BE/Kamis, 12 Maret 2009

Siapa forum itu? Keberadaannya saja tidak jelas dan berani-beraninya mengatasnamakan Forum Generasi Lebong. Kalau pun ada, jangan-jangan pembentukannya mendadak dan dibayar oleh oknum tertentu untuk melaporkan masalah saya ke Panwaslu Provinsi, kata Bupati

Dalhadi kepada wartawan kemarin Seperti dijelaskannya, musibah tahun 2002 sebelum dirinya menjadi Bupati Lebong telah diselesaikan hingga ke pengadilan. Sehingga, saat mencalonkan diri menjadi Bupati Lebong, Kepala Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak bisa memutuskan agar pencalonan Dalhadi di bursa Pilkada dibatalkan.

Menurut Dalhadi, sebelum keluar dari pengadilan, dirinya bersedia bertanggung jawab atas kejadian itu. Itu dibuktikannya dengan menjadikan anak korban bernama Surya Ningsih sebagai anak angkat dan disekolahkan sampai tamat.

Tidak hanya di pengadilan, melainkan jalur adat pun sudah ditempuh dan itupun sudah selesai. Perlu saya luruskan, bahwa saat peristiwa naas 2002 itu, korban sendiri tidak langsung meninggal di TKP. Korban meninggal setelah satu pekan dirawat di rumah sakit, jelas Dalhadi.

Oleh sebab itu, lanjut Dalhadi, jika benar forum itu ada dan mau mengadukan masalahnya ke pihak-pihak terkait, Dalhadi mengaku tak ada masalah. Karena semuanya sudah selesai. Dan saya yakin, memang ada oknum yang sengaja menunggangi atau mendalangi forum itu, kata dia.

Meski begitu, Dalhadi sendiri tampaknya belum tahu identitas oknum yang dia curigai bermain di balik manuver FGLPH. Siapa sebenarnya yang mengungkapkan masalah itu dan ada apa dengan dirinya. Apakah kinerja saya telah merugikan mereka sampai-sampai kasus lama yang sudah selesai diangkat lagi. Saya minta bekerjalah secara profesional dan proporsional. Jangan bekerja hanya untuk mencari keuntungan sesaat belaka, kata Dalhadi.

Apakah gerakan FGLPH itu ditujukan untuk mengganjal bapak pada Pilkada 2010?

Kalau memang itu maunya, terang-terangan saja lah. Kalau benar begitu, berarti forum itu memang dibentuk dan dibayar hanya untuk menjegal saya, jawab Dalhadi.

Tapi lagi-lagi Dalhadi menyangsikan eksistensi FGLPH. Ia menduga kuat, nama itu hanya rekayasa. Bila memang ada, ia juga yakin orientasinya hanya untuk profit semata.

Berapa sih mereka dibayar oleh oknum tertentu. Forum itu juga tidak jelas keberadaannya. Generasi Lebong yang mana yang dimaksud. Saya ingin tahu apa kepentingan mereka melaporkan permasalahan dirinya ke Panwaslu Provinsi Bengkulu, cecar Dalhadi. (467)

Selasa, 03 Maret 2009

Sikap tegas itu sangat diperlukan sebagai bentuk penghargaan dan pernghormatan terhadap Agama. ‘’Kalau yang melakukannya (mencopot papan merek) itu bawahan saya, sudah pasti dia akan diberi sanksi. Paling tidak, akan saya perintahkan untuk memasangnya kembali, kata Dalhadi kepada RB, kemarin (2/3).

Dalhadi tidak habis pikir mengapa sampai aparat BU kebablasan mencabut papan mesjid tersebut. Karena tindakan yang diambil sudah masuk ke ranah agama.

Isu atau masalah terkait agama sangat lah sensitif. Jadi tidak bisa bermain-main dengan agama. Kalau sudah masuk ke ranah agama, biasanya upaya penyelesaiannya tidak mudah. Bisa sangat rumit, kata Dalhadi.

Mengenai rencana peresmian Pasar, MCK dan Puskesmas di Padang Bano, Dalhadi mengatakan ditunda terlebih dahulu. Alasannya, dalam waktu dekat ini banyak agenda yang lebih mendesak. Diantaranya, acara pisah sambut Kejari Tubei yang akan digelar hari ini (3/3) dan pelantikan Ketua PN Tubei besok (4/3) di Kota Bengkulu.

Saya sudah perintahkan staf untuk memberitahukan warga. Jangan sampai mereka menunggu, tapi saya tidak datang. Sekaligus mengantisipasi ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan penundaan ini untuk mengadu domba warga, kata Dalhadi.

Secara terpisah, permintaan serupa disampaikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lebong. Menurut Ketuanya Jefriyanto, SP, tindakan aparat BU mencabut papan merek tersebut sudah di luar batas kewajaran. Apabila Imron tidak mengambil sikap atau membiarkannya saja, dikhawatirkan bisa memperkeruh situasi.

Kalau memang dia menghormati agama, dia pasti akan memasang kembali papan merek tersebut. Andai pun dia enggan melakukannya dengan tangan sendiri, dia bisa memerintahkan bawahannya, kata Jefriyanto.

Jefriyanto menduga perbuatan tersebut bukan dilakukan secara sengaja. Analisanya, tidak mungkin aparat yang mencopot atau pun melihat aksi pencopotan tidak membaca tulisan yang tercantum pada papan tersebut. Karena itu, Imron yang telah menyandang gelar Haji mengetahui sangat tidak baiknya perbuatan tersebut dari sisi Agama.

Jangan salahkan mesjid yang merupakan rumah Allah. Jadi, sekali lagi, jika memang dia pemimpin yang menghormati agama, dia harus memasangnya kembali. Jika tidak, silakan tunggu saja balasan yang akan diberikan Allah SWT, kata Jefriyanto.

DPRD BU Marah

Semetara itu DPRD BU menyesalkan Pemkab BU yang dinilai terlalu lemah dalam menyikapi konflik tapal batas BU-Lebong. Akumulasi kekesalan wakil rakyat BU ini tergambar saat sidang paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum DPRD, kemarin.

Ketua DPRD BU, Syaprianto Daud, S.Sos yang memimpin jalannya sidang sampai menggebrak meja. Pemkab harus tegas. Jangan jadi banci. Kita sepakat tidak ada yang namanya Padang Bano di BU. Kita harus berani, segera tindaklanjuti ke MK jangan hanya jadi wacana, ujar Syafrianto sembari menghantamkan telapak tangan kanannya ke meja.

Prakkk terdengar, suara gebrakan meja, yang memecah keheningan ruang sidang. Padang Bano tidak ada, teriak salah seorang anggota DPRD.

Tepuk tangan hangat, terdengar sesat kemudian. Bagaimana pak Wabup. Apakah siap melayangkan ke MK. Kami di dewan ini sebentar lagi juga selesai masa jabataannya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mempertahankan wilayah BU,’’ tanya Syafrianto kepada Wabup yang duduk persis disampingnya.

Wabup, HM. Salamun Haris pun, hanya terdiam melihat semangat wakil rakyat BU dalam mempertahankan wilayah BU. Dengan pelan, Salamun menjawab ya sembari menganggukkan kepalanya. Bahkan saat ditemui usai paripurna, Salamun menilai langkah hukum yang akan ditempuh Pemkab tak hanya akan dilakukan ke MK tapi juga ke KPK. Bukan MK saja tapi langsung ke KPK, tegasnya.

Kenapa mesti ke KPK? Pelanggaran pendirian bangunan perkantoran liar yang ada di tanah BU dinilai Salamun sudah menyalahi aturan. Kalau MK kita masih melihat Tupoksinya. Yang jelas terlihat di depan mata, kesalahan fatal yang dilakukan Lebong. Yakni membangun di wilayah BU. Itu yang perlu diusut, termasuk penyaluran raskin, ujar Salamun.

Membawa persoalan tapal batas ke ranah hukum, menurut dia, sebagai salah bentuk kesalahan yang dilakukan Gubernur yang seolah menutup mata dengan konflik tapal batas. ‘’Kita buka mata pemrov, supaya bisa melihat. Gubernur hendaknya tetap berpihak kepada fakta yang benar, beber Salamun.

Lebih lanjut, dijelaskan Syafrianto, pemerintah pusat hingga saat ini menilai tidak ada yang namanya Padang Bano. Klaim Lebong dilakukan secara sepihak. Kalau mau ambil ya permisi dulu, ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan dewan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan rekomendasi resmi kepada Pemkab sebagai bentuk support kepada eksekutif. Lihat saja tanggapan anggota dewan kita tadi. Kami akan ajukan surat resmi kepada Bupati soal tapal batas ini.

Objektiflah. Apa yang disampaikan Lebong di media sering memutarbalikkan fakta, bebernya.

Baginya kesepakatan antara BU-Lebong sudah final. Antara BU-Lebong sudah ada kesepakatan sebelumnya, waktu itu pak Kapolda Brigjen Pol Sudibyo sebagai saksi (2007 di kantor Gubernur,red). Politik angan dibawa-bawa lah, tidak bisa mentang-mentang satu partai (Gubernur dan Bupati Lebong) masyarakat dirugikan. Berpikirlah sebagai negarawan, tandasnya.

Secara terpisah, pihak Depdagri mengakui telah menurunkan tim ke Bengkulu terkait konflik tapal batas Bengkulu Utara versus Lebong. Namun, hasilnya masih akan dikaji di Depdagri. Seperti diakui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Depdagri, Saut Situmorang kepada RB melalui saluran telepon, kemarin.(oce/dmi/joe)

http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=988

RB/Senin, 02 Maret 2009

Anggota DPRD Lebong, Basing Ado mengecam tindakan aparat yang BU mencabut papan merek mesjid. Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak etis dan tidak beradab. Karena itu, BU diminta agar memasangnya kembali. Sebelum masalah pencabutan tersebut berkembang menjadi masalah agama.

‘’Ingat. Konflik yang terjadi adalah konflik batas. Bukan konflik agama. BU mestinya bisa membedakan dengan arif dan bijaksana. Sangat disayangkan bila ternyata BU rela menjadikan rumah Allah sebagai tempat pelampiasan. Apalagi, saya yakin, yang mencabutnya juga umat Islam,’’ kata Basing.

Diakui Basing, DPRD Lebong telah lebih dahulu menyatakan siap mempertahankan wilayah Lebong sampai tetesan darah penghabisan. Dengan begitu, baik Lebong dan BU harus siap memperlihatkan kekuatannya masing-masing. Berarti sudah saatnya Lebong dan BU membuktikan kekuatannya guna menyelesaikan masalah batas tersebut, kata Basing.

Tak hanya dari DPRD, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebong Drs. Ruslan Ariyanto pun menyatakan tidak akan mundur dalam mempertahankan wilayahnya.

Apa pun yang terjadi, Pemkab Lebong akan menghadapinya. Bahkan, dihadapkan dengan moncong senjata pun Lebong tidak akan gentar. Apalagi akan mundur. Lebong tetap akan terus berjuang untuk mempertahankan wilayahnya sampai kapan pun juga.

Kalau BU akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan, Lebong lebih dari itu. Sampai kapan pun juga Lebong tidak akan pernah mundur, kata Ruslan.

Hanya saja, lanjut Ruslan, sebelum membicarakan sampai titik darah penghabisan, mestinya BU mengembalikan terlebih dahulu papan merek kecamatan Padang Bano yang telah diambil. Kalau memang BU mengaku melakukan segala tindakan berdasarkan aturan, mestinya BU tidak mengambil papan merek tersebut.

Karena tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan main hakim sendiri. Kalau Lebong tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Mengapa ? Karena perbuatan seperti itu bukanlah perbuatan orang dewasa. Melainkan perbuatan anak-anak, kata Ruslan.

Ruslan juga meminta agar Polda Bengkulu menepati janji untuk memfasilitasi BU mengembalikan papan merek tersebut seperti saat dia menemui Kapolda pada Senin lalu (23/2). Jika tidak segera dikembalikan dikhawatirkan akan semakin memperuncing situasi. Sebab, keberadaan papan merek tersebut merupakan simbol harga diri Lebong.

Selama tidak dikembalikan, bisa diartikan BU ingin melecehkan harga diri Lebong. Harga diri adalah sesuatu yang tertinggi dimiliki orang perorangan atau pun kelompok. Nah, kalau harga diri seseorang atau sekelompok orang sudah direndahkan, tentu akan menimbulkan dampak negatif, kata Ruslan. (dmi)

http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=961

RB/Kamis, 11-Desember-2008

LEBONG – Warga Desa Tapus dan Suka Negeri Kecamatan Topos memprotes pembangunan jalan hotmix simpang Rimbo Pengadang – Tapus – Suka Negeri. Pasalnya, sekitar 100 meter panjang jalan utama Desa Tapus tidak dihotmix. Protes ini disampaikan tokoh pemuda Desa Tapus Nuril Auna dan Tokoh Pemuda Desa Suka Negeri Erdai kepada RB secara bersamaan melalui ponsel.

Menurut Nuril, pembangunan jalan hotmix yang dilakukan setengah hati. Mestinya, jalan sepanjang 100 meter yang merupakan jalan utama Desa Tapus juga dihotmix. Sementara pembangunan yang dilakukan hanya sampai di simpang tiga Desa Tapus dan Suka Negeri. Lalu, pembangunan dilakukan mengarah ke Desa Suka Negeri. Tanggung. Sementara informasi yang kami dengar, pembangunan jalan hotmix ini hanya tahun ini saja. Selanjutnya, tidak bisa dipastikan, kata Nuril.

Ditambahkan Erdai, protes bukan hanya berasal dari warga Desa Tapus. Tetapi juga diikuti warga Desa Suka Negeri. Bahkan, warga Desa Tapus dan Suka Negeri telah membahasnya secara bersama-sama. Warga juga bersepakat menyurati Dinas Pekerjaan Umum untuk menyampaikan aspirasi. Malam tadi, sekitar 60 orang ikut rapat untuk membahasnya. Suratnya, kalau tidak ada perubahan, tadi dilayangkan, kata Erdai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Budi Haryanto, SE saat dikonfirmasi mengaku telah mengetahui hal tersebut. Dia telah menjadwalkan pada hari ini untuk menemui warga guna memberikan penjelasan. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan sudah sesuai rencana. Kalau hotmix, memang yang dibangun poros utama. Sementara untuk jalan lainnya juga akan dibangun jalan lingkungan. Rencana saya, besok saya akan mengajak camat dan kepala desa menemui warga untuk menjelaskannya, kata Budi. (dmi)

Bengkulu Ekspress/Kamis,29 Mei2008

http://bengkuluekspress.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=5263

TUBEI, BE – Masyarakat suku Rejang punya aturan atau hukum adat yang sejatinya mengatur tata cara pemanfaatan hutan. Jika adat ini ditegakkan dengan teguh maka komitmen, langkah dan upaya memberantas ilegal logging serta mewujudkan Lebong menjadi kabupaten konservasi akan semakin mudah.

Dulu, misalnya, kalau ada warga yang mau menebang pohon, maka terlebih dulu harus minta izin dan persetujuan kepala kutai dan masyarakat setempat. Kalau diizinkan, pohon yang boleh ditebang pun tidak sembarang pohon dan lokasi tumbuhnya tidak pada daerah tangkapan air atau sumber mata air, ujar Kabag Kesejahteraan Rakyat Setkab Lebong H Sirothal Abdi SPdI, Rabu (28/5) dihubungi BE usai menggelar bimbingan teknis hukum adat dan budaya Rejang di ruang pola Pemkab Lebong, kemarin.

Acara Bintek yang dibuka secara resmi Wakil Bupati Nasirwan Thoha SE itu diikuti 150 tokoh masyarakat dan adat dari tiga kecamatan: Rimbo Pengadang, Lebong Selatan dan Lebong Tengah. Menurut Sirothal, hari ini bintek akan diikuti 150 orang lagi dari Kecaman Lebong Utara, Lebong Atas dan Padang Bano.

Menghadirkan dua tokoh adat, Saiman Jai dan Jalaludin, hasil diskusi Bintek ini akan dibukukan dan selanjutnya diseminarkan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan. Pentingnya hukum adat dan budaya ini dibukukan agar bisa dipelajari dan diwariskan kepada generasi muda. Sebab kalau tidak, perubahan zaman dan semakin heterogennya Lebong ini bisa menghilangkannya, kata Nasirwan dalam sambutannya.

Apakah ada rencana di-Perda-kan? Sirothal mengatakan masih akan dipertimbangkan lebih lanjut. Targetnya dibukukan dulu. Kalau dalam seminar nanti mengerucut untuk diformulasikan menjadi Perda, kenapa tidak, kata Sirothal. (467)

RB/Senin, 05-Mei-2008

http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1074

LEBONG – DPRD Lebong menyatakan pesimis Pemkab bakal berhasil mewujudkan Kabupaten Konservasi. Pasalnya, Pemkab terkesan masih memiliki keraguan untuk menkonkretkannya dengan cara membuat perda. Padahal, keberdaan perda itu sangat penting. Bukan hanya secara politis dan hukum, tetapi juga penting untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

“Apa yang berlangsung selama ini masih bisa dikatakan sekadar berwacana. Soalnya, belum ada peraturan daerah menyatakan tentang Lebong sebagai kabupaten konservasi,” kata Ketua DPRD Lebong H. Armansyah M, SE.

Mengenai belum ada produk hukum yang secara spesifik mengatur tentang kabupaten konservasi, kata Armansyah, jangan dijadikan hambatan. Sebab mengacu filosopi bottom–up, pemkab boleh berinisiatif membuat perda. Apalagi beberapa produk hukum yang ada bisa menjadi konsideran penyusunan perda. Diantaranya, UUD 1945, UU No 5/1990 tentang Konservasi SD Hayati dan Ekosistem, UU No 24/1992 tentang penataan ruang, UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan LH, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 32/2004 tentang Pemda dan UU No. 9/2003 tentang Pemekaran Kabupaten Lebong dan Kepahiang “Yang penting, tidak bertentangan,” kata Armansyah.

Jika saja Pemkab merasa kurang percaya diri untuk menyusun draftnya, lanjut Armansyah, Pemkab bisa saja berkerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM yang dinilai memiliki kompetensi. Bila memerlukan dana, DPRD pun siap menyetujui pengalokasiannya. Dengan catatan, hasil kerjasama tersebut menghasilkan draft yang benar-benar layak untuk diperdakan.

“Beberapa tahun ini cukup banyak kerja sama Pemkab dengan perguruan tinggi. Cuma saya lihat tidak ada yang secara spesifik ditujukan menyusun draft perda kabupaten konservasi. Mestinya kerjasama untuk menyusun draft perda itu, ada,” kata Armansyah.

Ditempat terpisah, Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar, B. Sc mengatakan telah memerintahkan instansi terkait untuk menyusun draft raperda tentang kabupaten konservasi. “Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi leading-nya. Kita tunggu saja hasilnya,” kata Dalhadi. (dmi)

RB/Kamis, 08-Mei-2008,

http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1145

LEBONG – Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar, B. Sc meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus sperusakan pos jaga dinas kehutanan. Menurutnya, aksi perusakan tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi. Apalagi, sasaran aksi tersebut adalah aset negara yang berfungsi ikut memberantas praktek yang dilarang negara. “Harus diusut. Apabila tidak, pasti akan menjadi preseden buruk bagi Lebong,” tegas Dalhadi kepada RB saat dihubungi siang kemarin.

Seperti dilansir kemarin, sebanyak 6 orang warga Desa Rimbo Pengadang merusak pos jaga Dishutbun di Desa Air Dingin. Kendati tidak menimbulkan korban luka, namun aksi yang dilakukan kisaran pukul 16.40 WIB (6/5) itu mengakibatkan satu unit radio telekomunikasi, sejumlah meja, kursi, tempat tidur, papan merek pos jaga dan portal penghalang jalan rusak. Diperkirakan kerugian yang dialami lebih dari Rp 10 juta. Aksi tersebut diduga dipicu tindakan petugas Dishutbun menyita kayu milik Ra’is Warga Rimbo Pengadang.

Memang, lanjut Dalhadi, era demoktratisasi bisa berarti era kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau bersikap. Namun, kebebasan tersebut memiliki batasan. Pembatasnya adalah aturan. Karenanya, kebebasan dalam konteks demokrasi tidak bisa diterjemahkan dengan bebas sebebas-bebasnya. Apalagi dalam menyampaikannya sampai melakukan perusakan. “Kalau sudah merusak, itu artinya salah. Sudah melawan aturan. Karenanya sudah melawan aturan, maka pelakunya harus diproses secara hukum,” kata Dalhadi.

Dalhadi menambahkan pengusutan juga harus dilakukan terhadap dugaan praktek illegal logging. Kendati pemilik kayu mengaku tindakan menebang dan mengolah kayu telah berizin, namun harus tetap bisa dibuktikan secara hukum. Apabila pengakuan tersebut terbukti benar, maka dia berjanji akan memberikan sanksi kepada tim. “Kalau ternyata benar sudah berizin, itu artinya tim yang menyita kayu telah melakukan kesalahan. Sudah tentu, mereka akan saya berikan sanksi. Dan kayu milik warga tersebut pasti akan dikembalikan,” kata Dalhadi.

Dikatakan Dalhadi, keseriusan menegakan aturan merupakan suatu keniscayaan. Apalagi Lebong terkategori Kabupaten baru. Sehingga, setiap perbuatan yang dilakukan aparatur negara pasti menjadi perhatian masyarakat. Karenanya, keseriusan tindakan mengusut kasus perusakan tersebut sangat penting dilakukan. Mengingat aksi perusakan pos jaga tersebut telah dilihat banyak orang. “Setiap langkah, ditonton orang. Buldozer bekerja saja, ditonton orang,” kata Dalhadi yang mengaku dalam perjalanan menuju ke TKP. (dmi)

Terkait hal itu, Bupati Lebong Drs H Dalhadi Umar BSc melalui Asisten I Puji Siahaan SH menegaskan Pemkab akan segera menyelesaikan masalah tukar guling lahan perkantoran Pemkab dengan 11 warga. “Dalam waktu dekat apa yang dikeluhkan 11 warga itu akan kami selesaikan. Mereka akan kami undang untuk membicarakan duduk persoalan yang sebenarnya. Bupati juga tidak mau masalahnya berlarut-larut sehingga rakyat merasa dirugikan,” kata Puji.

Seperti diberitakan, Komisi I DPRD Lebong melalui Anggotanya Ahmad Gusti mendesak Pemkab Lebong menyelesaikan persoalan tukar guling lahan warga yang kini digunakan sebagai lahan perkantoran Pemkab Lebong. Sebab dari 31 pemilik lahan ternyata masih ada 11 warga di antaranya yang belum jelas penyelesaiannya.

Padahal, kata Gusti, untuk penyelesaian tukar guling sendiri, Bupati Lebong Drs H Dalhadi Umar BSc sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 225/2005 tentang penetapan lokasi tukar guling dan besarnya biaya upah tebas serta bantuan kerugian tanam tumbuh untuk pemilik lahan perkantoran Pemkab Lebong di Desa Taba Baru II Kecamatan Lebong Atas tertanggal 2 Desember 2005.(467)

Ini misalnya, bisa dilihat dari pihak Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang jumlah personil yang ditugaskan untuk mengawasi luas taman yang mencapai
ratusan hektar lebih atau tepatnya 111.035 hektar
hanya dua petugas.

Bupati Lebong Drs H Dalhadi Umar BSc mengemukakan, dengan kondisi itu Pemkab berharap akan menjadi salah satu pokok perhatian pihak terkait. Termasuk pihak PBB melalui UNESCO yang telah melihat kondisi kawasan TNKS Lebong beberapa waktu lalu.
Menurut Dalhadi, pemerintah pusat dan dunia internasional juga perlu menunjukkan perhatiannya atas kondisi hutan di Lebong secara konkret. Apalagi, Pemkab Lebong sudah menyatakan siap atas pencanangan dan uji coba sebagai salah satu kabupeten konservasi di Indonesia.

Kita sudah kerap sampaikan kondisi kekinian kawasan hutan di Lebong. Menyangkut permasalahan dan kendala yang kita hadapi. Karenanya, kami sangat berharap ada dukungan rill dari pihak terkait. Sebab, masyarakat yang tinggal di desa yang berbatasan dengan kawasan juga masih hidup dalam kemiskinan, ujar Bup Dalhadi saat ditemui belum lama ini.

Bup Dalhadi kembali menegaskan komitmen dan keseriusan Pemkab Lebong memerangi tindakan pencurian kayu atau illegal logging. Sebab, kata dia, rusaknya hutan akan berbuah bencana: banjir dan longsor mengancam di musim
penghujan serta kekeringan dimusim kemarau.
Masyarakat Lebong juga harus percaya, konservasi itu bukan untuk menyengsarakan rakyat. Tapi untuk mensejahterakan. Hutan boleh dimanfaatkan tetapi tidak boleh dirusak, katanya. (467)

RB/Rabu, 31-Oktober-2007

LEBONG – Seolah tak mau kalah dengan tindakan Pemkab BU yang mendefinitifkan Desa Renah Jaya di daerah perbatasan, kini giliran DPRD Lebong yang mengesahkan Perda pembentukan Kecamatan Padang Bano juga di daerah perbatasan. DPRD juga menyetujui pembentukan 5 desa di kecamatan tersebut. Pengesahan kecamatan baru ini dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD Lebong kemarin siang.      

Dari 42 Raperda yang diajukan, setelah dibahas dinyatakan sebanyak 21 Raperda disetujui untuk disahkan menjadi perda. Sementara sisanya akan dibahas lebih mendalam. Dan dari 20 perda tersebut, dua diantaranya adalah Perda pembentukan Kecamatan Padang Bano dan Perda tentang pembentukan Desa Padang Bano, Sebayur, Limes, Kembung dan Uei di Kecamatan Padang Bano, kata Ketua DPRD Lebong Armansyah M, SE.

Sebelumnya, Armansyah mengakui adanya larangan Pemprov Bengkulu untuk melakukan pembangunan di daerah konflik. Namun menurutnya, larangan itu tidak pantas untuk dihormati. Sebab Pemprov tidak bersikap tegas terhadap tindakan Pemkab dan DPRD Bengkulu Utara yang secara terang-terangan lebih dahulu tidak menghormati larangan tersebut. Jadi buat apa pula kita menghormati larangan tersebut, kata Armansyah.

Menurut Armansyah, sangat tidak pantas bila Pemprov melarang insiatif Pemkab dan DPRD untuk memperhatikan masyarakat Lebong yang tinggal dan hidup di daerah perbatasan. Kalau Pemprov memprotes atau melarang itu berarti Pemprov tidak ingin Pemkab dan DPRD memperhatikan masyarakat Lebong di daerah tersebut.

Selanjutnya, kami akan menganggarkan berbagai kegiatan pembangunan. Mulai dari terminal, sekolah, pasar, puskesmas dan fasilitas lainnya. Bahkan, dalam waktu dekat ini baik Bupati maupun DPRD akan berkantor di sana, kata Armansyah.

Untuk diketahui, 18 Perda lainnya yang disahkan meliputi adalah perda tentang Badan Zakat Daerah, Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Alokasi Dana Desa, Perubahan pertama atas Perda Nomor 7 tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, Pajak Hotel, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Puskemas Pembantu, Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.

Kemudian, perda tentang Penetapan Pembayaran Biaya Pemungutan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat, Larangan Pengadaan dan Peredaran Garam Tidak Beryodium, Penetapan Hari Jadi Kabupaten Lebong, Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, Perizinan Tentang Kesehatan Swasta, Larangan Membuang Sampah Pada Sembarang Tempat, Bantuan Keuangan Pada Partai Politik. (dmi)