BE/Jumat, 30-Mei-2008

http://bengkuluekspress.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=5279

TUBEI, BE – Ini sejarah baru dalam pergerakan mahasiswa, khususnya di Kabupaten Lebong. Kendati pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, belasan mahasiwa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Peduli Lebong, Kamis (29/5) menggelar unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan itu karena dinilai membebani masyarakat.

Selain pemerintah pusat, mahasiswa juga meminta Pemkab Lebong mendorong peningkatan status depot bensin dan solar di Lebong menjadi SPBU. “Kami minta DPRD membuat Perda yang mengatur distribusi dan harga bensin di tingkat pengecer. Dan aparat kepolisian hendaknya mengawasi dengan ketat agar tidak ada oknum yang berbuat curang,” ujar Korlap aksi Gustami.

Aksi yang berlangsung damai itu dimulai sejak pukul 09.00. Pendemo yang berangkat dari Curup sekitar pukul 06.00 itu menggelar aksinya dengan berjalan kaki dari Terminal Muara Aman menuju kawasan tugu Muara Aman.
Mahasiswa asal Lebong yang kuliah di STAIN Curup ini menggelar orasi beberapa saat sebelum akhirnya meluncur ke Kantor DPRD Lebong.

Namun, setibanya di sana anggota dewan yang diminta mendengarkan aspirasi itu tak kunjung muncul. Barulah beberapa saat kemudian tiga anggota dewan yang kebetulan berada di tempat menyambut mahasiswa. Mereka adalah Noharli SSos, Ahmad Gusti dan Drs Basing Ado. Tak lama menyusul Ir Mayda Yanti, M Gustiadi, dan Ketua DPRD Lebong H Armansyah M. SE.

Anggota Komisi II Noharli SSos yang menerima para mahasiswa mengatakan, pihaknya akan meneruskan aspirasi mahasiwa itu ke pemerintah pusat. Kami sudah minta pimpinan dewan agar mendantangani suratnya dan
dikirimkan ke pusat, kata Noharli. (467)

=grafis=
Tuntutan Aliansi Mahasiswa Peduli Lebong
1. Meminta Pemerintah membatalkan kenaikan BBM
2. Meminta Pemkab Lebong mengatur distribusi dan harga
BBM dan menertibkan pengecer
3. Mendesak Peningkatan status depot/kios bensin dan
solar menjadi SPBU
4. Meminta aparat kepolisian melakukan pengawasan
secara ketat distribusi BBM

Jumat, 29 Februari 2008 | 02:34 WIB

http://kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.02.29.0234104&channel=2&mn=165&idx=165  

Bengkulu, Kompas – Program hutan kemasyarakatan atau HKm di Provinsi Bengkulu yang sudah berjalan tujuh tahun hingga kini dinilai belum optimal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Padahal, sesuai dengan konsep awal, peluncuran program itu diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sehingga mereka tidak lagi terjun sebagai perambah hutan.

”Memang ada yang keliru dalam program hutan kemasyarakatan di Bengkulu selama ini. Salah satunya adalah pohon yang ditanam tak cocok dengan agroklimat daerah setempat sehingga produktivitasnya rendah. Akibatnya, secara ekonomis memang tidak bisa menopang kehidupan masyarakat yang terlibat dalam program itu,” kata Hexa Prima Putra, Direktur Yayasan Konservasi Sumatera, ketika ditemui di Bengkulu, Kamis (28/2).

Program hutan kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu yang mulai diluncurkan tahun 2001 melibatkan 58 kelompok masyarakat dengan 2.086 petani pada tujuh desa di sepanjang aliran Sungai Musi atau di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, Register 5. Luas lahan hutan kemasyarakatan ini mencapai 2.032,5 hektar, berada di wilayah Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong.

Konsep hutan kemasyarakatan di Bengkulu, kata Hexa, bertujuan memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan yang selama ini diindikasikan terlibat dalam perambahan hutan untuk perladangan. Tanaman pokok yang ditanam di areal hutan kemasyarakatan adalah kemiri (Aleurites moluccana) sebagai budidaya unggulan. Sementara tanaman pengayaan antara lain durian, petai, pinang, dan jengkol.

Setelah program ini berjalan tujuh tahun, ternyata kemiri yang ditanam di hutan kemasyarakatan Bengkulu tidak produktif kendati tanaman memang tumbuh subur. Setelah ditelusuri penyebabnya, ternyata bibit kemiri yang ditanam berasal dari Sulawesi dan tidak cocok dengan agroklimat Bengkulu. Dibandingkan tanaman kemiri lokal yang produktivitasnya berkisar 2,5 ton hingga 3 ton, kemiri asal Sulawesi hanya menghasilkan 1 ton hingga 1,5 ton per hektar.

”Kemiri sebagai tanaman unggulan memang diharapkan dapat menopang ekonomi masyarakat setelah usia pohon empat tahun. Sebab, harga buah kemiri setelah dikupas cukup menggiurkan, bisa mencapai sekitar Rp 8.000 per kilogram,” kata Hexa Prima Putra. (zul)

Rabu, 09 Agustus 2006 | 18:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Masyarakat adat yang berada dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia saat ini masih terpinggirkan. Hak mereka dirampas oleh pemerintah dan sektor swasta.

“Kewajiban negara membangun masyarakat kampung tidak pernah dilakukan,” kata Sekertaris Pelaksana ALainsi Masyarakat Adat Nasional Emil Kleden dalam menyambut hari masyarakat adat sedunia yang jatuh pada hari ini (9/8) di sekretariat Walhi sore tadi.

Menurutnya, masyarakat adat tidak pernah mendapat kesempatan mengelola dan hidup di habitat aslinya. Seperti memasuki hutan, dan mengeksploitasi hasil hutan dalam bentuk kecil untuk kepentingan keluarganya. “Tapi pemerintah dan sektor swasta bebas menguras hasil hutan,” katanya.

Ia mencontohkan, seperti masyarakat Rimba di Jambi dan Sungai Butik di Lombok Utara serta daerah lainnya, dilarang memasuki hutan lindung yang sebenarnya sudah menjadi habitat mereka. “Padahal masyarakat adat sudah punya hukum sendiri untuk menjaga kelestarian alam,” katanya.

Kalaupun ada pembalakan liar, Emil minta jangan langsung menggeneralisir kasus itu. Karena itu hanyalah oknum di sebuah kampung, bukan kebiasaan masyarakat adat yang tinggal di situ.

Perlakuan tidak adil lainnya, seperti masyarakat adat dilarang tinggal di lereng bukit yang kemiringannya 45 derajat. Sementara kantor dan pemukiman swasta dan pemerintah dipertahankan. “Seharusnya semuanya harus mematuhi peraturan itu,” katanya.

Ia menilai, karakter keras dari masyarakat adat bukanlah hambatan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan mereka. Karena selama ini banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan adat setempat “Bagaimana mungkin kebijakan makro dipraktekkan di komunitas yang mikro,” katanya.

Radar Pat Petulai Mura, 08 Februari 2008

Musi Rawas RPP – Komitmen 3 Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas, Surolangun
dan Lebong untuk membuka akses keterisolasian daerah akan terwujud, pasalnya
salah satu jalan alternatif yang menghubungi Kecamatan Muara Kulam (Mura) ke
Desa Mersib Kecamatan Limun kabupaten Surolangun telah tembus dan hanya bisa
dilewati oleh kendaraan roda dua. Kendaraan jenis inipun harus diangkut atau
ditarik dengan tali sehingga bisa naik jelan berikutnya.

Rozak (56) warga Desa Mersib mengatakan sebenarnya jarak antara muara kulam
dan mersib hanya bekisar 6 Km, tetapi untuk saat ini jalan yang baru dibuat
tersebut hanya bisa dilewati oleh sepeda motor.”kalau jembatan yang masuk
pada daerah muara kulam sudah dibuat maka jalur transportasi antara kedua
daerah ini akan dekat. Masyarakat kedua daerah ini masih kesulitan untuk
saling mengunjungi kedua daerah dikarenakan anak sungai dekat muara kulam
belum dibuat sehingga untuk samapai ke seberang anak sungai kendaraan
tersebut harus ditarik atau diangkat.”katanya.

Dikatakan rozak, kalau jalan tersebut telah bagus dan dapat dilewati oleh
kendaraan roda 4 maka jalan tersebut akan menjadi jalan alternatif
masyarakat untuk keluar daerah.”masyarakat disini banyak memiliki kebun
karet dan hasil karet tersebut kalau dijual kedaerah ini sangat murah,
tetapi kalau jalan tersebut sudah bagus maka harga karet kami bisa lebih
mahal lagi.”ujarnya sembari mengatakan kenapa harga getah karet mahal karena
biaya trasfortasinya mahal.

Ketika ditanya kapan jalan ini mulai dibuka? Rozak melanjutkan jalan
tersebut telah dibuka sejak 4 bulan yang lalu.”kalau jalan dari muara kulam
ke perbatasan propinsi jambi atau desa mersib dibangun oleh pemkab mura.
Sedangkan pembukaan jalan dari perbatasan tersebut ke mersib dibangun oleh
pemkab surolangun. Pembukaan jalan oleh pemkab mura dimulai sejak sesudah
hari raya idul fitri 1428 H, sedangkan untuk pemkab surolangun dari awal
bulan November 2007 yang lalu samapai sekarang.”katanya.

Dari pantauan koran ini, untuk pembukaan jalan untuk wilayah surolangun
masih dikerjakan dengan menggunakan buldoser, sedangkan untuk jalan Muara
Kulam ke perbatasan tidak dikerjakan lagi dan sepertinya jalan yang baru
dibuka dibiarkan ditumbuhi oleh semak-semak. Dan masyarakat kedua desa
tersebut terlihat sering memakai jalan tersebut.”saya dari mersib mau ke
Muara kulam dengan melewati jalan ini.”ujar salah satu warga ketika disapa
wartawan koran ini.

Papan Peringatan Balai Besar TNKS

Dugaan bahwa pembuatan jalan tersebut telah membelah kawasan TNKS,
dibuktikan dengan adanya papan informasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang menginformasikan larangan
peningkatan jalan tembus Muara Kulam dengan Mersib dan Pembuatan jalan
tersebut dalam pengawasan Balai Besar TNKS. Berdasarkan Papan informasi
tersebut bahwa jalan tersebut telah memotong kawasan TNKS dan melanggar
Undang-undang No.50 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya, pasal 33 ayat 3 dan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan
pasal 50 ayat 3 hurup A dan E.

Walaupun Larangan tersebut telah dipasang tetapi pemerintah surolangun tetap
melakukan pembukaan dan pematangan jalan tembus tersebut. Sedangkan untuk
wilayah Muara Kulam tidak ditemui alat berat yang melakukan aktifitas
pembukaan jalan maupun pematangan jalan.(arc)

Pieter P Gero

Kompas, 14 Desember 2007

Dunia internasional tak ubahnya sebuah gunung api yang berada pada level waspada. Sejumlah perkembangan, terutama di paruh kedua tahun 2007 yang sebentar lagi berlalu, menunjukkan bahwa level waspada sesuatu yang cukup masuk akal. Harapan besar, level ini bisa turun menjadi awas atau siaga pada 2008. Harapan yang sepertinya cukup berat untuk bisa terpenuhi.

Kawasan Timur Tengah (Timteng) tetap saja tidak beranjak dari posisi sebelumnya. Israel dan Palestina belum juga bisa mendekati titik kesepahaman di antara mereka menyangkut isu Jerusalem, nasib pengungsi Palestina, dan wilayah sebuah negara Palestina. Bahkan kondisi yang membawa dunia ke level waspada, saat perpecahan menyangkut isu Israel dan Palestina kian kental.

Presiden Amerika Serikat George W Bush berupaya mendekatkan kesepahaman soal masalah krusial di Timteng ini dengan memberikan wadah untuk bisa berdialog, yakni dengan menggelar Konferensi Annapolis, Marryland, AS, November lalu. Indikasi positif yang masih dini, yakni kehadiran negara-negara Arab yang selama ini bersikap keras atas Israel, seperti Suriah.

Berdialog tetap lebih baik dalam mencapai kesepahaman. Namun, level waspada tak terbantahkan saat kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni lalu. Palestina pun terpecah dua, Kelompok Fatah yang ikut ke Annapolis dan Hamas yang menolak segala dialog dengan Israel. Perpecahan ini meluas ke berbagai negara dan kelompok di Timteng.

Perpecahan di Timteng ini bergerak ke level yang lebih luas. Iran dan Suriah, yang berada di belakang Hamas kini tak hanya mengancam Israel, tetapi juga Eropa. Dan situasi ini ikut memaksa Rusia “menggali kapak peperangan” terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dengan AS sebagai lokomotifnya. Level waspada dunia kian jelas.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan perwira tinggi militer sepanjang tahun 2007 melontarkan retorika ancaman atas Israel dan target AS di Timteng. Adanya rencana AS dan Israel menghancurkan program nuklir Iran dijawab dengan kemungkinan sebuah aksi pembalasan yang mematikan.

Ancaman Iran cukup menakutkan karena diduga mengembangkan senjata nuklir. Teheran membantahnya. Sebuah laporan intelijen AS juga menyebutkan Iran sejak tahun 2003 tidak lagi mengembangkan senjata nuklir.

Namun, Gedung Putih tak percaya. Kehadiran rudal balistik Shahab-3 dengan jangkauan 1.350 kilometer memungkinkan Iran menyerang Israel, pangkalan AS di Teluk, dan Eropa Timur. Teheran pun mengembangkan Shahab-4 dan Shahab-5 yang menjangkau Eropa Barat. Dengan dilengkapi sebuah hulu nuklir, tak ada lagi yang tersisa.

Tampilnya Rusia

Rusia per 12 Desember resmi tinggalkan pakta Kekuatan Konvensional Eropa (CFE). Keputusan Presiden Vladimir Putin ini merupakan bagian lain dari level waspada yang kini diemban dunia saat ini. Suatu keputusan yang membuat dunia kembali lagi ke iklim Perang Dingin.

Kini Rusia bisa mengerahkan pasukannya di belahan Eropa tanpa perlu memberi tahu NATO. Sebelumnya, dunia lebih tenang karena saling terbuka di antara NATO dan Rusia. Namun, sikap kurang memahami yang diambil NATO, khususnya AS, menjadikan keamanan dunia masuk ke level waspada.

AS menyerbu Irak dan Afganistan. Rusia menilai AS arogan. Tampilnya Iran dengan rudal balistik membuat AS perlu memasang tameng pertahanan rudal di Republik Ceko dan Polandia. Katanya untuk menghadang rudal Iran. Tetapi bagi Rusia, hal itu jelas sudah menyalahi CFE modifikasi tahun 1999.

Rusia merasa perlu mengimbangi AS. Pertemuan puncak negara-negara Laut Kaspia, termasuk Rusia dan Iran, digelar Oktober 2007. Disepakati, serangan atas satu anggota negara-negara Laut Kaspia, berarti akan menghadapi semua anggotanya. Menyerang Iran berarti menghadapi Rusia.

Putin mengampanyekan kebijakan multikutub untuk mengimbangi AS. Pesawat patroli strategis dihidupkan lagi. Rusia juga mengembangkan bom nonnuklir terkuat. Bantuan senjata dan pesawat tempur ke negara-negara yang diembargo AS, termasuk ke Indonesia.

Dunia tetap masih terusik dengan situasi panas di Pakistan dan Myanmar. Demokrasi yang dipangkas dan beban kehidupan rakyat banyak yang terabaikan membuat Pakistan dan Myanmar bisa menjadi titik kecil yang merusak keamanan dunia.

Peningkatan kekuatan militer China yang luar biasa menambah kerisauan lain. Sebuah ancaman atas Taiwan yang masih diklaim sebagai wilayahnya. Terakhir, China dan Vietnam mulai memanas di Kepulauan Paracel dan Spratly, Laut China Selatan. Kepulauan yang juga diklaim Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Level waspada keamanan dunia juga tak lepas dari ancaman perubahan iklim. Badai yang lebih sering muncul, banjir, dan kekeringan merupakan awal dari pertikaian antaretnis, wilayah, dan bangsa. Tak heran, peraih Nobel Perdamaian 2007 diberikan kepada mereka yang mencoba mencegah perubahan iklim yang ekstrem.

Peta Jalan Bali Mulai Mewujud

Kompas, 14 Desember 2007

Nusa Dua, Kompas – Peraih Nobel Perdamaian 2007, yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Al Gore, mengkritik keras sikap negaranya yang dituding menjadi penghalang utama tercapainya berbagai kesepakatan dalam Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali.

Kritik Al Gore disampaikan ketika ia berpidato di depan delegasi Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali, Kamis (13/12). Dia mengakui betapa delegasi AS berusaha menghambat kemajuan perundingan di Bali.

“Negara saya, AS, pada prinsipnya bertanggung jawab atas rusaknya kemajuan di sini. Kita semua tahu itu,” ungkapnya yang langsung disambut tepuk tangan panjang sekitar 600 orang yang mengikuti pidatonya.

Meski demikian, dia memastikan, AS bukanlah satu-satunya negara yang bisa menentukan adanya kemajuan dari Bali dan juga harapan. Ada satu dari dua hal yang bisa dilakukan.

“Anda bisa marah dan frustrasi, kemudian mengarahkannya ke AS. Atau membuat pilihan kedua, membuat keputusan untuk maju dan melalui semua penyusunan kalimat yang perlu dilakukan dengan tetap memberikan ruang kosong di dalam dokumen Anda. Dan taruhlah catatan kaki, sebutkan bahwa dokumen ini belum lengkap, tetapi kami akan terus bergerak maju,” ujarnya.

Al Gore mendorong para perunding di Bali untuk membuat keputusan besar dan berani, dengan memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana umat manusia akan menangani masalah perubahan iklim ini sesegera mungkin. Dia bahkan mengusulkan batas waktu penerapan skema baru itu bukan 2012, tetapi dimajukan menjadi 2010 karena dampak perubahan iklim bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat lambatnya manusia menangani emisi CO2.

Bukan cuma Al Gore, banyak anggota delegasi dari berbagai negara juga melontarkan kritik, kecaman, dan kekecewaan kepada AS yang dituding sebagai penghalang kesepakatan. Padahal, pandangan peserta konferensi sudah sangat maju mengenai penanganan perubahan iklim.

Peta Jalan Bali

Berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi, deklarasi Peta Jalan Bali (Bali Road Map), yang akan menjadi dokumen hasil dari Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali, mulai terlihat mewujud. Untuk beberapa hal telah tercapai kesepakatan hari Kamis, antara lain pendanaan untuk alih teknologi.

Arah perundingan menuju skema baru pasca-2012 mulai mengerucut pada pilihan membentuk Kelompok Kerja Ad Hoc baru di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC), yang akan ditugasi untuk menyelesaikan perundingan hingga tahun 2009 dan melaporkan hasilnya pada konferensi perubahan iklim di Denmark 2009.

Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo de Boer menjelaskan, di bidang alih teknologi yang selama ini macet, kesepakatan dicapai dengan membuat suatu mekanisme baru, yang memungkinkan penilaian kebutuhan energi negara-negara berkembang. Penilaian atas kebutuhan energi itu kemudian diwujudkan ke dalam proposal yang memenuhi kriteria lembaga keuangan.

“Tinggal apa terminologi untuk menyebut mekanisme ini, apakah itu akan disebut technology leveraging facility atau technology leveraging programme,” jelasnya.

Didorong ke Polandia

Sebelumnya, Ketua Delegasi Indonesia Emil Salim mengatakan belum semua delegasi mengeluarkan “kartunya”. “Bali adalah awal dari sebuah proses. Kalau di sini gagal, masih bisa didorong ke Polandia,” kata Emil.

Menurut dia, jangan semua hal didorong untuk selesai di Bali, “Bisa-bisa malah hasilnya kecil,” katanya.

Tentang target penurunan emisi 25-40 persen pada 2020 dari basis emisi 1990, akan dibentuk perundingan meja bundar. Untuk beberapa hal yang masih belum tercapai kesepakatan, dia mengatakan, semuanya akan selesai Jumat dini hari. “Ketika orang kelelahan pada pukul 02.00, mereka mulai mau berkompromi,” ujarnya. (OKI/ISW)

Republika, Rabu, 05 Desember 2007

NUSA DUA — Indonesia menawarkan diri menjadi lokasi pilot activity untuk Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD). Proyek ini menjadi yang pertama di dunia sebelum skema REDD diberlakukan pasca-Protokol Kyoto pada 2012 mendatang.

”Pada 6 Desember besok akan ada launching readiness REDD yang dikoordinir oleh Badan Litbang Kehutanan. Dari sana dimulai satu pilot activity REDD di Indonesia,” ujar Menteri Kehutanan, MS Kaban, seusai membuka Indonesian Forestry yang merupakan kegiatan paralel United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP 13 di Bali, Selasa (4/12).

Menurut Kaban, aktivitas ini telah mendapat dukungan dari beberapa pihak seperti Inggris, Australia, Jerman, dan World Bank. Namun, lanjut dia, mekanismenya belum dibicarakan secara detail. ”Kami harus menyusun kriteria hutan yang akan digunakan, lalu bagaimana memilih lokasi pilot activity, misalnya, dilihat dari karakter geografis, sebaran geografis, dan kesiapan pemerintah setempat,” jelasnya.

Kaban menyatakan, saat ini belum bisa dipastikan hutan mana yang akan masuk ke dalam proyek ini. Namun, dia memastikan tak seluruh hutan akan masuk dalam program tersebut. ”Kita punya komitmen berapa yang harus dijaga. Hutan yang bisa masuk dalam pilot activity itu, misalnya, dari hasil program penanaman 4.000 hektare pohon meranti,” cetusnya.

Kaban mengakui bahwa pihaknya memang menyiapkan desain pilot activity REDD yang nantinya akan diteruskan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Luar Negeri RI.

REDD adalah proposal negara-negara selatan atau negara berkembang yang masih memiliki hutan tropis sebagai salah satu skema penanganan perubahan iklim pasca-2012, yaitu ketika periode berlakunya perjanjian Protokol Kyoto berakhir. REDD diharapkan mampu menjembatani mekanisme pembangunan bersih atau clean development mechanism (CDM) dengan penanganan kerusakan hutan (deforestasi).

Skema REDD menawarkan kewajiban negara-negara utara membayar kepada negara-negara Selatan guna mengurangi penggundulan hutannya, dan atau negara-negara Selatan juga dapat menjual kemampuan serap karbon yang dimiliki hutannya kepada Utara. Dengan skema tersebut, diharapkan kontribusi emisi dari deforestasi khususnya pada hutan hujan tropis yang mencapai 20 persen dari total emisi karbon di atmosfer dapat dikurangi.

Di sisi lain, Kaban memastikan, keputusan ikut ambil bagian dalam REDD atau tidak, secara prinsip tetap di tangan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, harus ada mekanisme yang jelas dalam enam bulan ke depan berkaitan dengan pilot activity.

Kepala Badan Libang Departemen Kehutanan, Wahyudi Wardoyo, menambahkan, dia mendengar dari delegasi Indonesia di UNFCC bahwa semua negara mendukung skema REDD, tapi soal REDD belum dibahas secara detail hingga 6 Desember besok. ”Saya tegaskan di sini, REDD bukan ide dari Indonesia atau negara maju,” ungkapnya.

Pada 6 Desember nanti, kata Wahyudi, yang diumumkan bukanlah soal hutan mana yang ditunjuk menjadi pilot activity. ”Yang diumumkan adalah kriteria pemilihan lokasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Kaban menyatakan, meski pilot activity akan dijalankan, di dalam negeri pelestarian hutan tetap dilakukan. Dia mencontohkan sejak 2003 hingga 2007 pemerintah sudah merehabilitasi hutan sekitar 2,2 juta hektare. `’Dan tahun 2008 diperkirakan mencapai 5 juta hektare,” cetusnya. (eye )

Perjalanan Suara
Republika, Jumat, 07 Desember 2007

Dan Dia-lah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur (QS Al-Mu’minun [23]: 78)

Telinga merupakan suatu keajaiban rancangan yang rumit. Satu telinga sudah cukup untuk dapat meruntuhkan penjelasan teori evolusi dalam hal penciptaan berdasarkan ‘kebetulan’.

Proses mendengar di dalam telinga dimungkinkan oleh suatu sistem yang begitu rumit hingga perincian terkecilnya. Gelombang suara mula-mula dikumpulkan oleh daun telinga (1) dan selanjutnya gelombang menabrak gendang telinga (2). Hal ini menyebabkan tulang-tulang di telinga tengah (3) bergetar. Akibatnya, gelombang suara diterjemahkan menjadi getaran gerak, yang menggetarkan apa yang disebut “jendela lonjong” (4), yang selanjutnya menyebabkan cairan yang berada di dalam rumah siput (5) bergerak. Di sini, getaran gerak diubah menjadi denyut syaraf yang bergerak menuju otak melalui syaraf rongga telinga (6).

Terdapat cara kerja yang amat rumit di dalam rumah siput. Rumah siput (gambar yang diperbesar di tengah) mempunyai beberapa saluran (7), yang berisi cairan. Saluran rumah siput (8) mengandung “alat-alat korti (9) (gambar yang diperbesar di kanan), yang merupakan alat indera pendengaran. Organ ini tersusun atas “sel-sel bulu” (10). Getaran di dalam cairan rumah siput diteruskan kepada sel-sel ini melalui selaput batang (11), tempat alat-alat korti berada. Ada dua macam sel bulu, sel bulu dalam (12a) dan sel bulu luar (12b). Tergantung pada frekuensi suara yang datang, sel-sel bulu ini bergetar berbeda-beda yang memungkinkan kita membedakan beragam suara yang kita dengar.

Sel bulu luar (13) mengubah getaran suara yang telah dikenali menjadi denyut listrik dan meneruskannya ke syaraf pendengaran (14). Kemudian informasi dari kedua telinga bertemu di dalam susunan olivari utama (15). Alat yang terlibat dalam jalur pendengaran adalah sebagai berikut: inferior colliculus (16), medial geniculate body (17), dan akhirnya selaput pendengaran (18). Garis biru di dalam otak menunjukkan jalan yang ditempuh nada tinggi dan garis merah untuk nada rendah. Kedua rumah siput di dalam telinga kita mengirimkan sinyal pada kedua belahan otak.

Jelaslah, sistem yang menjadikan kita dapat mendengar tersusun atas bentuk-bentuk berbeda yang telah dirancang dengan cermat hingga bagian-bagian terkecilnya. Sistem ini tak mungkin muncul ‘setahap demi setahap’ karena ketiadaan satu bagian yang terkecil saja akan menjadikan keseluruhan sistem ini tak berguna. Oleh karena itu, amat jelas bahwa telinga adalah contoh lain dari penciptaan yang sempurna. dari serial harunyahya

Daun telinga dirancang untuk menghimpun dan memusatkan suara ke dalam saluran pendengaran. Permukaan dalam saluran pendengaran dilapisi oleh sel dan bulu-bulu yang mengeluarkan padatan berlendir untuk melindungi telinga dari kotoran luar. Di ujung saluran telinga yang menuju awal telinga tengah terdapat gendang telinga. Setelah gendang telinga terdapat tiga tulang kecil yang disebut tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Saluran eustasia berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah. Di ujung telinga tengah terdapat rumah siput telinga yang mempunyai mekanisme pendengaran teramat peka dan dipenuhi oleh cairan khusus.

Tiga tulang pada telinga tengah berguna sebagai jembatan antara gendang telinga dengan telinga dalam. Tulang-tulang ini, yang terhubung satu sama lain melalui sendi, menguatkan gelombang suara, yang kemudian dikirim ke telinga dalam. Gelombang tekanan yang dihasilkan dari persentuhan antara tulang sanggurdi dengan selaput dari jendela lonjong merambat ke dalam cairan rumah siput. Indera yang didorong oleh cairan tersebut memulai proses ‘mendengar’.

Kompas,

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Sebanyak 726 bahasa daerah dari 746 bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Itu terjadi akibat keengganan generasi muda penutur memakai bahasa daerah itu.

“Anak muda sekarang cenderung memakai bahasa asing dan bahasa nasional daripada bahasa daerah di dalam kehidupan sehari-hari,” kata Kepala Bidang Pembinaan Pusat Bahasa Mustakim, Selasa (13/11) saat jeda Kongres Bahasa-Bahasa Daerah wilayah Barat di Bandar Lampung, Selasa (13/11).

Menurut Mustakim, saat ini di Indonesia hanya ada 13 bahasa daerah dengan lebih dari satu juta penutur. Di antaranya bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, dan bahasa Lampung. Namun, tidak sedikit bahasa daerah yang jumlah penuturnya kurang dari satu juta bahkan hanya tinggal puluhan penutur. Di antaranya bahasa di Halmahera, Maluku Utara, yang jumlah penuturnya hanya 40 orang.

Salah satu faktor penyebab penurunan jumlah penutur adalah pengaruh budaya global. Pengaruh budaya itu menyebabkan generasi muda lebih suka berbicara menggunakan bahasa nasional bahasa Indonesia dan sesekali diselingi menggunakan bahasa asing, daripada bahasa daerah. Akibatnya, kini semakin banyak bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur kurang dari satu juta.

Kepala Kantor Bahasa Lampung Agus Sri Dhanardana mengatakan, untuk menumbuhkan dan melestarikan bahasa daerah, Pusat Bahasa bekerja sama dengan balai-balai bahasa di setiap provinsi di Indonesia menggiatkan kembali kecintaan generasi muda pada pemakaian bahasa daerah. Selain itu, pemakaian bahasa daerah bisa digarap melalui komunitas-komunitas sastra, lembaga-lembaga bahasa, ataupun jalur pendidikan.

Namun, lanjut Agus, tindakan yang lebih konkret untuk mempertahankan bahasa daerah adalah dengan menerapkan langsung bahasa daerah itu dalam kehidupan sehari-hari. Mustakim menyontohkan, bahasa daerah juga bisa dipakai dalam percakapan di rumah, untuk nama jalan, nama bangunan, nama kompleks perkantoran, nama kompleks perdagangan, merek dagang, ataupun nama lembaga pendidikan. Nama-nama dalam bahasa daerah itu bisa ditulis di bawah nama dalam bahasa Indonesia. (HLN)

Suara Pembaharuan, 26 November 2007

[JAKARTA] Kucuran dana adaptasi dari negara-negara maju bagi negara-negara berkembang harus direalisasikan. Sebab, dampak perubahan iklim yang terjadi sekarang ditimbulkan dari sejarah emisi karbon yang diproduksi negara-negara maju sejak Revolusi Industri.

Dalam Pasal 4 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UN Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) sudah disebutkan negara-negara maju wajib membantu negara-negara berkembang yang terkena dampak perubahan iklim. Bantuan tersebut salah satunya disalurkan dalam bentuk dana adaptasi.

“Dampak perubahan iklim sudah banyak disadari. Tetapi, kewajiban-kewajiban sebagaimana tertuang dalam UNFCCC, yakni salah satunya soal dana adaptasi, hingga kini belum sepenuhnya dijalankan,” ujar Rizaldi Boer, Kepala Biro Agro Klimatologi Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam “Environmental Journalism Workshop 2007″ yang diselenggarakan The Jakarta Post, akhir pekan lalu.

Dana adaptasi yang sudah disepakati sejauh ini baru sebesar dua persen dari Clean Development Mechanism (CDM). Padahal, besar transaksi CDM sekarang baru mencapai US$ 8 miliar. Artinya, dana adaptasi yang teralokasikan hanya sebesar US$ 167 juta.

Komitmen negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang yang terkena dampak perubahan iklim juga baru tercatat sebatas di atas kertas. Pada penyelenggaraan 8th Session of the Conference of the Parties (COP on UNFCCC di New Delhi, India, diharapkan dana adaptasi bisa dialokasikan sebesar US$ 1 miliar per tahun. Tetapi, komitmen tersebut tidak terealisasikan.

Rizaldi mengatakan, dana adaptasi diharapkan dapat disepakati pada penyelenggaraan COP ke-13 UNFCCC di Bali pada 3-14 Desember mendatang.

Imbauan serupa disampaikan Haneda Sri Mulyanto, staf Deputi Menteri Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup. Mengacu prinsip-prinsip Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengatasi perubahan iklim.

Komitmen yang digariskan konvensi itu dilandasi semangat semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk merespons masalah perubahan iklim, meskipun semua itu dilakukan sejalan dengan kemampuan dan kondisi ekonomi masing-masing. “Emisi yang ada di atmosfer sejarahnya berasal dari sejarah Revolusi Industri. Negara berkembang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Karena itu, perlu dukungan dari negara-negara maju untuk mengatasi masalah tersebut,” ungkap Haneda.

Mengacu kesimpulan yang dicapai Working Group I Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang merespons data-data kenaikan gas rumah kaca, dukungan negara-negara maju sangat diperlukan untuk menentukan berapa persen emisi yang harus diturunkan. [E-9]