BE-Selasa, 25 Mei 2010
Kalau BMA bersikukuh dengan niatnya, silakan saja. Yang pasti, saya dan sejumlah pemuda adat di Desa Topos tidak bisa mengakuinya.
Kami tidak ikut andil dan tak bertanggung jawab kalau sampai para leluhur kita marah, kata Sugianto diamini Erwin Basirin.
Mereka juga mempertanyakan pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan gelar adat itu. Siapa saja tetua adat yang mereka libatkan. Setahu saya, tetua adat Topos tidak ikut. Kalau tetua di sini saja tidak ikut, mengapa acaranya harus dipusatkan di Topos.
Kenapa tidak di Tubei atau di tempat lain, cecarnya.
Pertanyaan serupa juga dilontarkan M Gustiadi SSos alias Edi Tiger. Anggota DPRD Lebong yang masih tergolong keluarga besar Ratu Sulam, yakni tetua Marga Jurukalang, mengaku kaget dengan agenda BMA itu.
Kalau memang itu gelar adat, kok tidak ada komunikasinya dengan orang-orang yang memang harus dilibatkan untuk menentukan gelarnya. Apa ini cuma hajatan BMA, kata dia.
Edi Tiger sendiri mengaku tidak mempersoalkan pemberian gelar adat kepada bupati itu. Yang saya herankan, kok terkesan ini hanya hajatan segelintir pihak.
Mestinya melibatkan semua unsur yang punya kaitan langsung. Kalau di Topos, apakah sudah mengajak semua tetua marga Jurukalang? katanya.
Kata Edi Tiger, semestinya gelar adat tidak hanya diberikan kepada bupati. BMA juga pantas memberikan penghormatan itu kepada mereka yang berjasa bagi daerah ini.
Salah satunya adalah para tokoh presidium pemekaran. Mereka itu lah yang punya andil besar mewujudkan Lebong menjadi kabupaten, ujarnya.
BMA jangan sampai melupakan pesan the founding fathers bangsa kita, Soekarno. Apa itu? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Kalau BMA ingat sejarah, tokoh-tokoh presidium pemekaran atau putra-putra terbaik yang berkiprah di kancah nasional juga pantas diberi gelar adat, kata Edi Tiger. (467)
