Senin, 12-Mei-2008

http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1200

SINDANG DATARAN – Setelah beberapa waktu lalu, 84 orang ditahan karena merambah TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat), kemarin (11/5) kembali 16 orang diamankan polisi karena melakukan perambahan hutan TWA (Taman Wisata Alam) Bukit Kaba. Tepatnya di wilayah Register 4/50 Desa 4 Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran.

Sebenarnya masih ada ratusan perambah lainnya di sana, namun saat disergap Polhut KSDA, Polhut TNKS dan Dishutbun RL yang berkoordinasi dengan Reskrim Polres RL, hanya 16 orang yang berhasil diamankan. Sedangkan ratusan orang sisanya tidak ada di kebun saat disergap.

Kapolres RL, AKBP. Joni Triharto, SH melalui Wakapolres Kompol Iis Kristian, S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP. Syarif Hidayat, S.IK membenarkan penangkapan ini. “Kalau soal merambah hutan terlarang itu orang Polhut tahu persis. Hanya saja saat koordinasi Polhut mengatakan jika kawasan yang dijadikan kebun oleh perambah ini adalah wilayah terlarang,” ujar Syarif.

Guna proses penyidikan selanjutnya, 16 warga yang mayoritas berasal dari Bengkulu Selatan dan Kaur ini ditahan di Mapolres RL. Sementara itu, Kasubdin Keamanan dan Penyuluhan Dishutbun RL, Amir Hamzah Idji menyatakan 16 warganya dipastikan melakukan perambahan hutan terlarang. “Untuk diketahui, dari batas wilayah TWA ini kebun mereka berada sekitar 3 kilometer dari batas. Makanya sudah pasti mereka ini melakukan perambahan hutan terlarang,” ujar Amir.

Amir sendiri mengakui jika proses perambahan ini berlangsung sejak tahun 2000. Namun sudah sejak lama Dishutbun yang bekerjasama dengan Polhut melakukan sosialisasi jika kawasan tersebut dilarang. “Tapi tetap saja mereka acuh dengan sosialisasi tersebut.

Memang mereka ini masuk ke hutan itu tidak seizin dari Kades setempat. Karena sudah disosialisasi masih saja melakukan perambahan, hari ini (kemarin, Red) kita lakukan penangkapan dengan berkoordinasi dengan KSDA, TNKS, serta juga Polres,” papar Amir.

Ditanya mengenai ratusan perambah lainnya yang belum berhasil diamankan kemarin, Amir berjanji akan menjemput mereka. Hanya saja, kata Amir, pihak Lembaga Pemasyarakatan harus menyiapkan ruangan yang banyak untuk perambah ini.

Para perambah hutan TWA ini akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tepatnya diatur dalam Pasal 50 ayat 3 dengan acaman kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar.

Perambah Mengaku Tidak Tahu
Sementara itu, dua orang perambah yang ditangkap Evandri (26) dan Tarman (49) mengaku tidak tahu jika kebun itu adalah wilayah terlarang. Dijelaskan Tarman, sebelumnya kebun yang mereka miliki saat ini adalah milik PT. Kepahiang Indah.“PT. Kepahiang Indah berdiri tahun 1986 dan tutup tahun 1998. Setelah PT tutup lahan itu kami kelola untuk pertanian,” jelas Tarman.

Diakuinya, kebun-kebun ini ditanami kopi. Selain itu mereka juga menanam cabai. Saat ini kopi yang mereka tanam sudah mulai panen. Namun belum sempat mereka menikmati hasil kebunnya, jeruji tahanan sudah menunggu mereka.“Sebelum ini tidak ada pemberitahuan. Kalau saja ada pemberitahuan pasti tidak akan terjadi seperti ini. Selama ini kami berkebun disana aman-aman saja. Tapi hari ini (kemarin, Red) tanpa kami tahu sebelumnya, kami dibawa ke kantor polisi,” tambah Tarman.

Ditambahkan Evandri yang mengaku dari Bengkulu Selatan ini, selama ini pihak Polhut sudah lama mengetahui keberadaan mereka. “Dulu kan Polhut sering mengawasi kalau ada orang nebang pohon. Makanya mereka tahu keberadaan kami. Tapi saat itu mereka tidak mengatakan kalau kebun kami itu dilarang,” ungkap Evandri.(pie)

Senin, 12-Mei-2008

http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1201

CURUP – Jajaran Brimob Kompi Pelopor 2 Curup berhasil menemukan sekitar 6 kubik kayu yang tak bertuan. Kayu yang seluruhnya berjenis Meranti/Balam ini ditemukan di hutan TKNS berdekatan dengan Desa Susup Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara. Brimob berhasil mengamankan temuan ini pada Jumat (9/5) lalu sekitar pukul 22.00 WIB.
Saat ditemukan, kayu-kayu ini dalam kondisi siap diangkut. Karena sudah dalam bentuk kayu balok dan juga papan. Rincian jumlahnya, 73 batang ukuran 7×14x4 meter, 55 batang ukuran 10×10x4 meter, 4 batang balok kaleng, 3 keping papan ukuran 3×25x4 meter serta 1 keping papan ukuran 5×25x4 meter.

Disampaikan Wadanki Kompi Pelopor 2 Curup, Ipda. Doli. M. Tanjung temuan ini berkat informasi yang disampaikan masyarakat kepada persone Brimob yang melakukan pengamanan di PLTA Musi Ujan Mas Kepahiang. “Dari informasi itu, kita langsung melapor kepada Kasat Brimobda Bengkulu, bapak AKBP. Gatot Haribowo, S.IK dan beliau memerintahkan untuk segera mengamankan kayu-kayu itu. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Kasat Polres Kepahiang dan Polres Bengkulu Utara,” ujar Doli kemarin (11/5).

Sayangnya saat sampai di lokasi tersebut, tim Briob dengan kekuatan 15 persone ini tidak menemukan pemilik kayu. Setelah memastikan jika kayu-kayu itu hasil ilegal logging, tim langsung mengamankannya di Pos Satpam Power House yang merupakan pos terdekat dari titik temuan kayu. Setelah berhasil diamankan, kita kembali melakukan koordinasi dengan Polres Bengkulu Utara untuk tindak lanjut temuan ini.

Karena wilayah tempat ditemukannya kayu-kayu ini masuk wilayah Bengkulu Utara, makanya BB (barang bukti) kita serahkan ke Polres Bengkulu Utara,” tambah Doli.

Berdasarkan penuturan Doli, lokasi ditemukannya kayu-kayu ini cukup jauh. Untuk sampai di lokasi tim harus berjalan kaki sekitar 1 jam dari PLTA Musi. Pasalnya, jalan yang ada hanya jalan setapak, jadi tidak memungkinkan jika menggunakan kendaraan motor.“Untuk mengamankan kayu-kayu ke Pos Satpan, kita harus menurunkannya dari daerah perbukitan tempat penemuan.

Kita menggunakan jalur sungai untuk sampai di Pos Satpam. Namun yang pasti, tempat ditemukankannya kayu-kayu ini adalah hutan TNKS,” timpal Doli.(pie)

RB/Jumat, 11-April-2008

CURUP – Bupati RL, H. Suherman, MM mengatakan, tidak ada toleransi bagi masyarakat yang merambah hutan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat). Alasannya, dalam undang-undang sudah dijelaskan, jika hutan TNKS termasuk hutan lindung yang tidak boleh dirambah.“Itu kan hutan lindung. Sudah tahu hutan lindung, tapi masih saja digarap, ya… tanggung sendiri risikonya.

Silakan penegak hukum meneruskan prosesnya,” ujar Bupati Suherman kepada wartawan kemarin (10/4).
Para perambah yang tertangkap kepada RB beberapa hari lalu mengatakan jika mereka tidak tahu bahwa lahan yang digarapnya tersebut adalah hutan TNKS yang dilindungi negara. Menanggapi keterangan warga ini, bupati menyerahkan sepenuhnya kepada penyelidik.

“Kalau mereka mengaku tidak tahu, pasti aparat penegak hukum lebih tahu apakah mereka benar-benar tidak tahu, atau bagaimana,” jelasnya.
Bupati juga mengatakan jika beberapa waktu lalu dia pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar hutan TKNS tersebut dialihfungsikan. Maksudnya, jika hutan TNKS itu alihstatus, maka masyarakat sekitar bisa memanfaatkannya.

Namun usaha ini gagal. Pasalnya, pemerintah pusat tidak mengabulkan permintaan bupati ini. “Bukannya kita tidak memikirkan masyarakat, tapi sepertinya sulit sekali untuk merubah statusnya agar masyarakat bisa memanfaatkannya. Jadi bukan saya tidak memikirkan nasib rakyat,” ungkapnya.

Walaupun hutan TNKS ini dilindungi negara, namun sejauh ini pemerintah Rejang Lebong belum memperoleh dana kompensasi. Ditanya mengenai kompensasi ini, bupati hanya menjawab jika dia tidak mau mengatur pemerintah pusat.

Dalam pemberitaan RB beberapa waktu lalu, wilayah hutan TNKS ini berada di Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu. Namun setelah diteliti, wilayah ini masuk ke dalam Kecamatan Bermani Ulu Raya.
Camat Bermani Ulu Drs. Arman Kusnandar yang menyampaikan masalah ini. “Dulunya memang masuk Kecamatan Bermani Ulu. Tapi setelah pemekaran, Desa Bandung Marga itu masuk dalam Kecamatan Bermani Ulu Raya,” ujar Arman.(pie)

RB/Kamis, 10-April-2008

CURUP – Setelah melakukan pemeriksaan awal kepada 82 orang perambah hutan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat), akhirnya Polres RL membolehkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Namun per minggunya mereka ini diwajibkan untuk melapor ke Polres. Walaupun 82 orang ini dibolehkan pulang, namun tidak demikian dengan Kades Dataran Tapus, Rusli.

Setelah periksa dua hari lalu, pria yang sudah berumur ini langsung dijebloskan dalam sel tahanan Polres.Saat dikonfirmasi, Kapolres RL, AKBP. Joni Triharto, SH melalui Wakapolres, Kompol Iis Kristian, S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP. Syarif Hidayat, S.IK membenarkan perihal ini.

“Memang mereka (82 perambah hutan, Red) kita bolehkan untuk pulang ke rumah. Tapi kalau kita butuhkan keterangannya mereka akan kembali kita panggil. Selain itu, mereka juga wajib lapor sekali dalam satu minggu,” jelas Syarif.

Polres mengizinkan mereka pulang, selain memang periksaan awal sudah selesai, juga tidak ada tempat yang cukup di Mapolres untuk menampung mereka. Berdasarkan beberapa pertimbangan ini lah, akhirnya mereka diizinkan pulang.

Oleh Polres, masing-masing perambah hutan ini diantar ke desanya masing-masing. Mereka diangkut dengan kendaraan yang telah disediakan Polres.
Seperti diketahui, selain Rusli tersangka lainnya adalah Dewan. Seperti yang disampaikan Syarif, hingga saat ini Dewan masih dalam proses pengejaran timnya.(pie)

RB/Rabu, 09-April-2008

CURUP – Hingga siang kemarin (8/4) jajaran Polres RL terus melakukan pemeriksaan terhadap 84 orang perambah hutan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat). Seperti pemberitaan RB kemarin (hal: 12), mereka ini ditangkap karena menggarap hutan lindung di Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu. Untuk sampai ke lokasi ini, harus dengan cara berjalan kaki selama 3 jam.

Sebenarnya jumlah seluruh kelompok ini sebanyak 315 orang. Namun yang baru mengerjakan lahan ini hanya 84 orang. Selebihnya, walaupun sudah memastikan diri ikut serta, namun saat ditangkap kemarin belum bekerja.

Hingga saat ini, baru dua orang yang diduga menjadi dalangnya. Pertama, Kades Dataran Tapus, Rusli dan satunya lagi warga Air Rambai bernama Dewan. Saat ini Rusli sudah berhasil diamankan Polres setelah malam kemarin dijemput polisi. Sedangkan Dewan masih dalam tahap pengejaran. Karena saat didatangi kediamannya, tersangka ini tidak berada di tempat.

“Kita sudah meminta izin kepada Camat Bermani Ulu. Namun belum ada jawabannya. Tapi Dewan terus mendesak agar segera dilakukan. Makanya sudah mulai bekerja,” jelas Rusli kepada wartawan.
Selain itu, Rusli juga mengklaim jika hutan yang digarap tersebut adalah milik adat. Sehingga aktivitas mereka tidak melanggar hukum. Namun dia juga mengakui jika di daerah itu ada patok batas yang menerangkan jika wilayah itu termasuk kawasan hutan lindung.

Mengenai uang pendaftaran, Rusli mengakui hal itu. Awalnya dia mengatakan jika uang tersebut adalah ide Dewan dan seluruhnya masuk ke kantong Dewan. Tapi keterangan ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan Rusli ke penyidik Polres. Kepada penyidik, Rusli mengaku menerima uang sebesar Rp 5 juta dari Dewan.

“Uang itu saya terima tiga kali. Pertama sekitar awal Januari 2008 sebesar Rp 2 juta. Kedua sekitar pertengahan Januari sebesar Rp 1,5 juta, dan terakhir Sabtu kemarin (5/4) sebesar Rp 2 juta. Sisanya ada sama Dewan semua,” ungkapnya.

Diakuinya lagi, uang Rp 5 juta yang diserahkan Dewan kepadanya hingga saat ini masih di dalam bank. Namun jumlahnya tinggal Rp 4,5 juta. Dikatakan Rusli, uang itu rencananya akan diserahkan kepada Camat Bermani Ulu.

Dalam berita RB kemarin dijelaskan jika untuk ikut serta dalam kelompoknya masing-masing anggota dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000-Rp 500.000. Kompensasi untuk peserta, masing-masing mereka akan memperoleh lahan seluas 2 hektare dan bahan bangunan untuk rumah.

Rencananya 800 Ha

Mendengar pengakuan Rusli, cukup luas lahan yang akan dikelola mereka. Disampaikannya, total lahan yang diklaim sebagai milik adat dan akan digarap, sekitar 800 hetare. Kondisi lahan seluas ini, sebagian bekas kebun warga, sebagiannya lagi masih berbentuk hutan perawan.

Menurut keterangan Kasi Pengelolaan TNKS Wilayah VI Bengkulu, Miskun, luas lahan yang telah digarap sekitar 2 kilometer. Untuk diketahui, saat ditangkap dua hari lalu, para perambah ini baru mulai bekerja.

Dihari pertama itu mereka menebas batas-batas wilayah lahan yang nantinya akan dijadikan trasmigrasi ini.
“Mereka bisa dijerat Pasal 50 ayat 3 huruf b dan k, Jo Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan ancamannya 10 tahun penjara,” jelas Miskun.

Sementara itu, Kapolres RL, AKBP. Joni Triharto, SH melalui Wakapolres, Kompol. Iis Kristian, S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP. Syarif Hidayat, S.IK mengatakan 84 orang tersebut, selain tersangka mereka juga menjadi korban. “Karena untuk menjadi peserta mereka harus membayar sejumlah uang, makanya mereka juga menjadi korban penipuan. Mengenai dalangnya, hingga saat ini baru ada dua orang,” timpal Syarif.(pie)

RB/Rabu, 08-Agustus-2007    

CURUP – Maraknya aksi demo warga soal proyek transmigrasi di Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Kota Padang diduga ditunggangi oknum tertentu. Perkiraan ini diungkapkan Ketua DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong, Erfensi. Alasannya, tahapan proyek tersebut sudah sesuai aturan yang ada. 

Serta perangkat desa setempat sudah merestui digarap proyek tersebut. ”Sejak awal perangkat desa di sana sudah mengizinkan proyek itu direalisasikan. Artinya kan tidak ada masalah lagi. Nah, perkiraan saya, ada oknum yang bermain dalam persoalan itu (proyek trans),” ujar Erfensi pada RB per telepon, kemarin.

Selanjutnya, atas dugaan itu, Erfensi berharap Pemkab RL segera membentuk tim intelijen guna melacak siapa-siapa oknum yang bermain di belakang aksi demo warga tersebut. ”Kuat dugaan ada oknum yang bermain. Makanya kami mengimbau Pemkab RL segera membentuk tim intelijen. Jika memang ada, tangkap saja. Jangan pandang bulu,” tegasnya.

Erfensi sendiri menilai proyek transmigrasi di Kota Padang cukup banyak manfaatnya. Selain di bangun jalan dan sarana lain, Kecamatan Kota Padang juga ramai.

”Kami minta proyek itu dijalankan terus. Jangan sampai dihentikan. Soalnya, proyek itu banyak manfaatnya. Bukan hanya bagi warga Kota Padang, tapi juga buat warga RL. Salah satunya daerah kita kian ramai,” terangnya.

Sebelumnya, sedikitnya 300-an warga yang mengaku pengarap lahan yang akan dijadikan lokasi trans di Kota Padang melakukan aksi di DPRD RL. Mereka mendesak Pemkab RL menghentikan proyek tersebut.

Alasannya, proyek itu menyengsarakan rakyat.

Tapi setelah bertatap muka sekitar 5 jam dengan eksekutif dan legislatif, disepakati proyek 2006 tetap dilakukan namun tidak ada lagi penggusuran lahan baru. (Hay)

BE/Sabtu, 06-Oktober-2007

KOTA PADANG, BE – Pengakuan warga bahwa terjadi penodongan dengan pistol yang dilakukan oleh oknum TNI saat penggusuran lahan transmirgasi di Desa Lubuk Mumpo Kec Kota Padang beberapa waktu lalu, bakal berbuntut panjang. Pasalnya beberapa LSM bergabung membentuk sebuah aliansi yang dinamakan Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Militer. LSM yang bergabung dalam gerakan tersebut diantaranya LSM Kalam (Karunia Alam), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), Aman (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan LSM Akar Foundation. 

Mereka mengadukan masalah tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) pusat, karena mereka menganggap hak kehidupan masyarakat setempat sudah dianggap tidak ada lagi.

Direktur LSM Kalam Dodi Hendra SE ketika ditemui koran membenarkan bahwa aliansi anti kekerasan terhadap militer telah mengadukan persoalan tersebut ke Komnasham pusat.

Ya benar, pasca penggusuran lahan hari pertama kemarin, setelah kita mendengar ada beberapa orang warga yang ditodong dengan pistol oleh salah seorang anggota TNI, maka kita langsung mengadukan masalah tersebut ke Komnasham pusat, karena kami menganggap bahwa sumber penghidupan masyarakat sudah dianggap tidak ada lagi, sedangkan masyarakat berhak mempertahankan sumber penghidupan mereka itu, jelas Dodi Hendra.

Selain itu, anggota KPUD Kab RL itu juga mengatakan, bahwa pihaknya menyanyangkan sikap pemerintah yang melibatkan TNI dalam urusan tersebut.

”Karena menurut kami dalam konteks tersebut TNI inprosedural. Maka hendaknya tidak perlu dilibatkan. Lain halnya dengan polisi, itu memang tugas dan tanggung jawab mereka untuk melakukan pengamanan dan itupun hanya sebatas pengamanan bukan untuk memancing emosi warga, kata Dodi.

Apakah ada saksi yang melihat penodongan pistol oleh oknum TNI itu?

Ya, memang ada yang melihatnya, ungkap Dodi singkat, sayangnya anggota KPUD Kab RL itu tidak bersedia mengatakan siapa saksi yang melihat penodongan pistol yang dilakukan oleh aparat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, aliansi mengharapkan pemerintah dapat menghentikan tindakan-tindakan tersebut termasuk menarik mundur personil TNI, Polri dan alat berat yang digunakan untuk melakukan penggusuran lahan masyarakat karena saat ini masyarakat sudah sangat ketakutan dengan kondisi tersebut selain itu gabungan LSM itupun mengharapkan kepada pemerintah dan aparat hendaknya dapat menyelesaikan masalah ini dengan mengedepankan unsur pendekatan dan persuasif bukan dengan kekerasan. (131)

Pembangunan 100 rumah transmigrasi di Desa Lubuk Mumpo Kec Kota Padang diduga kuat kayu-kayunya adalah kayu hasil curian dari hutan lindung Kota Padang.

Namun entah mengapa seperti yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya, semua pihak terkesan tutup mata termasuk aparat penegak hukum sendiri, ungkap Ketua Komisi III DPRD Kab RL Yurizal BMe pada koran ini, kemarin.

Yurizal yang juga merupakan tokoh masyarakat setempat itu mengatakan, bahwa dia sudah banyak sekali mendapat laporan dari masyarakat soal banyaknya illegal loging di wilayah itu. Termasuk soal dugaan pembangunan 100 rumah di transmigrasi Lubuk Mumpo Kec Kota Padang yang diduga menggunakan kayu ilegal, itu juga laporan dari masyarakat.

Saya sudah banyak mendapat laporan dari masyarakat, dan informasi tersebut mendekati kebenaran, ungkap Yurizal.Untuk itu kami mengharapkan kepada pemerintah daerah termasuk aparat agar mengusut tuntas dugaan tersebut. Memang dugaan tersebut baru sebatas informasi saja.

Tapi biasanya informasi tersebut jika sudah banyak yang membicarakan, tentunya sudah mendekati kebenaran. Termasuk Dishutbun, peran Dishutbun dalam dugaan ini sangat besar sekali. Untuk itu sekali lagi kami mengharapkan agar semua pihak dapat memperhatikan masalah tersebut, tutur politisi partai Golkar itu. (131)

Yurizal mengatakan, pada tahun 2006 lalu pemerintah telah menempatkan warga trans Lubuk Mumpo sebanyak 150 KK dengan rincian 50 persen warga pendatang dan 50
persen lagi warga lokal atau masing-masing 75 KK. Sayangnya lahan yang diberikan tidak layak dan hanya separuh dari jumlah KK yang ada. Sementara jatah hidup yang diberikan pemerintah saat ini sudah habis.

Lalu pada tahun 2007 pemerintah kembali menempatkan sebanyak 100 KK di lokasi transmigrasi tersebut dengan pembagian sama, 50 persen warga lokal dan 50 persen lagi warga pendatang. Tapi untuk penempatan tahun 2007 ini hanya ada 25 KK warga luar daerah, yakni dari Jawa Barat. Sedangkan warga lokal malah sama sekali belum ada yang masuk ke lokasi trans. Sehingga masih ada 75 KK lagi lokasi trans yang belum terisi.
Masalahnya lagi, transmigran penempatan 2007 ini belum diberikan lahan usaha.

”Memang jatah hidup mereka masih ada. Tapi kalau lahan usaha tidak diberikan, nasib mereka akan sama dengan transmigran penempatan 2006. Bahkan saat ini sudah banyak transmigran tahun 2006 yang mengirim surat kepada keluarga mereka di pulau Jawa untuk pulang, karena mereka mengatakan pemerintah tidak menepati janjinya,” kata Yurizal.

”Sebenarnya sudah berulang kali saya menyampaikan masalah ini kepada pemerintah. Bahkan mungkin mulut saya sampai berbuih, tapi pemerintah tetap cuek. Kali ini kami tidak main-main lagi, dalam minggu ini juga Komisi III DPRD Kab RL akan memanggil pemerintah dan dinas teknis untuk memecahkan masalah tersebut dan menanyakan bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi di lokasi trans tersebut, tambah Yurizal. (131)

Hal ini disampaikan bupati menanggapi desakan LSM Lembak agar Pemkab RL tidak tinggal diam terhadap apa yang dilakukan Pemkab Kepahiang. Terutama beberapa waktu lalu Bupati Kepahiang melakukan beberapa kegiatan di Desa Talang Belitar Kec Sindang Dataran.

”Masalah ini sudah diserahkan ke pusat, jadi kita tunggu saja bagaimana hasilnya dari pusat. Intinya masyarakat jangan mau diadu domba apalagi RL dan Kepahiang saudara, jadi tidak ada gunanya
persengketaan,” tegas bupati.

Sementara di tempat terpisah, Camat Kec Sindang Dataran, Anom Chan SSos saat ditemui koran ini mengatakan, dia sangat sepakat dengan apa yang diungkapkan bupati. Selain itu dia juga mengatakan bahwa masyarakat Kec Sindang Dataran tidak akan mengambil langkah jajak pendapat seperti yang disarankan oleh anggota DPD itu. Lagi pula RL sama sekali tidak pernah melakukan pembangunan di wilayah perbatasan.

”Yang jelas masyarakat Sindang Dataran tetap akan mempertahankan semua wilayahnya. Terlebih besok (hari ini, red) bupati akan melakukan berbagai kegiatan di kecamatan tersebut termasuk salah satunya peresmian kantor camat Kec Sindang Dataran, ungkap camat yang sedang menyelesaikan program pasca sarjananya di Unib itu. (131)