2011-2014, peserta kemudian bergabung di 3 komisi yang dipimpin oleh satu orang pimpinan sidang disetiap komisi yang dibantu oleh panitia MUBES. Dari tiga komisi yang paling sengit terjadi pada komisi I yang membahas Anggaran Dasar terutama pada pasal Nama Organisasi dimana Aliansi Masyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai, dan Kata Topos akan dihilangkan berdasarkan kebutuhan pada pertemuan Pra MUBES agar AMARTA ini memperluas wilayah kerjanya dan menghilangkan sektarianisme dan primordialisme sempit dalam organisasi.

Setelah masing-masing komisi menyelesaikan sidangnya dengan agenda masing-masing, Komisi I tentang Organisasi yang dipimpin oleh Hausen, Komisi II tentang Program yang dipimpin Nini Fitriani dan Komisi III tentang Rekomendasi yang dipimpin oleh Amir. Hasil sidang komisi ini dibawa ke sidang Pleno.

Pada sidang Pleno ini untuk Pembahasan Hasil Sidang Komisi Anggaran Dasar atau Organisasi ada 3 poin penting yang sangat sengi dibahas, pertama tentang Nama Organisasi dimana Kata Topos Akan dihilangkan, perdebatannya sengit dimana masing-masing pihak mengeluarkan bahwa kata Topos tersebut masih penting untuk menguatkan identitas dan sejarah organisasi, sedangkan pihak yang ingin menghilangkan Kata Topos adalah untuk kepentingan perluasaan kerja organisasi sehingga akan mendapatkan dukungan masyarakat Rejang secara luas dan menghilangan issue sekrarianisme yang sempit. dari perdebatan yang panjang kemudian kata Topos dihilangkan sehingga nama organisasi yang sebeleumnya Aliansi MAsyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai menjadi Aliansi Masyarakat Adat Rejang Pat Petulia, negosiasinya adalah dengan menajamkan pasal-pasal di struktur organisasi. Poin ke 2 adalah soal Azas Organisasi yang sebelumnya organisasi ini berasaskan Pancasila dan Hukum Adat, perdebatannya adalah apakah Hukum Adat dulu atau Pancasila kemudian disepakati menjadi Pancasila dan Sistem Hukum Adat Rejang. Poin ke tiga adalah Struktur Organisasi yang sebelumnya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal menjadi Sekretaris Pelaksana dan 9 orang Dewan Adat.

Pada Komisi Program, poin-poin yang sangat tajam didebatkan adalah soal penguatan internal organisasi diantaranya Penguatan Kapasitas Organisasi, Kemandirian organisasi dan memastikan Topos sebagai Pusat adat dan Budaya Rejang. Pada komisi III tentang Rekomendasi, ada 6 poin penting rekoemndasi yang dihasilkan diantaranya 1) tentang kejelasan sikap Pemerintah atas ruang kelola Masyarakat Adat Jurukalang, Bermani, Selupu Lebong, Marga Suku IX dan Marga Suku VIII yang terkoptasi dalam beberapa kawasan konservasi di Kabupaten Lebong dan memberikan penjelasan secara akademik mengenai perlunya isu-isu pengelolaan kawasan konservasi dan lingkungan kepada masyarakat adapt di Kabupaten Lebong  yang diatur secara khusus di dalam peraturan daerah yang dibuat secara partisifatif dengan melibatkan masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan kawasan konservasi, yang berasaskan: Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Pengakuan dan Kepemilikan Masyarakat Adat, Asas Keadilan dan Demokrasi, Asas Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik, Asas Holistik, Asas Kehati-hatian dini, Asas Eko-Efisiensi, Asas Perlindungan Optimal dan Keanekaragaman Hayati, Asas Pluralisme Hukum, 2) tentang ketegasan Pemerintah dalam menyelesaikan kontroversi tata batas wilayah Administratif Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara yang mengkoptasi wilayah adat Selupu Lebong dan Marga Suku IX, 3) tentang penataan antara kepentingan masyarakat adat/lokal, dunia usaha dan pemerintah dalam pemanfaatan, akses dan kontrol terhadap kawasan konservasi termasuk penyelesaian kontroversi tata batas kawasan dan reposisi ruang kelola masyarakat adat. 4) Pemerintah Daerah dan para pihak terkait di Kabupaten Lebong harus memperioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal sebagai basis bagi pembangunan kabupaten Konservasi dengan cara membangun model-model percepatan pembangunan desa tertinggal, 5) Kepastian ruang pelibatan masyarakat adat dalam semua tahapan pembuatan kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat adat termasuk dalam pembuatan kebijakan Tata Ruang wilayah Kabupaten Lebong, 6) Menolak semua bentuk politisasi adat untuk kepentingan hegemoni politik serta politik primordialesme sempit di Kabupaten Lebong.

Agenda terakhir dari rangkaian MUBES AMARTA adalah pemilihan pengurus organisasi, maka Forum memilih orang-orang yang akan memimpin kerja-kerja organisasi untuk priode 2011-2014 antara lain;

Dewan Adat:

Ketua:              Dadang Suroso

Anggota:          No Harli

Senbuhari

Amir

Japiah

Yon

Sugian Bahanan

Rully Sumanda

Erwin BAsrin

Sekretaris Pelaksana: Dhendi Novianto Saputra

Menurut cerita nenek moyang yang turun temurun ada suatu tempat yang dianggap Keramat oleh para leluhur yaitu terletak dihulu Sungai Ketahun. Tempat itu bernama “Keramat Serdang Kuning atau keramat Monok Micor”,tidak jauh sebelum lokasi itu terdapat Batu Bembo (lihat dalam buku karangan M.A. Jaspan)….

Menurut cerita para tetua di Topos, Monok Micor memiliki nama yang sebenarnya adalah : Muhammad Mansyur dan versi lain mengatakan dia bernama Kono Micor, dilokasi keramat tersebut sering terdengar kokok ayam seolah-olah ada desa disana (masih terjadi sampai sekarang).

Waktu itu Bengkulu masih bernama Kerajaan Sungai Serut dan Sriwijaya (Palembang) masih bernama Demang Lebar Daun,Aceh masih bernama Aceh Tinggi (Aceh Besar).Pada jaman itu terjadi perselisihan antara Kerajaan Sungai Serut dengan Aceh Tinggi,sehingga terjadi pertempuran sengit di daerah pesisir Sungai Serut (Bengkulu).Sungai Serut banjir darah,karena kekutan senjata Aceh Tinggi tidak sebanding dengan senjata kerajaan Sungai Serut , pada saat itu terciptalah sebuah pulau yang bernama Pulau Tikus, itu terjadi akibat kekuatan senjata Aceh Tinggi yang menggunakan Meriam Sakti dengan pelurunya Sekubik Batu (sekali letusan),sehingga Gunung Bungkuk putus olehnya dan terbanting ketengah Laut dan membentuk sebuah Pulau yaitu Pulau Tikus.

Disaat pertempuran tersebut kerajaan Sungai Serut hampir putus asa karena pasukan tak dapat membendung serangan pasukan Aceh Tinggi,akhirnya para sesepuh kerajaan mengambil inisiatif untuk meminta bala bantuan dari segala penjuru kerajaan Sungai Serut, pada saat itu Monok Micor diminta hadir di alun-alun Kerajaan Sungai Serut, dan pada saat itu juga dia berjumpa dengan seorang gadis (Putri Raja Sungai Serut), Monok Micor merasa tertarik dan jatuh cinta dengan putri raja.

Ketika pertempuran mulai reda dan pasukan Aceh Tinggi dapat diredam oleh bala bantuan termasuk Monok Micor ikut bertempur disaat itu, maka Monok Micor melamar (meminang) putri Raja Sungai Serut, tapi Raja Sungai Serut menolaknya secara halus karena Monok Micor telah berjasa membantu pertempuran. Oleh karena itu Raja Sugai Serut meminta (Pitek-Kinoi/Rj) berupa : 1. Sabuk sepanjang Banyu. 2. Keris Pinde Pujud. 3. Kembang Cinde Karang Wangi.

Setelah mendengar permintaan Raja Sungai Serut tersebut, Monok Micor kembali ke Keramat Serdang Kuning. Tidak lama kemudian Monok Micor pergi mencari permintaan Raja Sungai Serut dengan menelusuri sungai Ketahun dengan menggunakan lanting sebatang pohon “Selasih Hitam”,dan terus ke laut.Setelah sampai ditengah laut dia bertemu Raja Jin Laut dan dia meminta senjata sakti Bernama Sabuk Sepanjang Banyu,tapi permintaannya ditolak oleh Raja Jin Laut. Saat itu terjadilah perkelahian antara Raja Jin Laut dengan Monok Micor selama tujuh hari tujuh malam dan akhirnya Raja Jin Laut dapat dikalahkan, kemudian Sabuk Sepanjang Banyu dapat diambil oleh Monok Micor.

Setelah memiliki Sabuk Sepanjang Banyu, Monok Micor pergi ke Kerajaan Demang Lebar Daun (Palembang),sesampainya disana dia menemui kesulitan untuk masuk ke dalam Istana Raja karena penjagaan sangat ketat dan Monok Micor tidak mau bikin keributan.Akhirnya dia mendapat akal untuk masuk kedalam istana karena menurut petunjuk yang dia dapati bahwa di Istana Demang Lebar Daun terdapat senjata Sakti bernama Keris Pinde Pujud.pada saat itu juga Raja(Sultan) Demang Lebar Daun memrintah para Prajurit Istana untuk mencari “kayu bertuah” karena Raja mau membangunan sebuah tempat ibadah (mungkin Masjid), dan saat itu juga Monok Micor masuk kedalam sebatang kayu besar dengan merubah wujudnya menjadi seorang bayi yang baru lahir.

Ketika Prajurit Kerajaan Demang Lebar Daun melewati dekat pohom kayu tersebut Monok Micor menangis sekuat mungkin (suara tangisan bayi) sehingga para prajurit terhenti disana dan menganggap kayu itu adalah kayu bertuah yang mereka cari. Tak lama kemudian para Prajurit melaporkan kejadian tersebut kepada Raja,dan Raja langsung memerintahkan para Prajuritnya untuk mengambil kayu tersebut.

Setelah kayu tersebut ditebang dan dibelah maka ditemukanlah seorang bayi dan diserahkan kepada Raja Demang Lebar daun (mungkin pada saat itu Monok Micor mendapat nama Muhammad Mansyur).

Pendek cerita dia dibesarkan disana,dan Raja sampai heran karena bayi tersebut sebelum waktu besar dia sudah besar,sebelum waktunya dewasa dia sudah dewasa,tanpa belajar dia sudah sakti mandra guna,dan akhirnya dia dipercaya disana.

Pada suatu ketika Monok Micor mencari akal bagaimana caranya untuk mengetahui dimana Keris Pinde Pujud disimpan,saat itu juga dia merubah wujudnya menjadi seekor Buaya. Pada saat putri raja mandi disungai Musi dengan dikawal Para Prajurit maka saat itu juga Monok Micor membawa putri Raja tersebut kedalam Sungai Musi. Setelah dicari kemana-mana disekeliling sungai Musi tapi tidak ditemukan juga. Pada saat itu juga Monok Micor meminta agar semua senjata pusaka kerajaan diturunkan karena dia menyanggupi mencari putri Raja dengan syarat ada senjata pusaka yang bernama Keris Pinde Pujud,kemudian Raja memerintahkan agar senjata diturunkan kecuali satu keris sakti, setelah senjata2 pusaka diturunkan Monok micor ambil beberapa genggam padi dan ditebarkan kesekitar senjata2 tersebut, lalu dilepaskan beberapa ekor ayam,tapi tak satupun tanda-tandanya.kemudian Monok Micor mengatakan dengan Raja bahwa belum ada senjata yang dia inginkan,lalu dikeluarkanlah satu keris terakhir dan Monok Micor menaburkan padi diatasnya dan ketika beberapa ekor ayam melangkahnya langsung mati.

Singkat cerita Keris tersebut langsung dibawa oleh Monok Micor dan dia langsung menyelam sungai Musi dan membawa putri Raja dengan selamat, dan dia melapor dengan Raja bahwa dia telah berkelahi dengan Buaya sakti akan tetapi keris Pinde Pujud hilang didalam sungai (padahal keris itu telah disembunyikan dibawah air sungai Musi).Tidak berapa lama kemudian Raja berniat untuk menikahkan putrinya kepada Monok Micor sebagai penghargaan atas jasanya tapi dalam hati Monok Micor menolaknya karena dia sudah meminang Putri Raja Sungai Serut.Tawaran itu ditolaknya secara halus dengan mengatakan bahwa dia harus kebali dulu kehulu ketahun maka saat itu ketahuanlah dia adalah bernama Monok Micor orang yang sakti mandra guna. Sebelum pulang dia mengambil sebilah keris yang dia sembunyikan dibawah air sungai Musi.

Permintaan  ketiga adalah Kembang Cinde Karang Wangi, yang sudah dicari kemana-mana dan sudah ditanya keseluruh pelosok negeri tidak seorangpun yang tahu.Sementara itu perselisihan antara Sungai Serut dengan Aceh Tinggi masih terus berlanjut dan pertempuran juga tetap terjadi,saat itu juga Monok Micor kembali dari Kerajaan Demang Lebar Daun dan langsung ikut bertempur dengan sengit. Setelah pertempuran selesai dan Kerajaan Sungai Serut dapat dipertahankan Monok Micor melemparkan tongkatnya dari alun-alun istana kehulu sungai Ketahun dan kemudian tongkat tersebut berubah wujud menjadi sebatang pohon bernama Serdang Kuning (sejenis palem berwarna kuning),maka tempat itu bernama keramat Serdang Kuning.

Akhirnya dengan pikiran yang galau dan dengan hati yang kecewa karena gagal mendapatkan Kembang Cinde Karang wangi yang sampai hari ini belum diketahui bagaimana bentuknya,maka Monok Micor Membawa lari Putri Raja dan dalam proses pertunangan dari dulu sampai sekarang dan dikatakan bahwa Monok Micor Bertunang seumur hidup, dan oleh karena itu Bujang-Gadis Topos Pantang Bertunangan.beberapa puluh tahun yang lalu ada yang mau coba-coba tapi terbukti perkawinan tidak terjadi, Boleh percaya dan boleh juga coba untuk tidak percaya…

Jurukalang merupakan bagian dari system Petulai dalam sejarah Suku Bangsa Rejang dan warga komunitasnya merupakan himpunan manusia (indigenous community) yang tunduk pada kesatuan Hukum yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari Masyarakat Hukum Adat, beberapa informasi yang digali dari beberapa sumber Petulai sering disamakan dengan perkataan Mego namun sampai saat ini definisi keduanya masih menjadi perdebatan pada tataran definisi dan konseptual.

Hanya satu cerita secara turun temurun yang menceritakan tentang sejarah asal usul kelembagaan ini adalah sebagai berikut[1];

Pada suatu masa dalam awal pemerintahan Bikau (generasi pasca pemerintahan Ajai) terjadinya suatu bencana, suatu malapeta yag hebat. Rakyat di wilayah Rejang banyak yang sakit dan kemudian meningal dunia. Segala usaha telah dilakukan dan dijalankan untuk mencegah dan menangkis becana tersebut tetapi semuanya tidak berhasil dan kemudian dimintaklah ramalan dari alhi nujum.

Menurut alhi nujum tersebut, yang menyebabkan kedatangan bencana tersebut adalah seekor beruk putih (monyet putih) yang berdiam di atas sebatang pohon yang besar, pohon Benuang Sakti. Kemana arah Beruk Putih tersebut berbunyi maka negeri-negeri yang dihadapinya akan mendapat bencana yang dimaksud. Maka atas kemupakatan ke empat petulai batang Benuang Sakti yang dimaksud oleh Ahli Nujum harus dicari sampai dapat dan kemudian di tebang. Usaha mencari batang atau pohon Benuang Sakti itu tidaklah dilakukan secara bersama-sama hanya ke satu arah, tapi tiap-tiap petulai berpencar untuk mencarinya dan menemukan pohon benung sakti yang diramalkan tersebut.

Jadi ada yang menuju kea rah timur, barat, ada yang keselatan dan ada pula yang ke utara. Hasilnya adalah yang pertama-tama menemukan pohon yang dicari itu adalah anak buah Bikau Bermano. Mereka segera mulai menebang pohon itu, tetapi bagaimanapun kuatnya mereka berusaha menebang batang pohon tersebut, pohon itu tidak juga roboh, malahan sebagai meminjam kata-kata riwayat: segumal runtuh tebalnya, dua gumpal bertambah, demikian pohon itu semakin dikapak semakin bertambah besar.

Dalam pada itu muncullah anak buah pimpinan Bikau Sepanjang Jiwo, sambil berkata dalam bahasa Rejang: bie puwes keme be ubei-ubei, uyo mako betemau (artinya; aduhai telah puas kami berduyun-duyun bersama mencari, sekarang barulah menemukannya.

Maka dikerahkanlah tenaga baru itu dan bersama-sama mereka semua mulai berusaha merebahkan pohon besar itu, tetapi jerih payah mereka itu juga tidak berhasil. Kemudian muncul pula anak buah pimpinan Bikau Bejenggo dan mereka pun segera turut membantu menebang pohon, tetapi pohon itu tidak juga roboh, malahan bukan semakin berkurang malah sebaliknya bertambah besar. Maka berkatalah anak buah Bikau Bermano dalam bahasa Rejang:

Keme yo kerjo cigai ade mania igai, anok buweak Bikau Sepanjang Jiwo bi teubei-ubei kulo, anok buweak Bikau Bejenggo bi gupuak kulo kerjo tapi ati kune kiyeu yo lok ubuak, berang kali anok buweak Bikau Bembo alang ne igai mako si lok ubuak kiyeu yo (artinya; kami telah bekerja hingga tak berdaya, anak buah Bikau Sepanjang Jiwo telah bersama-sama pula bekerja dan anak buah Bikau Bejenggo pun turut bersama-sama kerja, tetapi pohon ini tak juga roboh, barangkali anak buah Bikau Bembo yang menjadi penghalangnya)

Kebetulan pada waktu itu muncul anak buah Bikau Bembo dan karena kegirangan mereka menemukan bukan saja pohon yang dicari, tetapi juga menemukan juga orang-orang dari ketiga petulai yang telah berkumpul di situ, maka terlontarlah kata-kata dalam bahasa Rejang; pio ba ite telebong (artinya; disinilah kita berkumpul). Dan sejak peristiwa itu Renah Sekalawi berganti nama menjadi Lebong.

Kepada Bikau Bembo dan anak buahnya diceritakan oleh Bikau Bermano segala usaha mereka bertiga dalam menebang pohon Benuang Sakti yang tidak mau roboh-roboh itu. Maka mereka bemusyawarah mengenai peristiwa yang aneh ini dan sebagai hasil dari musyawarah itu ialah; mereka akan bertapa meminta petunjuk dari sang hiang dan para dewa bagaimana cara menebang pohon besar itu supaya roboh. Hasil mereka bertapa ialah bahwa pohon tersebut akan roboh kalau dibawahnya di galang oleh satu orang gadis, oleh karena anak buah Bikau Bembo belum kebagian tugas maka di mandatkan ke mereka untuk mencari gadis yang dimaksud, setelah gadis tersebut didapati, kemudian mereka bermusyawarah lagi untuk mencari jalan keluar agar gadis tersebut tidak menjadi korban ketika pohon tersebut roboh.

Dalam musyawarah tersebut ditetapkan bahwa mereka akan mengali parit yang besar untuk melindungi gadis yang dimaksud, maka digalilah parit Sembilan Hasta dalamnya dan Sembilan Hasta lebarnya dan di atas arit tersebut digalang pula pelupuh[2].

Pengalian parit dilakukan secara bersama dengan bergotong royong dan peran-peran tersebut adala ada yang semata-mata sebagai pengali, ada yang membuat pengalang/pelupuh, ada yang mencari bahan untuk penutup parit dan ada pula yang menyediakan konsumsi bagi orang-orang yang bekerja.

Setelah pekerjaan selesai, gadis itu dijadikan pengalang, maka mulailah pohon Benuang Sakti itu di tebang dan kemudian pohon tersebut roboh di atas tempat gadis itu berlindung. Dengan adanya parit tersebut maka terhindarlah gadis tersebut dari musibah maut dan beruk putih yang ada di pohon tersebut menghilang.

Kemudian petulai-petulai yang melakukan pekerjaan tersebut di beri nama sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dalam proses penebangan kayu Benuang Sakti.

Petulai Bermano diberi nama Bermani yang merupakan asal kata dari bahasa Rejang Beram Manis yang berarti Tapai Manis, demikian juga dengan Petulai Tubey merupakan asal kata berubei-ubei (berduyun-duyun jika di Indonesiakan), dan Bikau Pejenggo diberi nama Selupuak yang merupakan asal kata berupei-upei yang berarti bertumpuk-tumpuk sedangkan Petulai Bikau Bembo.

Maka sejak peristiwa itu Renah Sekalawi berganti nama kemudian di sebut dengan Lebong dan ke empat Petulai ini bersepakat membentuk komunitas Rejang Empat Petulai yang menjadi inti sari dari Suku Rejang.

Penyebutan system Petulai ini kemudian menjadi perdebatan ketika banyak pihak juga sering menyamakan penyebutan Petulai dengan Mego, jika dilihat dari kebiasan yang ada di Jurukalang merupakan terjemahan local untuk menyebutkan Marga, ada beberapa literature terbitan penulis luar yang sering menyebutkan istilah Mego, Mego menurut Team AMARTA merupakan kesatuan kelembagaan yang terdiri dari beberapa kumpulan setingkat dusun atau kampong yang masing-masing berdiri sendiri sehingga dibutuhkan satu ikatan persekutuan dalam proses mengatur hubungan masing-masing komunitas tersebut, maka Mego atau Margo merupakan kelembagaan yang paling ideal yang memungkinkan suara-suara anak komunitas bias diakomudir dalam proses demokrasi di dalamnya, mego secara asal usul masih merupakan keturunan yang sama namun ada perbedaan dalam tata aturan local perbedaannya tidak pada substansi namun pata tataram implementasi ada yang didahulukan dan ada yang dikemudiankan.

Sedangkan petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari system unilateral (kebiasaanya disusurgulurkan kepada satu pihak saja) dengan system garis keturunannya yang partrinial (dari pihak laki-laki) dan cara perkawinannya yang eksogami, sekalipun mereka berada di mana-mana.[3]

Dari sejarah di Jurukalang saja Bikau Bembo yang berkedudukan di Suka Negeri dan Petulainya bernama Jurukalang, dari dusun asal ini bertebarlah petulainya melalui anak-anak keturunannya menurut garis keturunan laki-laki (patriacal) dengan jalan membuka dusun-dusun baru dalam bahasa Rejang di sebut menyusuk[4], yang pada mulanya hanya di wilayah Lebong tetapi kemudian meluas ke wilayah-wilayah Rejang seperti Lais, Rawas dan Lintang Pat Lawang.

Dari perkembangan yang ada di Jurukalang bahwa asal mula dusun-dusun baru yang mereka bina bukan saja karena keinginan untuk melakukan ekspansi tetapi lebih jauh karena kedudukan yang otonom di antara para lelaki Tuai Kutai dari dusun asal. Tiap-tiap dusun yang telah dibentuk mempunyai hak untuk megurus urusannya sendiri-sindiri dengan dipimpin oleh Tuai Kutai yang pada perkembangan selanjutnya di sebut dengan gelar Depati kemudian Ginde dan saat ini disebut dengan Kepala Desa, dusun-dusun ini sebenarnya merupakan adobsi dari bahasa luar Rejang dalam bahasa local Rejang Rejang dusun ini di sebut dengan Kutai, ada beberapa alasan penting dan bukti-bukti bahwa Kutai ini merupakan bahasa asli Rejang dalam menyebutkan Dusun, antara lain;

1. Ada beberapa kumpulan dalam sejarah Rejang di sebut dengan Kutai bukan dusun, di Jurukalang ada Kutai Mawua, Kutai Titik, Kutai Dinok, Kutai Rukem di Petulai Bermano dll
2. Keputusan yang diambil di tiap-tiap dusun biasanya diambil atas dasar musyawarah dan mupakat, di dalam prosesnya dipimpin oleh Tuai Kutai
3. Terdapatnya denda bagi pelanggaran eksogami yang disebut dengan Mas Kutai dan sampai saat ini di Jurukalang masih dilakukan jika terjadi pelanggaran
4. Perkataan dusun pertama kali di jumpai dalam karangan Marsden tahun 1779 sebagai terjemahan dari bahasa Inggris ‘village’
5. Di Jurakalang sehari-hari lebih sering di sebut Kutai dibanding dengan Dusun, dusun biasanya hanya untuk menyebutkan wilayah administrative ketimbang wilayah Adat

Dari uraian singkat tersebut bahwa Kutai adalah salah satu kesatuan Hukum masyarakat Adat asli Rejang yang berdiri sendiri, genelogis dan tempat berdiamnya jurai-jurai sedangkan Petulainya adalah patrinial eksogami. System kelembagaan ini pada tataran implementasi dijalankan secara kekeluargaan dan setiap keputusan yang bersingungan dengan komunitas yang lebih luas sehingga mengangu keseimbangan komunitas Kutai maka setiap persoalan ini selalu dimusyawarahkan di forum-forum Adat secara bersama-sama oleh tua-tua dusun, cerdik pandai Kepala Sukau di bawah pimpinan Tuai Kutai yang berpedoman pada Hukum Adat yang ditingalkan oleh leluhurnya yang dianggap suci.

Sehingga system kelembagaan di Jurukalang dari perjalanan awalnya hingga saat ini dapat di ambil kesimpulan bahwa Kutai adalah satu kesatuan masyarakat Hukum Adat tunggal dan genelogis dengan pemerintahan yang berdiri sendiri dan bersifat kekeluargaan di bawah pimpinan Tuai Kutai, dan Kutai yang disebut juga dengan dusun ini merupakan masyarakat Hukum Adat bawahan yang territorial di bawah kekuasaan seorang kepala marga yang bergelar pesirah; kepala dusun disebut dengan Proatin atau Depati atau Ginde dan semuanya takluk kepada kekuasaan Pesirah mereka masing-masing, Ginde atau seseorang yang menjadi Tuwai Kutai di mana Pesirah tersebut berkedudukan disebut dengan Pembarap.

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan-perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang, ada yang menyakini bahwa suku ini bersasal dari Sumatera Bagian Utara, ada juga sebagai yang menyakini bahwa Rejang berasal dari Majapahit bahkan sebagai masyarakat meyakini bahwa sebagian besar berasal dari jazirah Arab. Mengenai asal usul Rejang sangat sedikit sekali literatur maupun hasil penelitian yang lebih lengkap tentang asal usul bangsa Rejang, namun dalam menyusun sejarah Adat Jurukalang yang merupakan kesatuan masyarakat komunal, AMARTA mencoba menyusun serpihan-serpihan cerita turun temurun yang kemudian mencoba untuk mengelaborasi dengan beberapa tulisan tentang Rejang.

Jurukalang dalam bahasa lokal disebut dengan Jekalang yang pada awalnya hanya terdiri dari 2 kutai atau dusun, dalam sejarah secara turun temurun kutai tersebut adalah Kutai Topos dan Kutai Teluk Diyen, kutai-kutai ini dikenal sejak zamannya pemerintahan Marga Jurukalang di bawah pimpinan Bikau Bembo, namun sebelum zaman Bikau Bembo yang memerintah Marga Jekalang ini diwilayah ini terdapat beberapa Kutai dibawah pimpinan Ajai Siang antara lain Kutai Pukua, Kutai Mawua, Kutai Menai, Kutai Sebayem dan Kutai Titik.

Jurukalang adalah salah satu Petulai dalam sejarah suku bangsa Rejang, selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang rejang ini adalah tulisan John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia meceritakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu) dan Toobye (Tubai).[1]

Catatan-catatan lain tentang Kedudukan Jurukalang sebagai komunitas adat asli Rejang, dalam laporannya mengenai ‘adat-federatie in de Residentie’s Bengkoelen en Palembang Dr. JW. Van Royen menyebutkan bahwa kesatuan Rejang yang paling murni dimana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang di satu Bang, harus diakui Rejang yang ada di wilayah Lebong.[2]

Selain serpihan catatan, sejarah Jurukalang kebanyakan disampikan secara turun temurun, hampir tidak ada catatan yang ditulis oleh masyarakat lokal tentang Jurukalang, dari wawancara yang dilakukan kebanyakan menceritakan bahwa di Jurukalang sebelum ditempati oleh masyarakat yang mereka sebut ‘masyarakat beradat’ kebanyakan mereka mulai menceritakan sistem lokal yang diyakini, bahwa sebelum kejadian asal warga komunitas tersebut diwilayah ini terdapat beberapa manusia ‘dewa’ dan dalam bahasa lokal di sebut diwo-diwo yang berada di Istana Ninik Mekedum Rajo Diwo masing-masing mereka adalah Raden Serdang Lai, Raden Serdang Titik, Cito Layang, Puteri Emban Bulan, Puteri Serasa Dewa, Puteri Gading Cempaka dan Puteri Serindang Panan.[3]

Ada kepercayaan yang berkembang di masyarakat, Perkembangan dari zamannya dewa-dewi ini kemudian banyak di ceritakan bahwa terdapat Manusia Setengah Dewa bagi masyarakat lokal Jurukalang di sebut dengan Diwo Tu’un Semidang, mereka yang lahir Tu’un Semidang umumnya tidak diketahui dari mana asal usul, di masyarakat Jurukalang kebanyakan di antara mereka meyakini bahwa orang-orang yang diidentikkan sebagai Diwo Tu’un Semidang adalah Anok Mecer, Bujang Tungea, Anok Dalam, Lemang Batu, Batu Idak Cene, Bujang Remalun, Semalim Angin atau Seliman Putih dan Burung Binang.[4]

Dari perkembangan Diwo Tu’un Semidang tidak diketahui secara pasti namun dari cerita-cerita rakyat (folklore) yang masih sangat dipercayai oleh warga komunitas Jurukalang bahwa pasca setelah Diwo Tu’un Semidang hidup masyarakat nomanden selama 5 tahap[5].

Ada beberapa bagian cerita pada tahap atau generasi ini dimana hidup masyarakat komunal dengan sistem ’meduro kelam’[6], yang dibagi menurut perkembangan generasi, generasi pertama biasa disebut dengan Jang Bikoa (Rejang Berekor) dari beberapa cerita yang coba disimpulkan oleh Team AMARTA Rejang Bikoa bukalah Rejang yang sedang mengalami evolusi biologis seperti teori Darwin bahwa manusia berasal dari kera atau perubahan atas proses jangka waktu tertentu yang berarti perubahan sifat-sifat yang diwariskan dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi Zaman Rejang Bikoa adalah penjelasan dari kondisi Evolusi Peradaban dan budaya masyarakat di masa tertentu, evolusi peradaban yang dimaksud adalah proses peralihan pengenalan sistem adat dari Meduro Kelam menjadi manusia yang mulai mengenal kearifan-kearifan tertentu dalam mengatur proses persingungan antar meraka, dengan alam maupun dengan kepercayaan tertentu dan mulai pengenalan kebutuhan domestic bagi mereka zaman ini sebenarnya lebih pada penyebutan budaya masyarakat atau kebiasaan sebuah komunitas tertentu dalam menyelesaikan sebuah perkara yang tak pernah berujung dan sampai pada tahapan kesimpulan akhir.

Zaman Segeak yang merupakan perkembangan dan penyebutan zaman Bikoa, dalam istilah lokal zaman ini hanya untuk menyebutkan pola-pola hidup mereka yang nomaden dan food gatering, kecenderungan masyarakat Rejang yang hidup di zaman ini adalah bermata pencaharian berburu dan mengumpulkan makanan, hidup berpindah-pindah, tinggal di gua-gua, dalam sejarah Rejang menurut Bapak Kadirman SH[7] ada kecenderungan yang besar masyarakat ini hidup dibawah permukaan tanah dia menyebutkan bahwa Gua Kazam yang terletak di Lebong Atas merupakan tempat hunian orang Rejang Zaman ini dan di gua ini banyak ditemui peralatan-peralatan masyarakat di wilayah ini, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu kali yang masih kasar, tulang-tulang dan tanduk rusa, dari cici-ciri yang ada kemungkinan zaman Segeak ini adalah zaman batu tua (Palaeolithikum) dan Zaman batu tengah (Mesolithikum). Belum ada sistem budidaya kebutuhan makanan sehingga semuanya diambil dari alam, atas kondisi ini kemudian banyak menyebutkan bahwa masyarakat yang hidup pada zaman pola food gatering ini memakan semua yang di anggap bukan makanan yang secara medis mengangu kesehatan fisik mereka.

Perkembangan dari Zaman Segeak ini, masyarakat komunal mulai meninggalkan tradisi-tradisi Zaman Segeak, hidup relatif menetap dan mulai  melakukan budidaya-budidaya pertanian sehingga zaman ini disebut dengan Rejang Saweak, saweak dalam bahasa Rejang adalah sawah (suatu tempat untuk bercocok tanam jenis padi). Mereka umumnya menetap disepanjang hulu sungai yang banyak terdapat di wilayah Jurukalang seperti Sungai Ketahun, Sungai Buah, Sungai Baloi, dari beberapa bukti yang ditingalkan pola pertanian mereka umumnya dengan membuat kolam-kolam besar di tengah-tengah hutan, mereka tidak tinggal di dalam gua, seperti masyarakat primitif lainnya karena diwilayah Jurukalang sampai saat ini tidak pernah ditemukan gua-gua yang menunjukan sebagai tempat tinggal, umumnya mereka membuat pondok yang dikenal sebagai serudung untuk tempat tinggal.[8]

Perkembangan yang penting adalah Zaman Ajai, Ajai itu sendiri berasal dari kata majai yang berarti pimpinan suatu kumpulan komunitas tertentu, dalam sejarah Rejang terdapat 4 Ajai yang memerintah di wilayah Kutai Belek Tebo (wilayah Lebong Sekarang). Dari beberapa catatan WL De Sturler, pada zaman Ajai ini Lebong masih bernama Renah Sekalawi atau Pinang Belapis, sekumpulan manusia pada zaman ini sudah hidup secara menetap merupakan satuan masyarakat komunal, belum ada kepemilikan pribadi pada zaman ini, semua yang ada merupakan hak bersama, pentinnya kepemimpinan Ajai ini sangat dihormati oleh masyarakat komunal namun Ajai dianggap sebagai anggota biasa dari masyarakat hanya saja diberi tugas dalam memimpin.[9]

Yang paling diketahui oleh masyarakat Jurukalang adalah Ajai Siang, namun ada kepercayaan bahwa bukan hanya Ajai Siang ini saja yang memimpin komunal yang dimaksud tetapi masih ada Ajai-Ajai lain yang hilang dari sejarah masyarakat Jurukalang. Namun yang terpenting ketika Ajai Siang ini memimpin di wilayah Rejang di datangi 4 orang bikau yang kemudian dipercayai memperbaharui peradaban di wilayah Rejang tentunya termasuk wilayah Jurukalang, terjadi perdebatan panjang tentang asal usul para bikau ini, sebagian menyakini bikau berasal dari majapahit dan sebagian besar meyakini berasal dari jazirah arab, dan sebagian ada yang meyakini dari China.

Argumen menyebutkan bahwa Rejang secara umum berasal dari china dibuktikan dengan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa China telah datang ke wilayah ini sejak tahun 225-216 SM atau 147–138 tahun saka, mereka umumnya berasal dari negeri Hyunan (China daratan), dengan bahasa Mon. Bahasa inilah yang menyebar keberbagai negeri di Thailand, Birma, Kamboya dan sebagian Korea, dan pertama kali mendirikan negeri bernama Lu-Shiangshe yang berarti sungai kejayaan atau sungai yang memberi kehidupan/harapan atau sungai emas, yang penduduknya disebut dengan sebutan Rha-hyang atau Ra-Hyang atau Re-Hyang atau Re-jang, sebuah tempat yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, pembuktian ini kemudian diperkuat Suatu hal yang menarik adalah ditemukannya mata uang China (Numismatic)    yang bertuliskan Chien Ma berangka tahun 421 Masehi di Bengkulu Utara (Pulau Enggano). Mata uang yang Sama juga ditemukan di Criviyaya atau Criwiyaya (Baca: Palembang) dan di Tarumanagara (Baca: Jakarta). Dari kata CHIEN MA inilah muncul kata Cha-Chien (Caci=uang dalam bahasa Rejang).[10]

Sementara dari sejarah yang coba disusun oleh penulis yang disadur dari cerita secara turun temurun bahwa komunitas Jurukalang khususnya Bikau Bembo dan keturunanya berasal dari Jasirah Arab, salah satu bukti yang sampai saat ini masih terjaga dengan baik di Jurukalang adalah Pedang yang bertulisan arab, pedang ini dipercayai milik dan peningalan oleh Bikau Bembo yang di pelihara oleh keluarga ahli waris yang tinggal di Desa Talang Baru. Dari sejarah yang didapati dari ninik mamak bahwa Bikau Bembo berasal dari Istambul dan merupakan anak dari Zulkarnaene, apakah ada hubungan dengan Alexander Agung (Alexander the Great) yang merupakan anak kepada Maharaja Philip II dari Macedonia yang ibunya berasal dari surga yang boleh jadi adalah Puteri Olympias dari Epirus, akan sangat dini jika disebut ada hubungan dengan Alexander the Great dan Puteri Olympias dari Epirus, biasanya sejarah yang diturunkan secara turun temurun di Jurukalang dalam prosesnya ada bagian yang tidak boleh di publish tanpa alasan yang jelas dan ada transfer pengetahuan yang tidak sempurna maupun dipengaruhi oleh pola pikir dan pengaruh eksternal bagi orang yang menerima cerita tersebut.

Dalam cerita yang percayai di Jurukalang Bukau Bembo yang menikah dengan salah satu Puteri Ajai Siang yang bergelar Ajai Bijar Sakti yang bernama Dayang Regiak, dari perkawinan ini melahirkan 7 orang putra yang semuanya lahir di Jurukalang masing-masing putra tersebut adalah;

1. Rio Menaen
2. Rio Taen
3. Rio Tebuen
4. Rio Apai
5. Rio Mangok
6. Rio Penitis
7. Tuan Diwo Rio Setangai Panjang

Yang terakhir dipercayai sebagai jelmaan dari kedua orang tuanya, dalam proses kelahiranya diceritakan bahwa kedua orang tuanya berkeinginan untuk mencukupi anaknya menjadi 7 orang sehingga kedua orang tuanya (Bikau Bembo dan Dayang Regiak) melakukan pertapaan dan meminta kekuatan para dewa, pada hari ke 7 ritual tersebut Bikau Bembo dan isterinya Dayang Regiak hilang, Raib dalam bahasa lokal tempat Raib/hilangnya Bikau Bembo ini saat dikenal dengan Keramat Topos, namun tiba-tiba di lokasi ritual tersebut ada seorang bayi yang kuku tangannya panjang sampai ke siku sehingga di sebut Rio Satangai Panjang.

Ke tujuh anak Bikau Bembo ini kemudian menyebar di wilayah Rejang yang sekarang, Rio Menaen membentuk Kutai di Teluk Diyen, Rio Taen berkedudukan di Kutai Donok (Kota Donok sekarang), Rio Tebuen kemudian membentuk di Komunitas Jurukalang di Lubuk Puding di perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Selatan, Rio Apai di Talang Useu Lais kemudian disebut Rejang Pesisir begitu juga dengan Rion Mangok membentuk komunitas Jurukalang di Gading Pagar Jati, sedangkan Rio Penitis membentuk Komunitas Jurukalang di Musi, hanya Rio Setangai Panjang yang berkedudukan dan meneruskan kepemimpinan di Tapus Jurukalang.

Sampai saat ini dokumentasi yang masih di ingat oleh tua-tua di Jurukalang, dari generasi Bikau memimpin kelembagaan Petulai Jurukalang sampai dibubarkannya marga akibat kebijakan sentralis negara melalui UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Petulai Jurukalang dipimpin 19 Generasi Kepala Persekutuan, ke 17 orang yang dimaksud adalah;[11]

1. Bikau Bembo
2. Rio Taen
3. Tuan Diwo Rio Setangai Panjang
4. Rio Tado
5. Depati Singo
6. Depati Sugon
7. Depati Kulon
8. Sipan
9. Rajo Sediwo
10. Djike
11. Salam
12. Terusan
13. Ratu Salam
14. Sijar
15. Ali Asar
16. Ali Kera
17. Abdul Muin
18. Gulam Ahmad
19. Sabirin Wahid

Rio Setangai Panjang hanya mempunyai 6 orang putra putra yang ke semuanya berkedudukan di Tapus sebagai pusat kedudukan Marga Jurukalang, masing-masing putra putri tersebut adalah Mangkau Bumai, Temengung, Dayang Regini, Dayang Reginang, Malim Rajo dan Pedito Rajo. Kebiasaan di Jurukalang yang meneruskan kepemimpinan Marga adalah Putra tertua dari generasi sebelumnya dan kemudian diberi gelar Depati atau Pesirah, ketika pemerintahan Belanda baru kemudian ada proses demokratisasi dalam pemilihan kepemimpinan.

Kalau BMA bersikukuh dengan niatnya, silakan saja. Yang pasti, saya dan sejumlah pemuda adat di Desa Topos tidak bisa mengakuinya.

Kami tidak ikut andil dan tak bertanggung jawab kalau sampai para leluhur kita marah, kata Sugianto diamini Erwin Basirin.

Mereka juga mempertanyakan pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan gelar adat itu. Siapa saja tetua adat yang mereka libatkan. Setahu saya, tetua adat Topos tidak ikut. Kalau tetua di sini saja tidak ikut, mengapa acaranya harus dipusatkan di Topos.

Kenapa tidak di Tubei atau di tempat lain, cecarnya.
Pertanyaan serupa juga dilontarkan M Gustiadi SSos alias Edi Tiger. Anggota DPRD Lebong yang masih tergolong keluarga besar Ratu Sulam, yakni tetua Marga Jurukalang, mengaku kaget dengan agenda BMA itu.

Kalau memang itu gelar adat, kok tidak ada komunikasinya dengan orang-orang yang memang harus dilibatkan untuk menentukan gelarnya. Apa ini cuma hajatan BMA, kata dia.

Edi Tiger sendiri mengaku tidak mempersoalkan pemberian gelar adat kepada bupati itu. Yang saya herankan, kok terkesan ini hanya hajatan segelintir pihak.

Mestinya melibatkan semua unsur yang punya kaitan langsung. Kalau di Topos, apakah sudah mengajak semua tetua marga Jurukalang? katanya.

Kata Edi Tiger, semestinya gelar adat tidak hanya diberikan kepada bupati. BMA juga pantas memberikan penghormatan itu kepada mereka yang berjasa bagi daerah ini.

Salah satunya adalah para tokoh presidium pemekaran. Mereka itu lah yang punya andil besar mewujudkan Lebong menjadi kabupaten, ujarnya.

BMA jangan sampai melupakan pesan the founding fathers bangsa kita, Soekarno. Apa itu? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Kalau BMA ingat sejarah, tokoh-tokoh presidium pemekaran atau putra-putra terbaik yang berkiprah di kancah nasional juga pantas diberi gelar adat, kata Edi Tiger. (467)

Karena itu, ia mendukung kebijakan dan langkah-langkah yang diambil Pemkab Lebong dalam upaya mempertahankan keasrian alam dan hijaunya hutan Lebong, baik yang sudah maupun yang akan dilakukan.

Hal itu disampaikan Hasanudin saat berbicara di hadapan Wakil Gubernur Bengkulu M Syamlan Lc, Bupati Lebong Drs H Dalhadi Umar BSc, mantan Wakil Bup dan Anggota DPR RI H Nasirwan Thoha SE, Wabup RL Iqbal Bastari, mantan Bupati RL A Hijazi, utusan Pemkab BS, Kaur, Benteng, Kepahiang, unsur Muspida, ratusan Kades se Lebong dan sesepuh Lebong dalam acara ramah tamah usai upacara HUT ke-6 Lebong di rumah dinas bupati Lebong di Danau Picung, Tanjung Agung, kemarin.

Menurut Hasanuddin, dengan menjaga alam dan hutannya, sejatinya Lebong tidak saja memberi kehidupan bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi daerah lain bahkan bangsa ini. Sumbangan bagi kehidupan itu, lanjutnya, berupa air yang bersih dan udara yang sehat.

Saya yakin, investor Dubai Uni Emirat Arab yang datang kemarin takjub dan menyebut Lebong ini seperti surga. Sebab di tempat mereka pemandangan di sini tidak akan dijumpai, kata Hasanuddin, yang mengaku banyak orang tidak tahu kalau dirinya bersuku Rejang.

Sekjen mengakui, dengan menjaga dan melestarikan alam dan hutannya, Lebong juga butuh dukungan baik moral maupun materil. Karenanya ia mendukung Pemkab Lebong untuk terus memperjuangkan kompensasi dari kerja sama perdagangan karbon (carbon trade). Karena pertanyaannya kan, apa yang kemudian didapatkan Pemkab. Ya itu, bisa dari carbon trade, cetus Hasanuddin.

Sebelumnya, Bupati Dalhadi memaparkan kegiatan dan kebijakannya dalam menjaga kelestarian hutan Lebong, yakni memerangi ilegal logging. Komitmen dan konsistensi memerangi ilegal logging itu, katanya, juga sudah diakui pemerintah pusat dengan memberikan penghargaan di bidang lingkungan, yakni penghargaan Menuju Indonesia Hijau dan Raksaniyata.

Meski sudah diakui pusat, Dalhadi mengakui tingkat partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Lebong sebagai kabupaten konservasi itu masih rendah. Sehingga upaya-upaya pelestarian dan konservasi belum membuahkan hasil yang optimal. Ke depan akan terus digalakkan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi itu, katanya.

Terkait upaya mendapatkan dana sebagai upaya menjaga kelestarian hutan Lebong itu, Dalhadi memaparkan kerja sama yang sudah dilakukan dengan salah satu lembaga, Carbon Conservation Pte Ltd. Kerjasamanya dalam bentuk pemberian bantuan pembangunan investasi yang berwawasan kepada Kab Lebong dengan nama Lebong Green Program.

Hingga kini prosesnya masih berlangsung. Dimana telah ditandantangi MoU dengan program-program seperti coffe green program, agriculture green program, fishery green program, energy green program, mining green program dan tourism green program, papar Dalhadi. (467)

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan-perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang, selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang rejang ini adalah tulisan John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia meceritakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu) dan Toobye (Tubai).[1]

Catatan-catatan lain tentang Kedudukan 4 Petulai tersebut sebagai komunitas adat asli Rejang, dalam laporannya mengenai ‘adat-federatie in de Residentie’s Bengkoelen en Palembang Dr. JW. Van Royen menyebutkan bahwa kesatuan Rejang yang paling murni dimana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang di satu Bang, harus diakui Rejang yang ada di wilayah Lebong.[2]

System Petulai dalam sejarah Suku Bangsa Rejang dan warga komunitasnya merupakan himpunan manusia (indigenous community) yang tunduk pada kesatuan Hukum yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari system unilateral (kebiasaanya disusurgulurkan kepada satu pihak saja) dengan system garis keturunannya yang partrinial (dari pihak laki-laki) dan cara perkawinannya yang eksogami, sekalipun mereka berada di mana-mana.[3]

Sebagai indigenous community suku bangsa rejang tentunya memiliki beberapa kearifan local dalam mengurus diri (manusia, alam dan gaib) kemudian dikenal dengan istilah local adat rian ca’o atau adat neak kutai nated. Aplikasi system ini umumnya dalam system adat Rejang di aplikasikan dalam berbagai bentuk dengan nilai estetika yang tinggi, system demokrasi diaplikasikan dengan musyawarah mupakat oleh tetua adat yang kuat akan legitimasi komunitas ‘jurai’ yang dipimpinnya, dengan sumber-sumber daya alam system pengelolaannya lebih kental dengan system kepemilikan komunal di beberapa tahapannya dilakukan dengan menampilkan seni budaya yang magis, ‘kedurai’ adalah salah satu budaya untuk membuka Hutan, ‘Mundang Biniak’ acara seni budaya ketika menanam padi, dan ‘kedurai agung’ adalah pentas seni kolosal yang dipercayai mampu menangkat musibah bagi komunitas tertentu.

Jika dilihat lebih jauh aplikasi system seni dan budaya ini sangat kuat akan nilai-nilai yang tentunya akan bermanfaat baik bagi keberlanjutan komunitas Rejang secara umum, baik system kelembagaan komunal maupun keberlanjutan sumber-sumber daya alam yang ada dalam lingkup komunitas Rejang yang sangat memiliki hubungan dengan masing-masing petulai.

UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak hanya berdampak pada system dan legitimasi hokum atas kelembagaan adat di Rejang tetapi di saat yang sama mengenalisir aplikasi seni dan budaya, mendistorsi definisi adat, kemudian secara berlahan-lahan sistem social dengan kepemilikan komunal mulai berganti dengan system individualism yang sempit dan mengedepankan akumulasi capital yang exploitative baik terhadap sumber-sumber daya alam maupun terhadap system social dalam bentuk seni budaya.

Persoalan ini kemudian lambat laun akan berdampak pengahancuran lebih jauh terhadap kelembagaan, seni dan budaya masarakat Rejang sehingga hal yang paling mungkin untuk dilakukan adalah dengan mendokumentasikan kembali system-system seni dan budaya tersebut, sehingga nilai-nilai yang terkandung didalamnya akan menumbuhkan apresiasi tidak hanya bagi komunitas Rejang tetapi apresiasi masyarakat lebih luas terhadap nilai-nilai yang terkandunbg didalamnya yang tentunya lebih mampu mengelola dirinya secara baik dan berkelanjutan.

Siapa forum itu? Keberadaannya saja tidak jelas dan berani-beraninya mengatasnamakan Forum Generasi Lebong. Kalau pun ada, jangan-jangan pembentukannya mendadak dan dibayar oleh oknum tertentu untuk melaporkan masalah saya ke Panwaslu Provinsi, kata Bupati

Dalhadi kepada wartawan kemarin Seperti dijelaskannya, musibah tahun 2002 sebelum dirinya menjadi Bupati Lebong telah diselesaikan hingga ke pengadilan. Sehingga, saat mencalonkan diri menjadi Bupati Lebong, Kepala Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak bisa memutuskan agar pencalonan Dalhadi di bursa Pilkada dibatalkan.

Menurut Dalhadi, sebelum keluar dari pengadilan, dirinya bersedia bertanggung jawab atas kejadian itu. Itu dibuktikannya dengan menjadikan anak korban bernama Surya Ningsih sebagai anak angkat dan disekolahkan sampai tamat.

Tidak hanya di pengadilan, melainkan jalur adat pun sudah ditempuh dan itupun sudah selesai. Perlu saya luruskan, bahwa saat peristiwa naas 2002 itu, korban sendiri tidak langsung meninggal di TKP. Korban meninggal setelah satu pekan dirawat di rumah sakit, jelas Dalhadi.

Oleh sebab itu, lanjut Dalhadi, jika benar forum itu ada dan mau mengadukan masalahnya ke pihak-pihak terkait, Dalhadi mengaku tak ada masalah. Karena semuanya sudah selesai. Dan saya yakin, memang ada oknum yang sengaja menunggangi atau mendalangi forum itu, kata dia.

Meski begitu, Dalhadi sendiri tampaknya belum tahu identitas oknum yang dia curigai bermain di balik manuver FGLPH. Siapa sebenarnya yang mengungkapkan masalah itu dan ada apa dengan dirinya. Apakah kinerja saya telah merugikan mereka sampai-sampai kasus lama yang sudah selesai diangkat lagi. Saya minta bekerjalah secara profesional dan proporsional. Jangan bekerja hanya untuk mencari keuntungan sesaat belaka, kata Dalhadi.

Apakah gerakan FGLPH itu ditujukan untuk mengganjal bapak pada Pilkada 2010?

Kalau memang itu maunya, terang-terangan saja lah. Kalau benar begitu, berarti forum itu memang dibentuk dan dibayar hanya untuk menjegal saya, jawab Dalhadi.

Tapi lagi-lagi Dalhadi menyangsikan eksistensi FGLPH. Ia menduga kuat, nama itu hanya rekayasa. Bila memang ada, ia juga yakin orientasinya hanya untuk profit semata.

Berapa sih mereka dibayar oleh oknum tertentu. Forum itu juga tidak jelas keberadaannya. Generasi Lebong yang mana yang dimaksud. Saya ingin tahu apa kepentingan mereka melaporkan permasalahan dirinya ke Panwaslu Provinsi Bengkulu, cecar Dalhadi. (467)

Sikap tegas itu sangat diperlukan sebagai bentuk penghargaan dan pernghormatan terhadap Agama. ‘’Kalau yang melakukannya (mencopot papan merek) itu bawahan saya, sudah pasti dia akan diberi sanksi. Paling tidak, akan saya perintahkan untuk memasangnya kembali, kata Dalhadi kepada RB, kemarin (2/3).

Dalhadi tidak habis pikir mengapa sampai aparat BU kebablasan mencabut papan mesjid tersebut. Karena tindakan yang diambil sudah masuk ke ranah agama.

Isu atau masalah terkait agama sangat lah sensitif. Jadi tidak bisa bermain-main dengan agama. Kalau sudah masuk ke ranah agama, biasanya upaya penyelesaiannya tidak mudah. Bisa sangat rumit, kata Dalhadi.

Mengenai rencana peresmian Pasar, MCK dan Puskesmas di Padang Bano, Dalhadi mengatakan ditunda terlebih dahulu. Alasannya, dalam waktu dekat ini banyak agenda yang lebih mendesak. Diantaranya, acara pisah sambut Kejari Tubei yang akan digelar hari ini (3/3) dan pelantikan Ketua PN Tubei besok (4/3) di Kota Bengkulu.

Saya sudah perintahkan staf untuk memberitahukan warga. Jangan sampai mereka menunggu, tapi saya tidak datang. Sekaligus mengantisipasi ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan penundaan ini untuk mengadu domba warga, kata Dalhadi.

Secara terpisah, permintaan serupa disampaikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lebong. Menurut Ketuanya Jefriyanto, SP, tindakan aparat BU mencabut papan merek tersebut sudah di luar batas kewajaran. Apabila Imron tidak mengambil sikap atau membiarkannya saja, dikhawatirkan bisa memperkeruh situasi.

Kalau memang dia menghormati agama, dia pasti akan memasang kembali papan merek tersebut. Andai pun dia enggan melakukannya dengan tangan sendiri, dia bisa memerintahkan bawahannya, kata Jefriyanto.

Jefriyanto menduga perbuatan tersebut bukan dilakukan secara sengaja. Analisanya, tidak mungkin aparat yang mencopot atau pun melihat aksi pencopotan tidak membaca tulisan yang tercantum pada papan tersebut. Karena itu, Imron yang telah menyandang gelar Haji mengetahui sangat tidak baiknya perbuatan tersebut dari sisi Agama.

Jangan salahkan mesjid yang merupakan rumah Allah. Jadi, sekali lagi, jika memang dia pemimpin yang menghormati agama, dia harus memasangnya kembali. Jika tidak, silakan tunggu saja balasan yang akan diberikan Allah SWT, kata Jefriyanto.

DPRD BU Marah

Semetara itu DPRD BU menyesalkan Pemkab BU yang dinilai terlalu lemah dalam menyikapi konflik tapal batas BU-Lebong. Akumulasi kekesalan wakil rakyat BU ini tergambar saat sidang paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum DPRD, kemarin.

Ketua DPRD BU, Syaprianto Daud, S.Sos yang memimpin jalannya sidang sampai menggebrak meja. Pemkab harus tegas. Jangan jadi banci. Kita sepakat tidak ada yang namanya Padang Bano di BU. Kita harus berani, segera tindaklanjuti ke MK jangan hanya jadi wacana, ujar Syafrianto sembari menghantamkan telapak tangan kanannya ke meja.

Prakkk terdengar, suara gebrakan meja, yang memecah keheningan ruang sidang. Padang Bano tidak ada, teriak salah seorang anggota DPRD.

Tepuk tangan hangat, terdengar sesat kemudian. Bagaimana pak Wabup. Apakah siap melayangkan ke MK. Kami di dewan ini sebentar lagi juga selesai masa jabataannya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mempertahankan wilayah BU,’’ tanya Syafrianto kepada Wabup yang duduk persis disampingnya.

Wabup, HM. Salamun Haris pun, hanya terdiam melihat semangat wakil rakyat BU dalam mempertahankan wilayah BU. Dengan pelan, Salamun menjawab ya sembari menganggukkan kepalanya. Bahkan saat ditemui usai paripurna, Salamun menilai langkah hukum yang akan ditempuh Pemkab tak hanya akan dilakukan ke MK tapi juga ke KPK. Bukan MK saja tapi langsung ke KPK, tegasnya.

Kenapa mesti ke KPK? Pelanggaran pendirian bangunan perkantoran liar yang ada di tanah BU dinilai Salamun sudah menyalahi aturan. Kalau MK kita masih melihat Tupoksinya. Yang jelas terlihat di depan mata, kesalahan fatal yang dilakukan Lebong. Yakni membangun di wilayah BU. Itu yang perlu diusut, termasuk penyaluran raskin, ujar Salamun.

Membawa persoalan tapal batas ke ranah hukum, menurut dia, sebagai salah bentuk kesalahan yang dilakukan Gubernur yang seolah menutup mata dengan konflik tapal batas. ‘’Kita buka mata pemrov, supaya bisa melihat. Gubernur hendaknya tetap berpihak kepada fakta yang benar, beber Salamun.

Lebih lanjut, dijelaskan Syafrianto, pemerintah pusat hingga saat ini menilai tidak ada yang namanya Padang Bano. Klaim Lebong dilakukan secara sepihak. Kalau mau ambil ya permisi dulu, ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan dewan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan rekomendasi resmi kepada Pemkab sebagai bentuk support kepada eksekutif. Lihat saja tanggapan anggota dewan kita tadi. Kami akan ajukan surat resmi kepada Bupati soal tapal batas ini.

Objektiflah. Apa yang disampaikan Lebong di media sering memutarbalikkan fakta, bebernya.

Baginya kesepakatan antara BU-Lebong sudah final. Antara BU-Lebong sudah ada kesepakatan sebelumnya, waktu itu pak Kapolda Brigjen Pol Sudibyo sebagai saksi (2007 di kantor Gubernur,red). Politik angan dibawa-bawa lah, tidak bisa mentang-mentang satu partai (Gubernur dan Bupati Lebong) masyarakat dirugikan. Berpikirlah sebagai negarawan, tandasnya.

Secara terpisah, pihak Depdagri mengakui telah menurunkan tim ke Bengkulu terkait konflik tapal batas Bengkulu Utara versus Lebong. Namun, hasilnya masih akan dikaji di Depdagri. Seperti diakui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Depdagri, Saut Situmorang kepada RB melalui saluran telepon, kemarin.(oce/dmi/joe)

http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=988

Anggota DPRD Lebong, Basing Ado mengecam tindakan aparat yang BU mencabut papan merek mesjid. Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak etis dan tidak beradab. Karena itu, BU diminta agar memasangnya kembali. Sebelum masalah pencabutan tersebut berkembang menjadi masalah agama.

‘’Ingat. Konflik yang terjadi adalah konflik batas. Bukan konflik agama. BU mestinya bisa membedakan dengan arif dan bijaksana. Sangat disayangkan bila ternyata BU rela menjadikan rumah Allah sebagai tempat pelampiasan. Apalagi, saya yakin, yang mencabutnya juga umat Islam,’’ kata Basing.

Diakui Basing, DPRD Lebong telah lebih dahulu menyatakan siap mempertahankan wilayah Lebong sampai tetesan darah penghabisan. Dengan begitu, baik Lebong dan BU harus siap memperlihatkan kekuatannya masing-masing. Berarti sudah saatnya Lebong dan BU membuktikan kekuatannya guna menyelesaikan masalah batas tersebut, kata Basing.

Tak hanya dari DPRD, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebong Drs. Ruslan Ariyanto pun menyatakan tidak akan mundur dalam mempertahankan wilayahnya.

Apa pun yang terjadi, Pemkab Lebong akan menghadapinya. Bahkan, dihadapkan dengan moncong senjata pun Lebong tidak akan gentar. Apalagi akan mundur. Lebong tetap akan terus berjuang untuk mempertahankan wilayahnya sampai kapan pun juga.

Kalau BU akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan, Lebong lebih dari itu. Sampai kapan pun juga Lebong tidak akan pernah mundur, kata Ruslan.

Hanya saja, lanjut Ruslan, sebelum membicarakan sampai titik darah penghabisan, mestinya BU mengembalikan terlebih dahulu papan merek kecamatan Padang Bano yang telah diambil. Kalau memang BU mengaku melakukan segala tindakan berdasarkan aturan, mestinya BU tidak mengambil papan merek tersebut.

Karena tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan main hakim sendiri. Kalau Lebong tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Mengapa ? Karena perbuatan seperti itu bukanlah perbuatan orang dewasa. Melainkan perbuatan anak-anak, kata Ruslan.

Ruslan juga meminta agar Polda Bengkulu menepati janji untuk memfasilitasi BU mengembalikan papan merek tersebut seperti saat dia menemui Kapolda pada Senin lalu (23/2). Jika tidak segera dikembalikan dikhawatirkan akan semakin memperuncing situasi. Sebab, keberadaan papan merek tersebut merupakan simbol harga diri Lebong.

Selama tidak dikembalikan, bisa diartikan BU ingin melecehkan harga diri Lebong. Harga diri adalah sesuatu yang tertinggi dimiliki orang perorangan atau pun kelompok. Nah, kalau harga diri seseorang atau sekelompok orang sudah direndahkan, tentu akan menimbulkan dampak negatif, kata Ruslan. (dmi)

http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=961